Karena Kekuasaan, Begawan pun Menjadi Kacangan
Oleh: Temu Sutrisno
Ingat Guru Drona? Ya, Guru Drona adalah maha acharya atau guru besar dalam epos Mahabharata. Seorang guru bangsa yang mengajar anak cucu Kuru, mendidik para kesatria Pandawa dan Kurawa dengan ketajaman ilmu perang serta keluhuran budi pekerti yang diagungkan. Namun, ketika Perang Bharatayuda meletus di Padang Kurukshetra, sang begawan agung justru memilih berpihak pada Kurawa. Kubu yang secara moral ia sadari berada di jalan yang keliru. Guru Drona memilih tunduk pada ikatan pragmatisme: ia merasa berutang budi dan berutang kekuasaan pada Hastinapura.
Tragedi moral itu ternyata bukan sekadar mitologi masa lalu yang terkubur dalam lembaran epos kuno. Kini, bayang-bayang Guru Drona teramat nyata mewarnai perjalanan intelektual kaum terpelajar di bumi Nusantara.
Hari ini, kita menyaksikan pemandangan yang mengiris hati sekaligus memantik nalar kritis: karena dendam politik, ambisi kekuasaan, atau bahkan sekadar kebencian personal yang dibungkus retorika ilmiah, sebagian "begawan" modern merendahkan martabatnya sendiri. Mereka meluruhkan integritas, menanggalkan jubah objektivitas, dan berubah rupa menjadi politisi serta pengamat kacangan. Alih-alih berdiri tegak sebagai metronom moral politik bangsa yang detaknya menjaga keadilan dan kejujuran nurani publik, mereka justru mempertontonkan ambisi telanjang untuk meraup untung di tengah keruhnya air politik yang menggantung.
Perubahan drastis sikap kaum intelektual, akademisi, profesor, hingga tokoh moral yang selama ini diagungkan sebagai "begawan" saat bersentuhan dengan magnet kekuasaan atau kebencian personal selalu memicu perdebatan sengit di ruang publik. Fenomena ini mau tak mau menyeret kita pada dua kutub pandangan yang saling bertarung tajam.
Di satu sisi, Pandangan Kritis dari para pengamat sosial, aktivis, dan masyarakat sipil melihat keterlibatan pragmatis para begawan ini sebagai erosi telak terhadap marwah keilmuan.
Pertama, hilangnya independensi. Intelektual sejati ditakdirkan untuk menjadi watchdog, penjaga gawang moral, dan pengawas kritis kekuasaan. Namun, ketika mereka tergiur masuk ke dalam lingkaran ring 1 kekuasaan atau bertransformasi menjadi corong tim sukses, objektivitas ilmiah mereka seketika tergadaikan demi kepentingan politik jangka pendek.
Kedua, degradasi kualitas gagasan. Kita kerap terperanjat manakala para pemikir yang dulunya dihormati karena kedalaman analisisnya, tiba-tiba melontarkan narasi yang sangat partisan, reaktif, emosional, atau sekadar menjadi pembenar atas kebijakan penguasa yang cacat logika atau sebaliknya tidak menyukai figur tertentu dalam kekuasaan. Suara mereka yang dulu jernih kini keruh oleh kepentingan, jauh dari standar akademik dan etika keilmuan yang selama ini mereka agungkan di menara gading.
Namun, di sisi seberang, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap pandangan pembela yang kerap disuarakan oleh para tokoh itu sendiri beserta para pendukungnya.
Mereka berdalih bahwa berada di luar sistem hanya akan menjebak seorang intelektual menjadi penonton yang bising, namun mandul daya ubah—sekadar pengamat atau pengkritik tanpa daya eksekusi. Masuk ke dalam lingkar kekuasaan dipandang sebagai satu-satunya jalan darurat untuk mengeksekusi ide-ide besar, memperbaiki kebijakan publik, dan menyelamatkan negara dari dalam.
Selain itu, ada argumen tentang tanggung jawab moral. Sebagian tokoh meyakini bahwa berdiam diri di menara gading di tengah negara yang compang-camping adalah sebuah bentuk pembiaran pengkhianatan intelektual. Keterlibatan aktif, betapapun berlumpurnya medan politik, dianggap sebagai bentuk pengabdian total kepada Ibu Pertiwi.
Dinamika tarik-menarik antara kaum pemikir dan kekuasaan ini pada akhirnya menjelma menjadi ujian terberat. Bukan hanya bagi integritas individual para tokoh yang terlibat, melainkan juga bagi kesehatan ekosistem demokrasi secara keseluruhan.
Ketika seorang begawan kehilangan nuraninya, publik kehilangan arah kompas moral. Ketika guru besar lebih sibuk menghitung kalkulasi rente kekuasaan ketimbang merawat kebenaran, maka bangsa ini sedang mengalami darurat keteladanan yang akut.
Kekuasaan memang memiliki daya pikat yang meruntuhkan benteng pertahanan mental siapa pun, termasuk mereka yang kepalanya dipenuhi teori filsafat dan etika. Namun sejarah Mahabharata telah memberikan garis akhir yang tegas: Guru Drona yang agung pada akhirnya harus gugur di medan laga dengan kepala terpenggal, bukan karena ia tak sakti, melainkan karena ia telah salah memilih jalan kesetiaan pada kebenaran.
Semoga para begawan kita hari ini lekas sadar sebelum gulungan sejarah menempatkan mereka bukan sebagai guru bangsa, melainkan sekadar catatan kaki dari para pengamat kacangan yang salah jalan.***

Komentar
Posting Komentar