Telusuri Gernas Kakao

-
PROGRAM gerakan nasional (Gernas) kakao di Sulteng mendapat sorotan. Petani di beberpa daerah berdasarkan hasil reses anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng mengeluhkan bibit program peremajaan kakao yang didanai APBN 2009 senilai Rp48 miliar.
Secara tegas beberapa anggota Deprov meminta laporan Dinas Perkebunan (Disbun) Sulteng dan minta kasus tersebut ditelusuri, karena berkenaan langsung dengan hajat hidup petani kakao Sulteng.
Permintaan anggota Deprov untuk dilakukan penelusuran ada benarnya. Pertama, hal itu sesuai fungsi yang melekat pada Deprov, yakni melakukan pengawasan. Berdasarkan fungsi yang dimilikinya, Deprov memiliki kewenangan meminta data dan mengecek langsung program Gernas kakao di lapangan.
Kedua, ada perbedaan antara fakta yang ditemukan anggota Deprov dengan Disbun. Petani kakao di beberapa wilayah menurut anggota Deprov sempat mempertanyakan kualitas bibit kakao yang disalurkan Disbun melalui kontraktor yang memenangkan tender pengadaan bibit. Sementara Disbun melalui pejabat pembuat komitmen (PPK) mengatakan tidak bermasalah. Bahkan sisa anggaran Rp5 miliar telah dikembalikan ke kas Negara. Pengadaan bibit menurut PPK, tidak sama dengan pengadaan bangunan, yang tidak bergantung pada perubahan iklim dan cuaca.
Tentu penelusuran yang dimaksud tidak boleh dijustifikasi sebagai sebuah kesalahan. Semua pihak harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Karena belum tentu Disbun dan kontraktor salah.
Penelusuran yang dimaksud anggota Deprov harus diartikan sebagai tindaklanjut keluhan masyarakat, untuk mencari kebenaran demi keuntungan petani kakao dan peningkatan perekonomian daerah. Penelusuran tidak boleh dilandaskan pada tujuan dan kepentingan lain.
Demikian sebaliknya Disbun tidak lantas kebakaran jenggot dengan permintaan data dan penelusuran yang disampaikan anggota Deprov. Karena meminta data dan melakukan penelusuran, merupakan bagian dari tugas pengawasan Deprov yang diatur dalam konstitusi Negara.
Disbun mesti transparan atas permintaan data yang diminta anggota Deprov. Begitu juga terhadap keluhan sebagian petani kakao terhadap kualitas bibit kakao. Transparansi dibutuhkan untuk membuat permasalahan jadi jernih. Dalam bahasa Presiden SBY, terang-benderang. Tidak perlu ada yang dikuawatirkan dan ditakuti. Toh semua demi rakyat.
Karena apapun langkah yang diambil anggota Deprov dan apapun alasan yang disampaikan Disbun, program Gernas kakao tetap dibutuhkan petani dan daerah Sulteng. Petani tidak mau tahu urusan politik dan pemerintahan. Yang mereka tahu, bibit kakao berkualitas mereka terima dengan satu harapan, nasib mereka menjadi lebih baik dengan bibit kakao tumbuh berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan produksi kakao yang dalam jumlah besar dan berkualitas baik.***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya