Postingan

Menggugat Langkah Ultra Vires Mahkamah Konstitusi

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno Jagat ketatanegaraan Indonesia kembali dihangatkan oleh perdebatan mendasar: di mana sejatinya batas kewenangan konstitusional sebuah lembaga peradilan? Pemicunya adalah dinamika sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Denny Indrayana dan rekan-rekan terkait syarat administratif calon wakil presiden. Meski pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan niet ontvankelijke verklaard (NO)—alias gugatan tidak dapat diterima karena pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), proses persidangan tersebut telanjur meninggalkan catatan kritis. Langkah MK yang sempat melangkah jauh memeriksa bukti materiil dan dokumen fisik pada perkara yang secara formal sudah kedaluwarsa memicu kritik tajam. Publik dan pakar pun bertanya-tanya, apakah MK sedang terseret arus ultra vires, yaitu bertindak melampaui wewenang yang diberikan oleh konstitusi? Kritik semacam ini bukanlah yang pertama. Dalam beberapa kali pengujian undan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Menagih Hak atas Udara Bersih di Tengah Gemerlap Investasi Morowali

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno Morowali sedang menikmati gemerlap investasi. Tungku-tungku smelter menyala, kawasan industri berkembang pesat, jalan-jalan dipenuhi kendaraan logistik, dan nikel dari perut bumi Sulawesi Tengah menjelma menjadi bagian vital dari ambisi hilirisasi nasional. Namun, setiap gemerlap memiliki bayangan yang pekat. Bayangan gelap investasi itu bernama krisis lingkungan. Krisis lingkungan akibat masifnya aktivitas industri pertambangan dan pemurnian nikel di Kabupaten Morowali, kini telah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Di balik angka investasi, nilai ekspor, dan penciptaan lapangan kerja, ada krisis ekologis yang mengancam ruang hidup masyarakat lokal secara mendasar. Ketegangan investasi dan kelestarian lingkungan tecermin dari dinamika sosial yang terjadi di lapangan, seperti letupan protes di Desa Matarape, Kecamatan Sombori Kepulauan, serta gelombang yang sama di kawasan Topogaro dan Ambunu, Kecamatan Bungku Barat. Di Matarape, kekecewaan masyarakat atas kepul...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Cermin Keretakan Negeri: Belajar Membaca Diri dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno  Ada kelelahan yang tak terucap ketika kita memandang wajah Indonesia hari ini. Kekusutan seolah menyergap dari segala sisi. Mulai dari riuhnya panggung politik yang kehilangan adab, perdebatan publik yang merawat kebencian, hingga kerapuhan tatanan sosial yang kian kasatmata. Di tengah pusaran kekecewaan ini, refleks paling alami dari sebuah bangsa kerap kali adalah mengarahkan telunjuk ke puncak piramida kepemimpinan. Kita gemar menuntut petunjuk, menagih ketegasan, dan menuding kekuasaan sebagai muara tunggal dari seluruh kerumitan yang melilit keseharian kita. Namun, sosiologi Islam mengajarkan kita untuk tidak bersikap dangkal dalam membaca gerak zaman. Kebobrokan dan kekacauan tidak pernah lahir dari ruang hampa yang diisi oleh satu figur semata. Dalam perspektif sosiologi religius, tatanan kekuasaan tak ubahnya bayangan dari wujud aslinya. Kekuasaan bergerak dinamis mengikuti lekuk dan postur tubuh yang memancarkannya. Sentilan peradaban paling tajam meng...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Pentingnya Belajar Bahasa Indonesia

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno Sangat memprihatinkan. Di tengah klaim tingginya tingkat literasi digital, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang gagap memahami bahasa nasionalnya sendiri. Bahasa Indonesia sering kali diperlakukan sebatas alat komunikasi sehari-hari, bukan sebagai instrumen logika dan nalar yang presisi. Dampaknya, ketika dihadapkan pada teks-teks formal, konstitusional, atau hukum, publik kerap kali terjebak dalam disinformasi dan salah tafsir yang masif. Contoh paling hangat dan gamblang terjadi dalam perdebatan publik mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atas permohonan Denny Indrayana dkk. Banyak pihak, baik netizen biasa maupun komentator di media sosial, gagal membedakan secara cermat antara frasa "tidak menemukan bukti" dengan "terbukti tidak memiliki ijazah". Kerancuan logika berbahasa ini mendistorsi pesan substansial yang disampaikan oleh lembaga peradilan tertinggi negara. Salah satu poin...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Membaca Putusan MK dengan Jernih

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno Diskursus publik pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan sengketa persyaratan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memicu riak perdebatan hukum dan politik. Sejak awal, analisis hukum yang penulis kemukakan dalam beberapa tulisan, amar putusan MK dapat diperkirakan akan berujung pada status Niet Ontvankelijk Verklaard (NO), yakni permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Kewenangan konstitusional MK dibatasi secara tegas oleh UUD 1945 dan undang-undang organiknya. Mahkamah tidak memiliki basis kewenangan normatif untuk mendiskualifikasi seorang wakil presiden yang telah dilantik, ataupun memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang istimewa guna mengganti dan memilih wakil presiden baru. Namun, di luar amar formalnya, bagaimana kita sebagai masyarakat hukum seharusnya memaknai rasio decidendi serta pertimbangan hukum Mahkamah secara objektif dan jernih? Ana...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MK dan Bayang-Bayang Tirani Yudisial

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno Dalam desain tata kelola negara modern yang demokratis, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang posisi yang sangat sentral. Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 jo. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga ini mengemban empat kewenangan konstitusional utama, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain keempat kewenangan tersebut, Pasal 24C Ayat (2) UUD NRI 1945 juga membebankan kewajiban konstitusional kepada MK untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kerangka yuridis ini menegaskan predikat MK sebagai the guardian of the constitution sekaligus the final interpreter of the constitution. Sifat putusannya yang final and binding m...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MK Tabrak Aturan, Intelektual Hukum Ketiduran?

-
Gambar
Oleh: Temu Sutrisno Ada ironi yang mencolok dalam panggung hukum ketatanegaraan kita belakangan ini. Publik disuguhi fluktuasi respons yang kontras dari para ahli hukum tata negara dan intelektual. Ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, jagat akademik riuh seketika. Cerdik pandai hukum mengecam keras apa yang mereka sebut sebagai runtuhnya etika kehakiman. Namun, ketika MK secara perlahan merambah kewenangan legislatif dengan menciptakan norma hukum baru—domain yang secara murni milik DPR dan Presiden—ruang publik dan akademik justru kerap diselimuti kesunyian. Fakta ini memicu gugatan kritis: apakah kritik para intelektual murni berpijak pada komitmen konstitusionalisme, atau sekadar reaksi insidental yang dipantik oleh kalkulasi politik elektoral? Mengapa teriakan begitu menggelegar saat putusan berdampak langsung pada kontestasi kekuasaan, sementara keheningan melanda ketika prinsip pembagian ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya