VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

Oleh: Temu Sutrisno  Pengungkapan keberadaan satu juta metrik ton nikel tanpa pemilik di Sulawesi Tengah oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, membuka mata kita pada dua realitas sekaligus. Di satu sisi, ada efektivitas yang patut diapresiasi dari aparat penegak hukum dalam menyelamatkan potensi kerugian negara. Di sisi lain, temuan fantastis ini memancarkan sinyal mengkhawatirkan tentang masih longgarnya tata kelola serta pengawasan industri ekstraktif di tanah air. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa (8/9/2026), Kepala BPA Patris Yusrian Jaya menyampaikan bahwa komoditas berharga tersebut tengah diproses melalui pengadilan, agar ditetapkan sebagai barang temuan sebelum akhirnya dilelang untuk kas negara. Langkah ini melengkapi rekam jejak BPA yang dalam tiga tahun terakhir mencatatkan penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 26,04 triliun dari hasil pemulihan puluhan ribu aset. Secara keuangan negara, mekanisme lelang jelas memberikan ...

  Pagi itu di pedalaman Toili, matahari baru saja mengintip di balik pucuk-pucuk pohon kelapa sawit yang basah oleh embun. Suara truk pengangkut buah sesekali memecah keheningan, menandakan roda ekonomi sebuah daerah sedang berputar. Di tanah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, hamparan hijau kebun sawit bukan sekadar pemandangan alam, melainkan urat nadi kehidupan bagi ribuan kepala keluarga.  Di pusat pusaran ekonomi agroindustri inilah, PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) berdiri kokoh.Namun, korporasi ini tidak ingin dikenal hanya lewat angka-angka produksi Crude Palm Oil (CPO) atau tonase Tandan Buah Segar (TBS) yang melimpah. Lebih dari sekadar mengejar profitabilitas bisnis, perusahaan yang dirintis oleh tokoh legendaris pengusaha nasional asal Banggai, (Alm.) H. Murad Husain, telah menanamkan sebuah filosofi mendalam, bahwa keberadaan sebuah perusahaan harus menjadi berkah bagi tanah tempatnya berpijak.Melalui estafet kepemimpinan yang kini dilanjutkan oleh putrinya, Hj. Suli...

Oleh: Temu Sutrisno Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sejatinya merupakan titik kulminasi dari seluruh rangkaian pesta demokrasi. Secara teoritis, momen seremonial tersebut menandai berakhirnya kompetisi politik dan dimulainya masa kerja pemerintahan yang baru. Namun, dinamika ketatanegaraan Indonesia pasca-Pilpres terus melahirkan anomali yang menguji batas-batas konstitusi kita. Langkah hukum yang diambil oleh Denny Indrayana dan koleganya baru-baru ini , dengan mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) jauh setelah pelantikan usai , kembali memantik perdebatan sengit. Apakah langkah ini sebuah ikhtiar mengejar keadilan substantif melalui terobosan hukum ( constitutional breakthrough ), atau sekadar manifestasi dari gerakan politik kepentingan? Untuk membedah fenomena ini, kita harus melihat kembali lanskap hukum formil yang berlaku. Dalam bangunan hukum Pemilu kita, pembatasan waktu adalah harga mati demi kepastian ...

Oleh: Temu Sutrisno   Bagi sebagian besar masyarakat miskin di negeri ini, ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup mereka hari ini tidak lagi semata berwujud lonjakan harga bahan pokok atau bayang-bayang inflasi. Tetapi sebuah instrumen statistik abstrak yang bernama desil. Sebuah skema pemeringkatan kesejahteraan yang mulanya dirancang untuk memastikan keadilan distribusi bantuan, dalam praktiknya justru menjelma menjadi jurang birokrasi yang menakutkan. Di tingkat akar rumput, pergeseran angka desil dari kelompok terbawah ke strata yang lebih tinggi kerap berlaku seperti ketukan palu hakim, yang mencabut hak-hak dasar warga negara tanpa proses pengujian yang adil. Desil menjadi "hantu" yang membayangi dan menakutkan bagi masyarakat pra-sejahtera. Kasus yang menimpa pasangan lansia Mbah Dayat (77) dan Mbah Darmi (63), warga Dukuh Kayunan Barat, Desa Kayugeritan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, menjadi cermin paling telanjang dari paradoks tersebut. Pasangan ini h...

Oleh: Temu Sutrisno   I Di atas tanah yang memar oleh jejak sepatu, sebuah adagium lama kembali mengeja diri: Salus populi suprema lex esto. Dua ribu tahun lalu, Cicero telah membisikkan hukum itu dari podium Roma, menautkan keselamatan rakyat sebagai tampuk tertinggi kemuliaan. Namun di sini, di bawah terik matahari Republik, suara rakyat kerap menjelma riak yang hendak diredam. Investasi datang mengetuk pintu-pintu desa, membawa janji kesejahteraan yang dikemas angka-angka. Tapi tak ada investasi senilai nyawa, tak boleh ada derap pembangunan yang didirikan di atas makam air mata. Ketika perbedaan pendapat dijawab desing peluru dan kepulan asap, demokrasi tertunduk, meratapi musyawarah yang terlipat rapi dalam sejarah.   II Pemerintah dan para saudagar berdiri di atas podium yang sama, menakar kemakmuran hanya dari kilau tambang dan tumpukan rupiah. Mereka lupa, kesejahteraan bukan sekadar penguasaan atas tanah dan sungai, bukan sekada...

Oleh: Temu Sutrisno   Tidak banyak media lokal mampu bertahan di tengah disrupsi digital. Apalagi jika mengusung platform cetak. Tapi tidak dengan Mercusuar. Di belantara media online, Mercusuar mampu bertahan dan tampil mencerdaskan, memandu arah, dan mewarnai sejarah Sulawesi Tengah. Hukum sejarah seperti ingin menegaskan, bahwa Mercusuar bukan saja mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun Mercusuar juga seperti mutiara, semakin dalam samudera semakin mahal nilainya. Semakin berumur, semakin dicari para kolektor. Dan tentu saja, membuat penasaran generasi terkini. Jejak Sejarah dan Ruang Diplomasi Mercusuar tidak bisa dilepaskan dari perjuangan pembentukan Sulawesi Tengah sebagai provinsi, yang merupakan bagian penting dari dinamika politik Indonesia pascakemerdekaan. Pada masa itu, wilayah Sulawesi Tengah masih berada dalam struktur administratif yang bergabung dengan Sulawesi Utara. Kondisi ini melahirkan ketimpangan pembangunan serta keterbatasan representasi po...