VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

Oleh: Temu Sutrisno Akhir tahun 1992 masih terekam jelas dalam ingatan saya. Saat pertama kali menginjakkan kaki di bumi Buol melalui Program Transmigrasi di UPT Diat Momunu IV/Air Terang, infrastruktur daerah ini masih sangat memprihatinkan. Untuk mengakses transportasi keluar wilayah, kami harus berjalan kaki lebih dari enam kilometer menembus jalan berlumpur menuju Desa Boilan—itu pun dengan armada yang hadirnya tak pasti, bak menunggu undian nasib. Ketika liburan sekolah tiba, berjalan kaki sejauh 25 kilometer dari Buol menuju Air Terang menjadi rutinitas fisik yang menguji daya tahan sekaligus mendidik kesabaran. Kini, 27 tahun telah berlalu sejak kabupaten ini secara berani mengambil ikhtiar politik memisahkan diri dari kabupaten induk Tolitoli pada tahun 1999. Ingatan saya melayang pada figur-figur pemekaran yang pernah berbincang dengan saya, di antaranya almarhum Bapak Is Baculu, Bapak Syamsuddin Salakea, Bapak Ibrahim Timumun, almarhum Bapak Yahya Pusadan, Kanda Moh. Nasir Dj...

Oleh: Temu Sutrisno   Dalam beberapa tahun terakhir, panggung politik kita kerap diwarnai oleh drama ketegangan yang kian menjauh dari cita-cita luhur reformasi. Di balik hingar-bingar perdebatan ideologis yang sejatinya lumrah dalam alam demokrasi, terselip sebuah tren yang sangat mengkhawatirkan: hadirnya sakit hati, dendam, dan kebencian personal yang dibungkus rapi dengan narasi hukum atas nama rakyat. Fenomena ini menandai sebuah kemunduran demokrasi yang cukup serius, yang dalam studi sosiologi politik dikenal sebagai weaponization of law (pengejawantahan hukum sebagai senjata) atau legalistic autocracy (otokrasi legalistik). Dalam bingkai otokrasi legalistik, hukum tidak lagi difungsikan sebagai sarana mencapai keadilan yang objektif dan substansial. Hukum justru beralih fungsi menjadi instrumen politik yang efektif untuk menyingkirkan rival, membalas dendam masa lalu, atau sekadar melanggengkan oligarki kekuasaan. Sebaliknya, hal yang sama juga dilakukan oposisi terhadap ke...

Oleh: Temu Sutrisno  Dalam diskursus sosiologi politik, perdebatan mengenai kemunduran demokrasi kerap memusatkan sorotan pada penyalahgunaan kekuasaan oleh negara (state power). Namun, jika kita mencermati dinamika politik hari ini secara lebih berimbang dan jernih, potret pembusukan etika politik ternyata tidak melulu berwajah tunggal. Sakit hati, dendam pribadi, dan kebencian personal yang dibungkus dengan narasi moral "atas nama rakyat" tidak hanya lahir dari koridor kekuasaan, melainkan juga berakar kuat di luar kekuasaan—baik oleh kelompok oposisi, elemen masyarakat sipil berhaluan keras, maupun gerakan partisan. Ketika kebencian personal terhadap figur pejabat atau penguasa dijadikan panglima, batas antara kritik substantif yang sehat dan serangan destruktif menjadi kabur. Di titik inilah kita menyaksikan bagaimana retorika "demi kepentingan rakyat" dibajak oleh kedua belah pihak demi melampiaskan amarah dan sentimentalisme kelompok. Populisme Kebencian Di sa...

Oleh : Temu Sutrisno   Ujian terberat sebuah negara hukum ( rechtsstaat ) bukanlah pada seberapa riuh dan megahnya panggung persidangan digelar, melainkan pada keteguhan instrumen negara dalam mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ). Dalam doktrin hukum acara, putusan inkrah adalah muara dari pencarian keadilan ( res judicata pro veritate habetur —apa yang diputus hakim harus dianggap benar). Namun, apa jadinya ketika mahkota pengadilan bertuliskan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" justru dilucuti oleh pembangkangan struktural para kepala daerah? Dalam realitas empiris, fenomena ini marak terjadi, khususnya pada sengketa agraria dan tata usaha negara yang tak kunjung terealisasi. Motif utamanya kerap kali berakar dari keberpihakan politik elektoral atau relasi patronase kepala daerah dengan kelompok kepentingan tertentu. Modus penolakan eksekusi kini makin beragam: mulai dari penerbitan rekomendasi penundaa...

Oleh: Temu Sutrisno  Gelar akademik boleh mentereng. Profesor, doktor, master, dan berbagai gelar kehormatan berjejer panjang di depan atau belakang nama. Pendidikan boleh membumbung tinggi hingga puncak hierarki akademis. Namun, ketika syak wasangka, kedengkian, serta kebencian personal sudah menyelimuti dada, ketajaman intelektual acap kali tumpul. Segala hal yang lahir dari pihak yang tidak sejalan atau tidak sesuai selera politik, ideologi, maupun selera pribadi langsung dijangkakan negatif. Rasionalitas berganti menjadi prasangka; objektivitas tergerus oleh emosi.  Bukankah seharusnya moralitas kaum intelektual adalah tanggung jawab etis, kejujuran akademik, dan keberanian moral yang melekat pada setiap individu berpendidikan tinggi atau cendekiawan untuk menjadi penjaga kebenaran, keadilan, dan kompas moral bagi masyarakat? Fenomena runtuhnya moralitas intelektual bukan hal baru, melainkan penyakit lama yang telah diperingatkan secara mendalam, baik dalam kearifan tradis...

Oleh: Temu Sutrisno   Dalam diskursus sosiologi politik, perdebatan mengenai kemunduran demokrasi kerap memusatkan sorotan pada penyalahgunaan kekuasaan oleh negara ( state power ). Namun, jika kita mencermati dinamika politik hari ini secara lebih berimbang dan jernih, potret pembusukan etika politik ternyata tidak melulu berwajah tunggal. Sakit hati, dendam pribadi, dan kebencian personal yang dibungkus dengan narasi moral "atas nama rakyat" tidak hanya lahir dari koridor kekuasaan, melainkan juga berakar kuat di luar kekuasaan—baik oleh kelompok oposisi, elemen masyarakat sipil berhaluan keras, maupun gerakan partisan. Ketika kebencian personal terhadap figur pejabat atau penguasa dijadikan panglima, batas antara kritik substantif yang sehat dan serangan destruktif menjadi kabur. Di titik inilah kita menyaksikan bagaimana retorika "demi kepentingan rakyat" dibajak oleh kedua belah pihak demi melampiaskan amarah dan sentimentalisme kelompok. Populisme Kebenc...