VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei semestinya bukan sekadar seremoni tahunan dengan pidato dan spanduk motivasi. Ia adalah momentum bercermin: sejauh mana amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah dijalankan secara adil. Di tengah berbagai capaian, satu kenyataan pahit masih berdiri kokoh di hadapan kita, yakni ketimpangan pendidikan antarwilayah di Indonesia. Di kota-kota besar, banyak sekolah telah menikmati ruang kelas layak, jaringan internet cepat, laboratorium modern, serta guru dengan akses pelatihan berkelanjutan. Namun di banyak desa, daerah terpencil, wilayah kepulauan, dan kawasan perbatasan, masih dijumpai ruang belajar rusak, kekurangan guru, minim buku, dan keterbatasan listrik maupun internet. Anak-anak Indonesia lahir dengan hak yang sama, tetapi tidak selalu memperoleh kesempatan belajar yang sama. Inilah ironi terbesar pendidikan nasional. Negara telah mengalokasikan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769,09 triliun. Angka itu sangat besar dan men...

Kebebasan pers bukanlah hadiah dari negara, melainkan amanat konstitusi yang wajib dihormati. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F menegaskan hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam negara demokrasi, pers menjadi salah satu saluran utama agar hak-hak itu hidup dan bekerja. Karena itu, memandang pers sebagai ancaman adalah kekeliruan mendasar. Di Sulawesi Tengah, potret kebebasan pers dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan ruang yang relatif terbuka. Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2023 berada di angka 72,61 dan tahun 2024 turun menjadi 70,97, namun masih dalam kategori cukup bebas. Media tetap aktif mengkritisi kebijakan publik, menyoroti layanan dasar, persoalan tambang, infrastruktur, hingga tata kelola anggaran. Itu pertanda demokrasi masih bernapas. Namun, angka tersebut juga menyimpan peringatan. Penurunan indeks menunjukkan masih adanya hambatan yang tidak boleh disepelekan....