VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

Oleh: Temu Sutrisno  Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menunjukkan kreativitas politiknya. Di saat sebagian besar elite partai politik lebih banyak berkomunikasi melalui mimbar, konferensi pers, atau media sosial, Jokowi justru memilih memulai safari politik dengan mendatangi berbagai tokoh, daerah, dan kelompok masyarakat. Pilihan ini bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan memperlihatkan satu pola politik yang selama lebih dari satu dekade menjadi ciri khas kepemimpinannya: politik kehadiran. Jokowi seolah ingin menegaskan bahwa politik tidak cukup dijalankan melalui retorika. Politik juga membutuhkan perjumpaan, sentuhan kemanusiaan, dan hubungan yang dibangun secara langsung dengan masyarakat. Kehadiran fisik menjadi bahasa politik yang sering kali lebih mudah dipahami dibandingkan pidato yang panjang atau narasi yang beredar di media. Fenomena tersebut menarik dibaca dari perspektif sosiologi politik. Politik kehadiran merupakan strategi ya...

Oleh: Temu Sutrisno  Indonesia memang negara yang sulit dijelaskan hanya dengan angka. Jumlah pulaunya ribuan, sukunya ratusan, bahasanya lebih banyak lagi. Kalau ada wisatawan asing bertanya, "Apa yang paling unik dari Indonesia?" saya kira jawabannya bukan hanya candi, pantai, atau gunung. Tetapi yang paling unik justru kebiasaan kita memberi nama. Di negeri ini, hampir semua hal punya nama sendiri. Bahkan benda yang hakikatnya sama bisa berganti identitas hanya karena berpindah tempat atau berubah sedikit proses. Ambil contoh beras. Saat masih bergoyang di sawah, ia dipanggil padi. Dipanen, berubah menjadi gabah. Kulitnya dikupas, menjadi beras. Beras yang hancur kecil namanya menir. Masuk panci, berubah lagi menjadi nasi. Terlalu lembek dan kebanyakan air disebut bubur. Dijemur, ditumbuk, dibumbui, digoreng, lalu mengeras, bisa berubah menjadi karak. Padahal "barangnya" tetap sama. Coba bandingkan dengan bahasa Inggris. Mau masih di sawah, di karung, atau sudah ...

Oleh: Temu Sutrisno Perdebatan mengenai kedudukan hukum Peraturan Dewan Pers bukanlah hal baru. Sebagian kalangan mempertanyakan bagaimana sebuah lembaga yang bukan pembentuk peraturan perundang-undangan dapat mengeluarkan aturan yang memiliki daya ikat. Pertanyaan tersebut tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh aspek mendasar mengenai kemerdekaan pers, hak asasi manusia, dan konsep negara hukum demokratis yang dianut Indonesia. Dalam praktiknya, berbagai peraturan Dewan Pers, termasuk yang mengatur Kode Etik Jurnalistik, Standar Kompetensi Wartawan, dan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), pernah menjadi objek sengketa hukum. Namun berbagai putusan pengadilan pada prinsipnya mengakui keberadaan dan legitimasi aturan-aturan tersebut. Pengakuan ini tidak lahir tanpa dasar, melainkan bertumpu pada sistem pers Indonesia yang menganut prinsip self-regulation atau swa-regulasi. Swa-regulasi merupakan sistem pengaturan yang memberikan kewenangan kepada komunitas profesi untuk...

  Oleh : Temu Sutrisno Sebagai anak kampung dari kawasan transmigrasi, saya masih ingat betul bagaimana situasi pendidikan pada tahun 1990-an. Saat itu, bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi merupakan sebuah kesyukuran besar. Tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama. Beasiswa sangat terbatas, informasi sulit diakses, dan banyak anak cerdas harus mengubur cita-citanya karena keterbatasan ekonomi. Keadaan hari ini tentu belum sempurna. Namun, jika dibandingkan dengan masa lalu, akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu telah jauh berkembang. Pemerintah memiliki Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa LPDP, hingga berbagai skema bantuan pendidikan lainnya yang menjangkau jutaan peserta didik. Karena itu, saya merasa miris ketika mendengar ada orang yang mengaku tokoh masyarakat atau mahasiswa mengkritik pemerintah dengan narasi bahwa negara tidak memedulikan pendidikan dan hanya mementingkan Program Makan Bergizi Gratis...

Oleh : Temu Sutrisno Anggap saja ini nostalgia. Sebelum tahun 2000-an mahasiswa sangat akrab dengan tradisi diskusi, seminar, bedah buku, dan berbagai forum intelektual lainnya. Aktivitas semacam itu bukan sekadar pelengkap kehidupan kampus, melainkan bagian dari keseharian mahasiswa. Saya bersama teman-teman saat itu selalu mencari ruang diskusi. Jika tidak ada kegiatan yang tersedia, kami mengadakannya sendiri. Hari Sabtu bisa dihabiskan berjam-jam di perpustakaan daerah untuk membaca referensi, menyusun bahan, lalu mendiskusikan gagasan dengan penuh semangat. Dalam forum-forum tersebut hampir tidak ada istilah “pokoknya”. Setiap pendapat harus memiliki dasar argumentasi. Perbedaan pandangan dianggap sebagai kekayaan intelektual, bukan ancaman. Tidak ada menang atau kalah, tidak ada yang merasa paling pintar atau bodoh. Semua saling belajar dan memperkaya wawasan. Ironisnya, ketika informasi justru melimpah di era digital, tradisi intelektual semacam itu tampak semakin berkurang. Dis...

Oleh : Temu Sutrisno Tahun 1998 menjadi salah satu titik balik paling penting dalam sejarah Indonesia modern. Gelombang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di berbagai kota berhasil mendorong berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Saya termasuk salah satu penyaksi dari gerakan besar tersebut. Di kampus-kampus, mahasiswa menjadi motor perubahan. Jalanan dipenuhi suara tuntutan reformasi, sementara masyarakat yang dilanda krisis ekonomi memberikan dukungan moral terhadap perjuangan itu. Kini, hampir tiga dekade kemudian, kembali muncul wacana tentang “Reformasi Jilid Dua”. Mahasiswa turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap berbagai persoalan bangsa, mulai dari korupsi, ketimpangan ekonomi, hingga berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Namun, sebagai orang yang menyaksikan langsung dinamika tahun 1998, saya melihat bahwa kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dengan keadaan ketika reformasi pertama lahir. Kondisi 1998 dan 202...