Stop Perambahan Hutan Sulteng

-
Berdasarkan hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM Dephut, laju perubahan tutupan lahan hutan di Sulteng berlangsung sangat tinggi, mencapai sekitar 62.012 Ha per tahun. Angka ini diprediksi akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2009.
Prediksi peningkatan angka kerusakan hutan, cukup beralasan jika melihat kebijakan investasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang cenderung terus mendorong penyusutan hutan di Sulteng. Salah satu contoh, meningkatnya jumlah izin IUPHHK/HPH, dimana sampai pada bulan agustus 2005, tercatat 14 perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dengan total luas areal konsesi 951. 705 Ha atau sekitar 21, 6 persen dari areal hutan yang tersedia.
Angka ini terus mengalami peningkatan, dimana saat ini perusahaan yang telah mendapatkan konsesi IUPHHK bertambah menjadi 16 perusahaan dengan luas areal konsesesi 1.033.245 Ha atau mengalami peningkatan hampir 2 persen dibandingkan pada tahun 2005.
Prediksi meningkatnya angka kerusakan hutan juga di dasarkan pada fakta bahwa saat ini tercatat ± 76 izin Kuasa Pertambangan yang tersebar di Kab. Banggai, Kab. Morowali, Kab. Tojo Unauna, dan Kab Buol dengan total luas areal lebih dari 300 ribu Ha. Diperkirakan areal kuasa pertambangan tersebut separuhnya (lebih dari 100 ribu Ha) akan mengambil kawasan hutan.
Pada sisi lain upaya penegakan hukum atas kasus-kasus ilegal logging yang diduga melibatkan koorporasi maupun pejabat daerah, sampai saat ini juga tidak memperlihatkan hasil, sebutlah kasus ilegal logging Ogobayas, ilegal logging berkedok pembukaan jalan poros Wanagading-Air Terang, maupun kasus ilegal logging dalam kawasan Suaka Margasatwa Bangkiriang dan dugaan ilegal logging pada pembangunan unit pemukiman transmigrasi (UPT) Sabo Kabupaten Touna.
Data Walhi Sulteng lainnya menyebutkan, laju kerusakan hutan di Morowali antara tahun 2001-2007 mencapai 253.587 Ha atau 42.265 Ha per tahun. Kerusakan itu terutama disebabkan aktivitas penebangan kayu yang sangat atraktif melalui izin HPH, IPK untuk kepentingan pembukaan perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan tambang ditambah pembalakan liar yang di-back up oknum-oknum aparat di wilayah itu. Sementara di Kabupaten Banggai, 49.355 Ha berada dalam kondisi kritis dari luas kawasan hutan dan lahan sebesar 940.553 Ha. Kondisi itu telah terjadi sejak awal tahun 2000.
Kini Polda Sulteng tengah menangani dugaan ilegal logging pembangunan UPT Ogobayas di Cagar Alam Gunung Tinombala dan usaha penggergajian Banggai. Masyarakat Sulteng, berharap Polda tidak bermain api dan kucing-kucingan dalam hal ini. Semua pihak yang diduga terlibat dalam jaringan ilegal logging, harus diperiksa dan diseret ke proses hukum.
Polda tidak seharusnya tebang pilih, pada pelaku ilegal logging. Siapapun pihak yang diduga terlibat, baik pengusaha, oknum pejabat dan aparat keamanan, harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Pada hampir semua kasus ilegal logging di Indonesia yang berhasil terungkap, pelaku tidak bermain sendirian, melainkan dalam bentuk jaringan atau sindikat.
Stop perambahan hutan Sulteng. Hentikan pemberian izin pengolahan hutan dan tindak semua pihak yang melakukan perusakan hutan. Ingat hutan bukan hanya untuk kita, tapi pinjaman anak cucu yang harus kita wariskan pada mereka, untuk hari esok.***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya