Melawan Ketimpangan Pendidikan

Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei semestinya bukan sekadar seremoni tahunan dengan pidato dan spanduk motivasi. Ia adalah momentum bercermin: sejauh mana amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah dijalankan secara adil. Di tengah berbagai capaian, satu kenyataan pahit masih berdiri kokoh di hadapan kita, yakni ketimpangan pendidikan antarwilayah di Indonesia.

Di kota-kota besar, banyak sekolah telah menikmati ruang kelas layak, jaringan internet cepat, laboratorium modern, serta guru dengan akses pelatihan berkelanjutan. Namun di banyak desa, daerah terpencil, wilayah kepulauan, dan kawasan perbatasan, masih dijumpai ruang belajar rusak, kekurangan guru, minim buku, dan keterbatasan listrik maupun internet. Anak-anak Indonesia lahir dengan hak yang sama, tetapi tidak selalu memperoleh kesempatan belajar yang sama.

Inilah ironi terbesar pendidikan nasional. Negara telah mengalokasikan anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769,09 triliun. Angka itu sangat besar dan menunjukkan komitmen fiskal yang serius. Namun ukuran keberhasilan bukanlah besarnya angka, melainkan seberapa jauh anggaran tersebut menutup kesenjangan nyata di lapangan. Jika ketimpangan tetap menganga, maka persoalannya bukan semata kurang dana, melainkan salah arah prioritas, lemahnya pengawasan, dan minim keberpihakan pada daerah tertinggal.

Karena itu, Hari Pendidikan Nasional harus menjadi titik tolak terobosan baru. Pemerintah pusat dan daerah wajib menjadikan pemerataan sebagai agenda utama. Revitalisasi infrastruktur sekolah tidak boleh hanya berpusat di kawasan perkotaan. Sekolah rusak di pedalaman harus lebih dahulu diperbaiki daripada proyek-proyek kosmetik di daerah maju. Akses internet dan perangkat digital juga harus dipandang sebagai kebutuhan dasar pendidikan masa kini, bukan fasilitas tambahan.

Masalah guru pun mendesak dibenahi. Banyak daerah terpencil kekurangan tenaga pendidik, sementara di daerah tertentu terjadi penumpukan. Distribusi guru yang adil harus dibarengi insentif layak bagi mereka yang mengabdi di wilayah sulit. Guru tidak cukup hanya dituntut profesional, tetapi juga wajib dijamin kesejahteraannya. Sulit berharap mutu pendidikan meningkat jika tenaga pendidik masih dibayangi persoalan ekonomi.

Selanjutnya, kurikulum nasional harus cukup lentur untuk menjawab kebutuhan daerah. Pendidikan tidak bisa seragam sepenuhnya di negeri yang begitu majemuk. Daerah pertanian, pesisir, industri, dan pariwisata membutuhkan penguatan keterampilan yang relevan dengan lingkungan sosial-ekonominya. Prinsip link and match dengan dunia kerja harus diterapkan tanpa mengorbankan karakter, literasi, dan kebangsaan.

Program bantuan seperti Program Indonesia Pintar pun harus dievaluasi ketat agar tepat sasaran. Jangan sampai anak yang paling membutuhkan justru tercecer karena persoalan data dan birokrasi. Bantuan pendidikan harus menjadi jembatan mobilitas sosial, bukan sekadar angka dalam laporan.

Melawan ketimpangan pendidikan membutuhkan orkestrasi nasional: pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat sipil. Pendidikan yang timpang akan melahirkan masa depan yang timpang pula. Sebaliknya, pemerataan pendidikan adalah investasi paling strategis untuk keadilan sosial dan kemajuan bangsa.

Makna Hari Pendidikan Nasional bukanlah perayaan, melainkan keberanian memperbaiki yang belum selesai. Selama masih ada anak Indonesia yang belajar dalam keterbatasan karena tempat kelahirannya, maka perjuangan pendidikan belum benar-benar menang. TMU