Awasi Proses Hukum Dana Recovery

-
Dari awal, dana recovery Poso pasca konflik Rp58 miliar, terlihat rentan penyelewengan. Pemkab dan DPRD Kabupaten (Dekab) Poso, tidak sejalan terkait realisasi program recovery. Kedua instansi pemerintahan daerah itu gontok-gontokan soal dana recovery. Imbasnya, program Pemkab berjalan sendiri tanpa persetujuan Dekab. Perencanaan hingga pengawasan nyaris tidak berjalan. Ujungnya, terindikasi ada banyak penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat Poso, korban konflik.
Tidak tanggung-tanggung, dua instansi penegak hukum, yakni BPKP dan Kejati Sulteng, melakukan pemeriksaan secara intensif atas dugaan penyelewengan dana recovery. BPKP Perwakilan Sulteng, malah menggelar investigasi lapangan hingga ke desa dan kelurahan, untuk memeriksa realisasi dana recovery. Tidak ketinggalan, insan pers juga memainkan peran penting, mengorek fakta dan transparansi penggunaan dana recovery. Realisasi dana recovery menarik perhatian publik, layaknya konflik Poso beberapa tahun lalu.
Kejati saat ini telah memeriksa dua pejabat penting Pemkab Poso, yakni Sekkab Amjad Lawasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana recovery yang juga Kepala Bappeda Poso M Nelloh. Belum ada kesimpulan dari pemeriksaan dua pejabat itu. Kejati masih menjadwalkan pemeriksaan beberapa pihak, untuk memastikan penyimpangan dana recovery.
Di tengah pemeriksaan, Sekkab Amjad Lawasa menuding adanya pihak-pihak yang mempolitisir dana recovery. Pemeriksaan yang seharusnya menjadi persoalan biasa dalam pelaksanaan proyek, telah dianfaatkan pihak tertentu dan menjadi komoditi politik.
Tudingan Amjad, bisa jadi benar. Ada pihak-pihak yang mengail di air keruh, atas pemeriksaan dana recovery. Motifnya juga bisa bermacam-macam, mulai dari penyelamatan diri sendiri, keuntungan finansial, hingga investasi politik jangka panjang.
Berlepas dari tudingan itu, Kejati harus bersikap tegas dan profesional. Kejati harus berani melangkah lebih jauh, dengan memeriksa pihak-pihak pemangku kepentingan, terkait dana recovery. Jika benar, realisasi dana recovery patut diduga terjadi penyelewenagan, maka Kejati harus bekerja keras mengungkap jaringan penyelewengan. Menjadi teori sosial, setiap penyelewengan dan penyimpangan dana yang terindikasi korupsi, selalu berupa jejaring yang melibatkan banyak pihak. Semua pihak yang terindikasi bersalah, wajib dilakukan pemeriksaan.
Lebih penting dari itu, Kejati harus belajar dari pengalamannya menangani beberapa kasus korupsi besar di Sulteng. Seluruh masyarakat Sulteng, tidak bisa melupakan kasus-kasus dugaan korupsi yang sampai ke pengadilan, akhirnya divonis onslah. Pelaku terbukti bersalah secara hukum, namun tidak bisa dipidana, karena dakwaan lemah. Jangan lagi kejadian itu terulang, jika realisasi dana recovery terbukti secara hukum dikorupsi.
Masyarakat Sulteng, khususnya Poso, mulai saat ini tidak boleh lagi menutup mata dan telinga atas pemeriksaan dana recovery. Semua informasi harus dihimpun dan proses pemeriksaan diawasi dengan ketat. Rakyat sudah terlanjur menderita akibat konflik. Tidak boleh ada pihak-pihak yang meraup untung dari konflik. Dana recovery konflik, harus dinikmati korban, sebagaimana tujuan awal. Dana recovery, harus dimanfaatkan untuk membangun luka hati rakyat Poso, kerusakan infra struktur dan kerugian material lainnya, akibat konflik. Awasi dan terus awasi proses pemeriksaan yang dilakukan Kejati. Jangan biarkan kasus ini menguap, lantaran ada yang ingin diselamatkan atau diuntungkan.***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

KARAKTERISTIK ILMU DAN TEORI HUKUM

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno   A.        LATAR BELAKANG Saat mempelajari ilmu hukum, tidak ditemukan satu konsep yang disepakati sebagai satu-satunya pengertian atau konsep tentang hukum. Banyak pemikir atau para ahli hukum berbeda pendapat soal itu. Maka, apabila konsep merupakan penentu suatu bangunan teori, harus disimpulkan bahwa tiadanya kesamaan konsep akan melahirkan banyak teori tentang hukum. [1] Menurut Soetandyo Wingnyosoebroto hukum merupakan sebuah konsep, dan tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Selanjutnya dikatakan bahwa, sekurang-kurangnya ada tiga kosep hukum yang pernah dikemukakan orang.      Pertama hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang benilai universal. Kedua , hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan terbit sebagai produk eksplisit sumber kekuasaan politik tertentu yang diligitimasi. Ketiga , hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di da
Baca selengkapnya