VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

Oleh: Temu Sutrisno Sabtu pagi itu cerah, seperti sengaja ditata Tuhan agar percakapan manusia terasa lebih ringan. Di lantai dua kantor perkumpulan profesi, jendela-jendela terbuka lebar. Angin sepoi masuk tanpa permisi, membawa aroma kopi dan sedikit rasa asin dari laut yang jauh di sana. Om Uchen sudah duduk duluan. Cangkirnya hampir kosong, tapi ia tetap mengaduknya seolah masih ada yang bisa diselamatkan. “Kalau kopi bisa bicara, mungkin dia sudah minta cerai dari saya,” gumamnya sambil terkekeh sendiri. Om Uly datang kemudian, langkahnya berat tapi wajahnya hangat. Ia duduk tanpa basa-basi, langsung menyeruput kopi yang baru saja dipesan. “Pagi-pagi sudah melucu. Tapi serius, ini efisiensi anggaran makin bikin kepala pening. Semua disuruh hemat, tapi kerjaan tambah banyak,” katanya blak-blakan. Ami, yang paling muda, menyusul dengan tas selempang dan mata yang masih menyimpan sisa begadang. Ia duduk, membuka laptop, lalu menatap dua orang di depannya dengan senyum sopan. “Efisien...

  Wacana skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji yang disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, membuka ruang perdebatan baru di tengah problem klasik perhajian Indonesia: panjangnya masa tunggu. Dengan rata-rata antrean mencapai lebih dari 26 tahun, gagasan ini sekilas tampak sebagai terobosan yang menjanjikan. Namun, di balik itu, tersimpan sejumlah pertanyaan mendasar tentang keadilan, aksesibilitas, dan arah kebijakan publik dalam pelayanan ibadah. Pemerintah memproyeksikan skema war ticket akan berjalan berdampingan dengan sistem antrean reguler. Dalam konsepnya, jamaah yang mampu membayar biaya riil penyelenggaraan haji—yang bisa mencapai Rp200 juta atau lebih—dapat langsung berangkat tanpa harus menunggu lama. Sementara itu, jamaah reguler tetap mengikuti sistem antrean dengan dukungan subsidi dari nilai manfaat dana kelolaan haji. Dari sisi pragmatis, kebijakan ini dapat dipahami. Pemerintah dihadapkan pada keterbatasan fiskal, sementara...

 Oleh: Temu Sutrisno Generasi muda Sulawesi Tengah mungkin tidak familiar dengan nama-nama seperti KH. Zainal Abidin Betalembah atau Imam Mujahid, H. Ibrahim, Abdullah Nento, Ch. Modjo, H. Rustam Arsyad, AH Tantu, atau Amas Dg Sute dan nama-nama lain dari Gerakan Penuntut Provinsi Sulawesi Tengah (GPPST). Kalau pun disebut, bukan hanya generasi muda yang tidak mengenalnya. Hanya sebagian kecil masyarakat Sulawesi Tengah yang tahu. Malah, bisa jadi sebagian besar pejabat di Sulawesi Tengah yang menikmati kursi empuk kekuasaan dan pemerintahan tidak tahu mereka dan nama-nama lain yang bahu membahu memperjuangkan pendirian provinsi Sulawesi Tengah. Demikian halnya nama-nama yang tergabung dalam panitia penuntut dan pembangun Provinsi Sulawesi Tengah (P4ST) seperti L. Mene Lamakarate, Rusdy Toana, Mohamad Lahamy, Ishak Moro, Ahmad Lawira, Djalaludin Lembah, Asmaun Dg Marotja, Ibrahim Madilao, Anwar Khan, MS Patimbang, Ahmad Panyili, dan anggota P4ST lainnya. Mungkin juga banyak orang t...

  Oleh: Temu Sutrisno  Dalam khazanah budaya Jawa, bahasa tidak sekadar alat komunikasi, melainkan juga cermin nilai, etika, dan pandangan hidup. Dua istilah yang sering muncul dalam percakapan sehari-hari adalah  kemaki  dan  kemlinthi . Keduanya merujuk pada perilaku negatif yang berkaitan dengan kesombongan, namun memiliki nuansa makna yang berbeda. Memahami kedua istilah ini bukan hanya soal bahasa, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan filosofi hidup masyarakat Jawa. Secara sederhana,  kemlinthi  menggambarkan sikap tengil, sok, atau merasa paling hebat. Orang yang kemlinthi biasanya menunjukkan perilaku yang menjengkelkan, penuh gaya, dan cenderung mencari perhatian dengan cara yang berlebihan. Sementara itu,  kemaki  lebih dekat pada makna angkuh, sok pintar, atau sok berani, sering kali disertai dengan sikap meremehkan orang lain. Jika kemlinthi tampak pada gaya dan perilaku luar, maka kemaki lebih dalam, menyentuh cara berpikir dan...

Oleh: Temu Sutrisno Angin sepoi merayap masuk melalui jendela besar di lantai dua kantor perkumpulan profesi itu. Di samping bangunan, taman kecil yang habis dibabat pemerintah, meninggalkan tiga pohon bunga.  Tiga rumpun bunga bergoyang pelan tertiup angin, seolah sedang berzikir menyambut mendung yang mulai menggelayut di langit kota. Aroma kopi robusta yang diseduh Om Uly menyeruak, membaur dengan sisa-sisa ketenangan setelah salat Jumat. Tonakodi duduk tenang di kursi ujung ruangan. Di hadapannya, Om Uchen sedang sibuk mengelap layar ponselnya yang mengkilap, sementara Ami, pemuda progresif, masih asyik menggulir jempolnya di atas layar datar itu dengan kecepatan tinggi. "Canggih memang zaman sekarang," celetuk Om Uchen sambil terkekeh. "Tadi di masjid, pas khatib lagi baca khutbah, HP di kantong saya getar. Ada notifikasi diskon barang elektronik. Bayangkan, malaikat mungkin geleng-geleng lihat saya malah kepikiran harga diskon maksimal." Om Uly yang baru saja ...

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya adalah cermin arah pembangunan dan keberpihakan pemerintah kepada publik. Karena itu, ketika belanja pegawai dalam APBD Kota Palu tahun 2026 mencapai Rp913 miliar atau 52,86 persen dari total belanja Rp1,72 triliun, ada pertanyaan serius soal arah pembangunan daerah. Hal yang sama juga terjadi dalam APBD Kabupaten Sigi. Belanja pegawai APBD Sigi tahun 2026 menghadapi tantangan berat karena telah menembus 54,8 persen. APBD Donggala juga menyusut drastis dari Rp1,5 Triliun menjadi Rp1 Triliun akibat pemotongan dana transfer pusat. APBD Donggala yang sebelumnya sekitar Rp1,5 triliun menyusut menjadi Rp1 triliun, setelah dana transfer dari pusat dipotong sekitar Rp400 miliar lebih. Tak pelak hal itu juga berimbas pada belanja pegawai dan program pembangunan. APBD Provinsi Sulawesi Tengah 2026 Rp 4.827,92miliar dari sisi pendapatan dan Rp 4.930,72 miliar dari sisi belanja. Belanja terbesar untuk Pegawai Rp 2.320,01 miliar a...