Menguji Komitmen Pemkot

-
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Palu memberikan jaminan kepada ribuan penambang tetap bebas menambang tanpa adanya penertiban sebagaimana isu yang santer diberitakan belakangan ini.
Pemkot membantah jika Polda akan melakukan penertiban penambang pada batas waktu 12 Maret nanti. Pemkot menjamin aturan bahwa aturan tentang penambangan dari Walikota Palu akan tertib sebelum deadline yang disepakati.
Ditengah janji Pemkot mengeluarkan regulasi pertambangan rakyat tepat waktu dan jaminan tidak akan ada penertiban, pada saat yang sama Kapolda Sulteng, Brigjend Pol M Amin Saleh tetap komitmen dengan keputusan bersama unsur Muspida, pemerintah daerah, legislatif, ketua-ketua adat di Poboya, Lasoani, Kawatuna, terkait penegakan hukum bagi penambang, 12 Maret mendatang. Hal itu dilakukan apabila regulasi yang mengatur pertambangan Poboya belum dikeluarkan pemerintah.
Kapolda juga tetap berkomitmen akan menegakkan aturan tersebut, meski yang terlibat dalam aktivitas pertambangan Poboya adalah ‘baju hijau’ (TNI)
Kapolda luga menyatakan, tugas kepolisian adalah menjaga keselamatan jiwa rakyat Indonesia. Aktivitas pertambangan Poboya yang semrawut, dengan menjamurnya tromol atau tong-tong sianida, sangat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat. Nah, bila Polda Sulteng membiarkannya berlarut-larut, berarti Polda Sulteng telah melanggar tugas pokoknya.
Bila kesemrawutan tromol dan tong-tong sianida masih terjadi, lanjut mantan Kapoltabes Makassar itu, dalam tempo setahun, air bersih yang akan dikonsumsi akan tercemar. Bahayanya, bila dikonsumsi, akan menyebabkan berbagai penyakit di seluruh masyarakat Kota Palu, bahkan menyebabkan kematian.
Bukan hanya tegas, Kapolda atas nama pelayanan pada masyarakat juga telah menempuh jalan memudahkan kerja pemerintah dalam membuat payung hukum (Perwali) bagi penambang, sambungnya, pihaknya juga telah menempuh berbagai cara, yakni dengan menemui salah seorang pemilik Citra Palu Mineral (CPM), Andi Darussalam Tabusala, di Makassar. CPM siap memberikan sebagian lahan konsesinya untuk digunakan sebagai lahan pertambangan rakyat. Langkah dan lobi yang dilakukan kapolda patut diapresiasi dan diacungi jempol.
Langkah Kapolda dan janji Pemkot menerbitkan regulasi, masyarakat penambang was-was. Jangan-jangan janji Pemkot tidak tepat waktu. Tanggal 12 Maret kian dekat. Kini yang dibutuhkan adalah mengawal janji Pemkot sehingga konsisten terhadap janji yang telah diungkapkannya. Jangan sampai rakyat jadi korban atas kelambanan Pemkot mengeluarkan regulasi pertambangan rakyat. Buktikan janjimu Pemkot! ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya