Stop Pemotongan Tunjangan Guru

-
LAGU Oemar Bakrie yang dilantunkan Iwan Fals kembali menyentuh realita dunia pendidikan di Palu. Komunitas ‘Oemar Bakrie’ Palu protes atas pemotongan tunjangan profesi guru. Tunjangan profesi guru tersebut sesuai Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Profesi Guru yang berasal dari APBN.
Tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) non sertifikasi, sekira Rp3 juta, mendapat potongan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Palu sebesar Rp450 ribu. Alasan pemotongan itu untuk Pajak Pertambahan Hasil (PPH) 15 persen.
Menurut mereka pemotongan yang mengatasnamakan PPH tidak adil, karena di daerah lain tidak terjadi. Mereka menginginkan tunjangan profesi diterima secara utuh.
Jauh hari sebelum guru-guru di Palu mengeluhkan pemotongan tunjangan profesi, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah meminta Presiden melarang Dinas Pendidikan di kabupaten/kota untuk memotong tunjangan profesional guru.
PGRI menilai, pemotongan itu bisa dikategorikan pungutan liar meski dengan alasan apa pun. PGRI secara tegas mengatakan PGRI pemotongan yang dilakukan petugas di Dinas Pendidikan dan Departemen Agama tingkat kabupaten/kota tidak ada dasar hukumnya dan sudah meresahkan para guru yang menerima tunjangan tersebut.
Kasus pemotongan tunjangan profesi bukan untuk pertama kalinya terjadi. Awal tahun 2009 lalu, Kejati Sulteng pernah mendalami kasus pemotongan tunjangan profesi guru di Kota Palu yang jumlahnya mencapai Rp 1,6 miliar.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi potongan dari tenaga pengajar yang berjumlah 4.096 orang sejak 2007 silam. Uang tunjangan setiap pengajar dipotong sebesar Rp400 ribu
Kasus tersebut terungkap berkat adanya keterangan dari beberapa guru yang mengaku tunjangannya dipotong sebesar Rp400 ribu. Tunjangan profesi yang setiap bulannya sebesar Rp 100 ribu itu dibayarkan secara rapel pada akhir tahun sebesar Rp1,2 juta. Namun, uang tunjangan tersebut hanya dibayarkan Rp800 ribu dengan alasan dananya belum turun semua, dan akan dibayarkan pada tahun anggaran selanjutnya.
Kini ketika pemotongan kembali terulang, apakah Kejati akan kembali melakukan penelusuran dan memeriksanya? Apalagi Pengurus Besar PGRI secara tegas menyatakan pemotongan itu sebagai pungutan liar, apapun alasannya, karena tidak memiliki dasar hukum.
Berlepas dari keluh kesah guru dan langkah yang akan diambil Kejati, sudah saatnya menyetop pemotongan-pemotongan tunjangan guru tanpa aturan main yang ditetapkan aturan perundang-undangan. Stop pemotongan tunjangan. Biarkan guru menikmati tunjangan yang telah lama dijanjikan pemerintah.
Kedepan, sebaiknya dilakukan penyatuan antara rekening gaji guru dan tunjangan profesi guru. Dengan cara itu birokrat di daerah tidak bisa lagi pemotongan. ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya