UU LLAJ Berlaku, Infrastruktur harus Siap

-
APAPUN alasannya, pemerintah harus tetap memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Penolakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk bertanggung jawab atas kerusakan jalan karena dana pemeliharaan terbatas tak bisa jadi alasan.
Menurut UU yang berlaku sejak Juni 2009, penyelenggara jalan, yakni Kementerian PU dan dinas PU tergantung kelas jalan, yang tidak segera memperbaiki jalan rusak terancam sanksi pidana atau denda. Tidak tanggung-tanggung hukuman 6 bulan kurungan dan denda Rp120 juta menanti.
Latar belakang dari keterbatasan dana adalah karena semula ada dana preservasi untuk penyelenggaraan jalan dari pajak kendaraan dan bahan bakar untuk kendaraan. Belakangan, dana itu tak terwujud setelah berlaku Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang mengatur bahwa paling sedikit 10 persen pajak atas kendaraan bermotor untuk pemeliharaan jalan atau pembangunan transportasi umum. Adapun penggunaan dana bahan bakar tak ada aturan tegas.
Penyelenggara jalan siap atau tidak siap, UU LLAJ harus tetap diberlakukan tanpa pengecualian. Kecuali pemerintah menerbitkan peraturan pengganti UU atau perppu untuk menunda pelaksanaan UU atau sebagian dari UU tersebut.
Alasannya, saat UU dirancang, dibahas, sampai disahkan sudah melewati prosedur panjang yang diikuti wakil pemerintah di bidang yang berkaitan dengan UU tersebut. Kini setelah disahkan muncul penolakan tanggung jawab, ini memperlihatkan ada keteledoran saat penyusunan hingga pengesahan UU LLAJ.
Mengherankan bagaimana bisa terjadi kekuranghati-hatian, padahal dalam proses pengesahan UU diperlukan waktu lama untuk mempelajari dan memahami semua, baik dalam konteks persiapan pranata, sarana, infrastruktur, maupun pendanaan.
Dengan demikian, sejak awal perencanaan UU, semua pihak terkait seharusnya dilibatkan. Pemerintah siap dengan anggaran perbaikan dan pengadaan infrastruktur sehingga saat UU diberlakukan tinggal menyosialisasikan kepada masyarakat.
Kini setelah sosialisasi dilakukan dan masyarakat harus menaati, sementara penyelenggara jalan belum siap dengan infrastruktur jalan, jangan sampai UU LLAJ ini sama dengan UU lainnya, dimana rakyat dijadikan obyek hukum semata. Sanksi dan denda hanya diberlakukan pada rakyat selaku pengguna jalan. Padahal UU ini berisi semangat keadilan hukum, dimana rakyat bisa melakukan gugatan pada negara melalui aparatus pemerintahan penyelenggara jalan, jika infrastruktur tidak siap dan rakyat selaku pengguna jalan dirugikan.
Salah satu kekurangsiapan infrastruktur jalan di wilayah Sulteng, masih banyak badan jalan berlobang dan trotoar di jalan perkotaan yang tidak mengakomodir kebutuhan penyandang cacat. Lalu, sampai kapan penyelenggara jalan menyiapkan infrastruktur? Ataukah menunggu terjadinya kecelakaan lalulintas, timbul korban dan pengguna jalan mengguggat?.***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya