Menakar Kinerja Deprov Sulteng

-
DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng membuka tahun 2009 dengan semangat baru. Semangat baru tersebut dibuktikan dengan tekad membangun kinerja yang lebih baik, untuk kepentingan daerah dan rakyat. Dalam paripurna pembukaan masa persidangan pertama kemarin (9/1), tekad tersebut disampaikan ketua Deprov Murad U. Nasir. Tapi mungkinkah, tekad itu bisa terlaksana?
Salah satu keinginan kuat Deprov memperbaiki kinerjanya adalah menargetkan dua puluh satu item kegiatan untuk masa persidangan pertama. Bukan hanya itu, Deprov juga mematok penetapan tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam persidangan Triwulan pertama (TW I). Raperda yang dimaksud yakni Raperda irigasi, Raperda pengelolaan kekayaan daerah, Raperda retribusi pemakaian kekayaan daerah, Raperda pemenuhan hak anak, Raperda RPJP 2005-2025 dan Raperda organisasi dan tatakerja lembaga lain. Ini belum ditambah dua Raperda inisiatif Deprov, Raperda lembaga penjamin kredit dan Raperda ketenagakerjaan. Dengan demikian secara keseluruhan ada sembilan Raperda.
Tekad Deprov patut diacungi jempol dan diapresiasi secara positif. Namun demikian, sepertinya panitia musyawarah (Panmus), kurang cermat menghitung waktu dan belajar dari kendala kegiatan tahun 2008.
Menyelesaikan sembilan Raperda untuk ditetapkan sebagai Perda bukan pekerjaan gampang. Apalagi selama ini Panitia Legislasi (Panleg) tidak memiliki program legislasi daerah (Prolegda) yang dibuat secara rigid.
Belajar dari pengalaman 2008, Deprov tidak mampu menyelesaikan beberapa Raperda yang awalnya diprioritaskan, seperti Raperda masyarakat adat Tau Towana, Raperda pemenuhan hak anak, Raperda jasa konstruksi dan Raperda pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
Dalam catatan Mercusuar, ada beberapa kendala yang membuat beberapa Raperda tidak selesai meski telah satu tahun dibahas. Diantara masalah yang muncul adalah terbitnya beberapa aturan perundang-undangan baru dan tingkat kedisiplinan anggota Deprov. Telah menjadi rahasia umum, seringkali sidang-sindang Deprov tidak kuorum dan pada akhirnya Panmus merubah agenda Deprov berkali-kali.
Tahun 2009, Deprov diprediksi akan mengalami hal yang sama dan kemungkinan besar tidak akan mampu menyelesaikan sembilan Raperda menjadi Perda. Faktor penghambat utama adalah ketersediaan waktu.
TW I, secara efektif Deprov hanya memiliki waktu kerja efektif 41 hari. Bulan Januari-Februari terpotong libur hari besar 1 hari dan libur kerja (Minggu-Sabtu) 17 hari. Pada bulan Maret, memasuki kampanye terbuka, diyakini hampir semua anggota Deprov mangkir kerja untuk melakukan kampaye Pemilu Legisatif. Dengan perhitunga seperti itu, walhasil pembahasan sembilan Raperda akan terkendala dan tidak terselesaikan pada TW I.
Memasuki TW II (Juni-September), kemungkinan tidak semua Raperda dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan TW II merupakan masa transisi dan akhir masa bhakti anggota Deprov periode 2009-2014. Pasca Pemilu Legislatif, seperti pengalaman 2004, banyak anggota Deprov yang tidak lagi konsentrasi dan masuk kantor. Apalagi bagi anggota Deprov yang tidak terpilih lagi.
Faktor penghambat kedua, TW II akan diwarnai kampanye Pilpres. Sama dengan kampanye Pemilu Legislatif, akan banyak anggota Deprov tidak masuk kantor untuk mengikuti dan menjadi juru kampanye (Jurkam) calon Presiden yang didukungnya.
Dengan perhitungan seperti itu, kayaknya Panmus patut mengoreksi kembali agenda yang telah disusunnya. Jangan sampai tekad memperbaiki kinerja hanya menjadi lip service dan modak kampanye untuk memperoleh dukungan rakyat pada Pemilu 9 April. Padahal hasilnya sudah diketahui, agenda tersebut tak akan berjalan efektif. ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya