Pemadaman Listrik, Tuntut Pemerintah dan PLN

-
Apapun alasannya, pemadaman sangat merugikan masyarakat konsumen. Terlebih bila pemadaman dilakukan dengan tiba-tiba dan tanpa konfirmasi. Hal itu jelas melanggar UU Perlindungan Konsumen. Dua hari terakhir, PLN melakukan pemadaman kembali. Puluhan pengusaha jasa mengaku mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Masyarakat mengeluh dan tidak terbilang, yang mengeluarkan kata makian.
Pemadaman listrik, bukan saja mengganggu kerja pengusaha jasa dan masyarakat, tapi juga menghambat kerja pemerintahan. Terganggunya pemerintahan tak pelak, berimbas pada tidak optimalnya pelayanan masyarakat, yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah.
PT PLN (Persero) Cabang Palu, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap layanan listrik di Palu dan Sulteng pada umumnya, hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Tak lebih dari itu. Setiap terjadi pemadaman, hanya permohonan maaf dan berlindung dibalik kerusakan mesin.
Pemadaman kali ini PLN berdalih akibat gangguan opstic kabel pada penyulang express II di Maesa. Kerusakan itu menyebabkan mesin PLTU unit I dan II black out (padam total).
Pemadaman terpaksa dilakukan, mengingat beban yang dimiliki oleh PLTD Silae, hanya mampu menyuplai daya sebesar 21 MW sedangkan beban puncak mencapai 40 MW, sehingga kekurangan daya sebesar 19 MW.
PLN juga lempar tangan adanya pemadaman yang harusnya menjadi tanggung jawabnya. Ditengah pemadaman, PLN akan terus mendesak pihak PLTU Panau, agar sesegera mungkin menangani gangguan yang berakibat pada pemadaman di Palu. Hampir setiap terjadi pemadaman, PLN dan PLTU selalu saling tuding.
Masyarakat Palu dan Sulteng tidak mau tahu, siapa yang salah. Masyarakat hanya tahu, listrik merupakan hak mereka yang harus dipenuhi pemerintah. Dan pemerintah telah memberikan tugas tersebut pada PLN.
Pemadaman yang selalu terulang dan merugikan masyarakat, sudah selayaknya disikapi melalui jalur hukum. Pihak yang dirugikan atas pemadaman listrik, perlu memberikan pelajaran pada pemerintah dan PLN, dengan melakukan gugatan secara hukum (Class action). Pemerintah dan PLN, harus membayar kerugian masyarakat.
Jangan biarkan masyarakat yang selalu jadi korban, ketidakoptimalan pelayanan listrik pemerintah dan PLN. Berdasar aturan yang ada, jika masyarakat selaku konsumen terlambat membayar tagihan rekening listrik, PLN memungut denda dan bahkan secara sepihak dapat melakukan pemutusan. Kini ketika masyarakat konsumen dirugikan, kenapa tidak ada “denda” untuk PLN dan pemerintah, yang bertanggung jawab memberikan pelayanan listrik. Semestinya hukum diberlakukan sama. Masyarakat konsumen melanggar didenda, pemerintah dan PLN tidak maksimal, juga harus didenda. Dan denda itu, dibayarkan pada seluruh masyarakat konsumen. Karena tidak ada satupun masyarakat konsumen, yang tidak dirugikan atas pemadaman listrik. ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya