VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

Oleh: Temu Sutrisno Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kehadiran internet, media sosial, kecerdasan buatan (artificial intelligence), big data, hingga bioteknologi tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam berkomunikasi dan bekerja, tetapi juga mengubah cara manusia memahami dirinya sendiri dan hubungannya dengan dunia. Dalam konteks inilah pemikiran Sophia Roosth, seorang akademisi di bidang Science and Technology Studies (STS), menjadi penting untuk dipahami. Roosth menawarkan perspektif yang berbeda dalam melihat perkembangan teknologi. Jika selama ini teknologi sering dipandang sebagai alat yang diciptakan dan dikendalikan manusia, maka melalui pendekatan posthumanisme, teknologi tidak lagi diposisikan sekadar sebagai instrumen pasif. Teknologi dipahami sebagai bagian dari jaringan yang turut membentuk kehidupan sosial, budaya, ekonomi, bahkan identitas manusia itu sendiri. Menuju Pemahaman Baru Pemik...

Oleh: Temu Sutrisno Berulang kali Presiden Prabowo Subianto menyerukan pentingnya mengelola kekayaan negara agar kembali kepada rakyat. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan komitmennya untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki bangsa demi kemakmuran rakyat. Pesan tersebut sejatinya bukan sekadar janji politik, melainkan pengingat atas amanat konstitusi yang telah dirumuskan para pendiri bangsa sejak Indonesia merdeka. Gagasan bahwa kekayaan negara harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat bukanlah konsep baru. Para founding father telah meletakkan fondasi negara kesejahteraan (welfare state) dalam konstitusi. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia ingin menjadi negara kesejahteraan, melainkan bagaimana tata kelola negara dan pemerintahan mampu mewujudkannya secara nyata. Konsep welfare state menempatkan negara bukan sekadar penjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga aktor utama dalam menjamin kesejahteraan warga negara. Dalam negara kesejahteraan, pemerintah memilik...

Oleh : Temu Sutrisno Dalam sebuah diskusi melalui WhatsApp, saya mendapat pertanyaan menarik dari seorang rekan wartawan. Pertanyaannya sederhana: apakah boleh menulis berita atau judul dengan menggunakan kata yang diberi tanda petik? Pertanyaan tersebut tampak sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Sebab, penggunaan tanda petik dalam karya jurnalistik berkaitan erat dengan prinsip dasar profesi pers, yakni menyampaikan fakta sebagaimana adanya, bukan menyajikan interpretasi wartawan atau redaksi sebagai sebuah kenyataan. Pada dasarnya, tanda petik dalam jurnalistik memiliki fungsi yang jelas. Fungsi utamanya adalah untuk mengapit kutipan langsung dari narasumber. Ketika seseorang mengucapkan sebuah pernyataan, wartawan dapat menuliskannya secara utuh dalam tanda petik sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap sumber informasi tersebut. Dalam konteks ini, tanda petik menjadi alat untuk menjaga akurasi dan memastikan bahwa wartawan tidak mengubah makna ucapan ...

  Oleh : Temu Sutrisno   Pertambangan selama ini dipandang sebagai salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia. Nilai ekspor nikel, batu bara, dan tembaga terus meningkat dari tahun ke tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sejumlah daerah tambang juga menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Di atas kertas, sektor ini tampak menjanjikan kemakmuran. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berbeda. Di banyak desa sekitar kawasan tambang, kesejahteraan masyarakat tidak selalu bergerak seiring dengan besarnya investasi dan produksi yang dihasilkan. Warga masih menghadapi persoalan pendidikan, kesehatan, akses air bersih, hingga kerusakan lingkungan yang semakin berat. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks. Aktivitas pertambangan memiliki hubungan yang kuat dengan perubahan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, degradasi lahan, dan meningkatnya risiko banjir. Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang sering kali tidak seband...

  Oleh : Temu Sutrisno Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tampaknya belum akan berhenti dalam waktu dekat. Sebagian pihak memuji program ini sebagai investasi sosial jangka panjang, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai kebijakan yang terlalu mahal dan sarat kepentingan politik. Yang menarik, banyak kritik terhadap MBG justru datang dari kelompok yang sebelumnya berada dalam kubu politik yang kalah dalam kontestasi pemilu. Saya sering heran dengan nalar politik para pengkritik MBG yang mengabaikan prinsip ekonomi . Mereka begitu fokus mencari kelemahan program ini, tetapi sering menutup mata terhadap fenomena ekonomi yang terjadi setiap hari di tengah masyarakat. Salah satu contohnya adalah antusiasme warga ketika pasar murah digelar di berbagai daerah dan diskon harga yang ditawarkan pasar modern atau marketplace media sosial . Setiap kali pemerintah, BUMN, atau organisasi tertentu mengadakan pasar murah, pemandangan yang muncul hampir selal...

  Oleh : Temu Sutrisno   Dalam setiap pemilihan kepala daerah, kita sering menyaksikan fenomena yang berulang. Masyarakat memberikan penilaian terhadap seorang pemimpin lebih banyak berdasarkan kesan yang ditangkap sehari-hari dibandingkan hasil kerja yang terukur. Penilaian itu sering berangkat dari rasa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dekat atau tidak dekat secara emosional. Padahal, dalam sistem pemerintahan modern, keberhasilan seorang kepala daerah seharusnya diukur melalui capaian program dan target pembangunan yang dapat diverifikasi. Sayangnya, budaya audit kinerja belum menjadi kebiasaan dalam demokrasi lokal kita. Mayoritas masyarakat tidak pernah membaca dokumen perencanaan pembangunan daerah. Mereka tidak mengenal secara mendalam apa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maupun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Padahal, dokumen-dokumen itulah yang sesungguhn...