VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

Panggung politik nasional kembali dikejutkan oleh langkah cepat bin tak terduga dari Istana. Tepat pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan (reshuffle) kabinet untuk yang ketujuh kalinya.  Angka tujuh dalam kurun waktu kurang dari dua tahun pemerintahan, jelas bukan sekadar catatan statistik biasa. Ini adalah rekor baru dalam sejarah ketatanegaraan modern Indonesia. Sebuah sinyalemen kuat, bahwa dinamika di lingkaran dalam kekuasaan sedang bergerak dalam ritme yang sangat dinamis, jika tidak ingin disebut bergejolak. Perombakan pamungkas ini terasa kian berbobot, karena tidak hanya menyentuh pos kementerian strategis seperti pergeseran Bahlil Lahadalia menjadi Menko Hilirisasi atau Sugiono ke Menko PMK, tetapi juga merambah ke jantung korps Bhayangkara. Pergantian posisi Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo (yang kini digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan) kepada Jenderal Suyudi Ario Seto, serta Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri ba...

Oleh: Temu Sutrisno   Gelombang investasi berskala raksasa dan ekspansi industri ekstraktif kerap bertandang membawa janji manis pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik riuk modernisasi dan angka-angka pendapatan domestik bruto (PDB) yang membumbung, alam kerap kali ditumbalkan menjadi sekadar objek komoditas. Ketika tambang dikeduk tanpa kendali dan izin industri diterbitkan secara ugal-ugalan, ancaman kemandulan ekologis mengintai di depan mata. Padahal, jauh sebelum seperangkat regulasi lingkungan modern dilahirkan oleh negara, masyarakat adat di berbagai pelosok Nusantara telah mempraktikkan sistem perlindungan alam yang teruji selama berabad-abad. Praktik seperti Ombo dalam budaya Kaili di Sulawesi Tengah, Sasi di pulau-pulau Maluku, Lubuk Larangan di Sumatra, hingga zonasi Hutan Titipan di Jawa Barat dan keandalan Subak di Bali bukan sekadar ritual romantik masa lalu. Tradisi-tradisi tersebut adalah wujud nyata konservasi berbasis budaya. Tradisi-tradisi serupa bertebaran ...

Slogan adalah candu paling ampuh dalam birokrasi kita. Pada Perayaan Ulang Tahun ke-48 Kota Palu, pemerintah kota menyemburkan narasi “Moving in Action” dengan gagah. Di atas panggung, slogan ini terdengar energik, visioner, dan penuh gairah kemajuan. Namun, ketika gema perayaan itu mereda dan kita menapakkan kaki di jalanan debu serta gang-gang sempit kota, retorika tersebut membentur dinding realitas yang kelam. Di balik gemerlap lampu pesta, ada luka lama yang tak kunjung sembuh dan krisis baru yang kian menggerogoti denyut nadi Kota Palu. Isu pertama yang menampar kesadaran kita adalah nasib para penyintas bencana Pasigala. Windu delapan tahun telah berlalu sejak guncangan gempa, tsunami, dan kegelapan likuefaksi mengoyak Palu pada September 2018. Namun, keadilan dan hak hukum warga Balaroa, Petobo, dan beberapa titik belum sepenuhnya selesai, masih menggantung di udara kosong. Sungguh sebuah ironi yang getir ketika di tengah kepungan jargon kemajuan, Aliansi Solidaritas Penyintas ...

Oleh: Temu Sutrisno  Ahad (27/9/2026) malam, usai pengukuhan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Morowali, saya mendapat pertanyaan singkat dari seorang pejabat di lingkup kementerian/lembaga yang ada di Morowali, melalui pesan WhatsApp. "Kalau ada oknum wartawan yang datang ke kantor memalak, laporan ke siapa ya?" Jawaban saya pendek: memalak bukan sengketa jurnalistik. Itu murni pidana umum. Silakan lapor polisi dan tembusan ke Dewan Pers. Ini bukan kali pertama saya mendapatkan pertanyaan serupa, baik lewat pesan singkat, menelpon atau mengundang untuk bertatap muka langsung. Fenomena oknum yang mengatasnamakan diri sebagai wartawan untuk memeras atau "memalak" pejabat publik, pengusaha, hingga masyarakat umum marak terjadi. Modusnya beragam, mulai dari mengancam akan menerbitkan berita miring hingga menggertak dengan dalih konfirmasi dugaan penyimpangan. Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: di manakah batas tegas antara...

Oleh: Temu Sutrisno Subuh Rabu (23/9/2026), sebuah pesan singkat dari kawan memantik permenungan saya. Pesan itu tentang ribuan triliun uang yang menganggur di sektor perbankan. Sebagai orang awam ekonomi, benak saya langsung dipenuhi pengandaian sederhana: jika dana raksasa itu untuk memangkas pengangguran, berapa juta tenaga kerja terserap? Jika disalurkan untuk pemberdayaan Desil 1–4, berapa banyak ibu rumah tangga yang lega karena dapur mereka tetap mengepul? Rasa penasaran itu membawa saya berdiskusi dengan seorang wartawan ekonomi dan mengulik beberapa bacaan sebagai referensi. Dari diskusi dan bacaan tersebut, tulisan ini diramu. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2026 menyisakan paradoks besar. Di saat pelaku UMKM mengeluh sulitnya akses modal dan masyarakat mengencangkan ikat pinggang karena daya beli merosot, dana sebesar Rp2.548 triliun justru teronggok bisu di brankas perbankan. Angka yang tumbuh 7,8 persen secara tahunan ini bukan uang hilang, melainkan fasilita...

Oleh: Temu Sutrisno Ruang publik kita hari ini dipenuhi oleh kegelisahan yang seragam: Fear of Missing Out (FOMO) terhadap perkembangan teknologi. Mulai dari obrolan warung kopi hingga rapat direksi, diskursus mengenai Artificial Intelligence (AI), transformasi digital, dan otomatisasi industri mendominasi panggung utama. Ada ketakutan kolektif, bahwa barang siapa yang gagal mengadopsi algoritma terbaru akan langsung tergilas oleh zaman. Namun, di tengah selebrasi teknologi dan gairah industrialisasi yang melaju tanpa rem ini, kita kerap melupakan satu kenyataan mendasar, bahwa manusia tidak bisa memakan kode komputer. Bahkan algoritma tercanggih sekalipun tidak sanggup menghasilkan segelas air bersih, ketika ekosistem airnya telah tercemar. Keberlanjutan hidup manusia tidak ditopang oleh seberapa cepat prosesor kita memproses data, melainkan oleh ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan yang saban hari terus tergerus. Fenomena pergeseran fokus masyarakat dan pembuat kebijakan yang ...