Tepuk Tangan Bayangan

Kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Kota Palu disambut gegap gempita di beberapa ruas jalan, meski di sudut kota dan bentang jalan lainnya sepi dan biasa-biasa saja. Anak-anak sekolah berbaris rapi di beberapa titik jalan yang menjadi rute kendaraan Presiden, mengibarkan bendera plastik kecil sambil meneriakkan yel-yel penyambutan. Sebuah pemandangan yang lumrah dalam ritual kunjungan kerja pejabat tinggi negara. Namun, di balik riuhnya sorak-sorai itu, ada aroma instruksi birokrasi yang terlalu pekat untuk diabaikan. Sekolah-sekolah diimbau atau lebih tepatnya dikomando, untuk mengerahkan anak didiknya berdiri di pinggir jalan.

Pemandangan euforia terstruktur ini tampaknya begitu membius. Sampai-sampai, gegap gempita tersebut sukses membuat Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, lupa pada satu urusan krusial, menagih kejelasan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang yang menjadi hak daerahnya dari sang presiden, saat pidato sambutan. Barangkali, gemuruh teriakan anak-anak jauh lebih membuai ketimbang urusan angka-angka anggaran. 

Dalam dinamika politik, cara rakyat menyambut pemimpinnya adalah cermin paling jujur dari kualitas hubungan di antara keduanya. Ada adagium tak tertulis yang mengakar kuat di ruang publik, pemimpin yang benar-benar dicintai tidak pernah butuh pengerahan massa. Cinta sejati, bahkan di panggung politik, tidak perlu diorganisir lewat nota dinas, imbauan, dan penyampaian lewat WhatsApp atau media komunikasi lainnya.

Para pembela status quo di lingkaran kekuasaan tentu punya seribu satu argumen elegan untuk membela praktik ini. Mereka dengan enteng akan mengatakan koordinasi massa adalah bagian dari manajemen protokoler, menjaga ketertiban, dan standar pengamanan. Ada pula yang berkedok tradisi budaya menyambut tamu agung.

Namun, sosiologi politik punya cara pandang yang lebih jujur untuk membedakan mana cinta yang organik dan mana cinta yang diskenariokan. Sosiolog legendaris Max Weber pernah membedah sumber legitimasi kekuasaan. Otoritas karismatik yang lahir dari keteladanan personal dan visi yang menggetarkan batin, membuat rakyat datang secara sukarela tanpa perlu diancam absen atau dipersenjatai bendera mainan.

Hal ini sejalan dengan teori kontrak sosial Rousseau dan Locke. Legitimasi kekuasaan sepenuhnya bertumpu pada consent of the governed, persetujuan tulus rakyat. Ketika pemimpin konsisten menepati janji kesejahteraan, dukungan mengalir sebagai timbal balik yang murni. Seperti kata Pierre Bourdieu, ada modal simbolik. Kehormatan dan prestise yang melekat secara alamiah pada diri seorang pemimpin.

Membaca pemikiran ilmuwan politik Samuel Huntington dan Joan Nelson, keduanya memperjelas lewat konsep partisipasi otonom versus partisipasi termobilisasi. Partisipasi otonom adalah wujud kesadaran murni, lahir dari kecintaan tanpa tekanan. Sebaliknya, partisipasi termobilisasi adalah hasil rekayasa birokrasi, digerakkan oleh instruksi atasan, ancaman administratif, atau sekadar formalitas demi mencari muka. Dalam sejarah politik, legitimasi yang ditopang oleh mobilisasi massa ibarat istana pasir; megah dilihat dari kejauhan, tetapi rapuh begitu ombak realitas menerjang.

Kinerja nyata atau output legitimacy seperti yang ditekankan Fritz Scharpf adalah kunci utama. Rakyat akan mencintai pemimpinnya ketika kebijakan yang diambil terbukti menyelesaikan problem yang ada, bukan sekadar memamerkan barisan manusia di pinggir jalan raya.

Bukan bermaksud membandingkan kepemimpinan Prabowo, Anwar Hafid atau yang lainnya. Sebagai pembelajaran, kita dapat bercermin dari sejarah. Pada masa lalu, sejarah dunia penuh dengan pemimpin yang gemar memelihara ilusi cinta rakyat. 

Tengoklah Kaisar Nero dari Romawi. Ia begitu terobsesi pada pujian publik. Menurut catatan sejarawan Suetonius, saat Nero tampil di teater, pintu-pintu gedung dikunci rapat agar penonton tidak kabur, sementara para mata-mata disebar untuk mencatat siapa saja yang terlihat bosan atau kurang antusias bertepuk tangan.

Atau ingatlah Qin Shi Huang, pendiri Dinasti Qin yang menuntut kepatuhan mutlak dan pemujaan seragam demi menyatukan kekaisaran. Apa akhir cerita mereka? Kedua penguasa itu sama-sama terjungkal dari singgasananya, tertipu oleh gema pujian palsu yang mereka ciptakan sendiri.

Maka, sudah saatnya para pengambil kebijakan berhenti membuang energi untuk memproduksi kerumunan artifisial. Pemimpin yang hebat tidak diukur dari seberapa panjang barisan anak sekolah yang berdiri di bawah terik matahari, melainkan dari seberapa besar keadilan dan kesejahteraan yang mereka bawa ke meja-meja rakyat. Sesungguhnya tepuk tangan paling jujur bukanlah suara yang lahir dari instruksi struktural, melainkan bisikan tulus dari hati yang merasa lapang dan aman. TMU


Palu, 16 November 2026

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pitutur Luhur: Gemi, Nastiti, Ngati-ati

Ombo; Kearifan Lokal Masyarakat Kaili Melestarikan Alam

PWI, Jurnalisme Kebangsaan, dan Label Londo Ireng