Pendapat vs Menuduh: Cerdas Bersuara, Bijak Berkata-kata
Oleh: Temu Sutrisno
Demokrasi membuat ruang publik baik di dunia nyata maupun dunia digital, dipenuhi beragam suara masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak untuk berbicara, mengkritik, dan menyampaikan pandangan terhadap isu-isu yang berkembang. Namun, tidak semua pernyataan berada di wilayah yang sama. Ada batas tegas antara menyampaikan pendapat dan menuduh, batas yang sering kali kabur di tengah derasnya arus informasi dan emosi.
Memahami
perbedaan keduanya menjadi penting agar kebebasan berpendapat tetap terjaga,
tetapi martabat dan kehormatan setiap orang juga terlindungi.
Menyampaikan
Pendapat: Pilar Kebebasan Berdemokrasi
Dalam sistem
demokrasi, kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.
UUD 1945 serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengakui bahwa setiap warga
negara berhak memberikan opini, menilai kebijakan, mengkritik pejabat publik,
hingga menyampaikan saran terhadap jalannya pemerintahan.
Pernyataan yang termasuk dalam kebebasan
berpendapat biasanya berupa opini, penilaian subjektif, kritik, masukan konstruktif, dan ekspresi pemikiran pribadi.
Semua itu ditujukan kepada isu, kebijakan, atau tindakan, bukan kepada tuduhan
adanya tindak pidana atau kesalahan faktual tanpa bukti.
Meski merupakan hak fundamental, kebebasan menyampaikan pendapat tidak bersifat mutlak. Penyampaian pendapat dibatasi oleh hak dan
martabat orang lain, ketertiban umum, serta norma dan aturan hukum yang berlaku.
Dengan kata
lain, mengkritik pejabat boleh, tetapi tidak boleh menghina pribadinya. Menilai
suatu kebijakan sah, tetapi memfitnah individu adalah pelanggaran. Selama berada di dalam koridor tersebut,
penyampaian pendapat tidak dapat dipidana. Kritik bukanlah kejahatan, dan
keberatan terhadap suatu kebijakan bukanlah fitnah.
Menuduh:
Ketika Pernyataan Menjadi Delik
Berbeda dengan
menyampaikan pendapat, menuduh masuk ke ranah hukum
pidana, ketika seseorang menyampaikan pernyataan
faktual yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Tuduhan seperti
ini diatur dalam KUHP (lama Pasal 310-311) dan KUHP
baru (UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 433-434).
Tuduhan
yang tidak terbukti juga bisa dikenakan UU ITE, jika
disebarkan melalui media elektronik. Pasal 27A ayat (1) UU No.1 Tahun 2024, mengatur
tentang kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui
informasi elektronik dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau
denda hingga Rp400 juta.
Menuduh berarti menyampaikan pernyataan
faktual, bukan opini, yang menyatakan seseorang melakukan tindakan buruk, perbuatan tercela, pelanggaran hukum, atau tindak pidana tertentu. Ketika tuduhan tersebut ternyata tidak
didasari bukti, maka ia dapat tergolong fitnah atau pencemaran nama baik.
Beberapa unsur yang membuat suatu tuduhan
dapat dipidana antara lain, pertama, setiap orang, yang
berarti adanya pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua, dengan sengaja. Terbukti adanya niat
untuk menjelek-jelekkan atau menyerang secara pribadi.
Ketiga, menyerang kehormatan atau nama baik. Melakukan
tuduhan tanpa dasar yang dapat merusak reputasi seseorang, dan keempat
adanya maksud supaya diketahui umum. Tuduhan tersebut berupa konten yang dapat diakses oleh banyak
orang, misalnya melalui media sosial, forum
publik, atau pesan berantai.
Konsekuensi kukum dari tuduhan yang dinilai merupakan pelanggaran hukun dapat berupa pidana penjara, pidana denda, kewajiban permintaan maaf, atau gugatan perdata atas kerugian immateriil.
Hukum
memandang bahwa martabat dan nama baik seseorang adalah hak yang harus
dilindungi. Mencemarinya tanpa bukti dianggap perbuatan melanggar
hukum yang merusak tatanan sosial.
Penting Membedakan Pendapat dan Tuduhan
Di era media
sosial, pernyataan dapat menyebar lebih cepat dibanding klarifikasi. Satu kata
yang tidak tepat dapat berubah menjadi pencemaran nama baik. Banyak kasus hukum
bermula dari ketidaktahuan bahwa mengkritik berbeda dengan menuduh.
Berikut Contoh perbedaan antara kritik dan tuduhan:
Kritik: “Kebijakan ini tidak efektif dan berpotensi korupsi, perlu ditinjau ulang.”
Tuduhan: “Pejabat itu korup.”
Kritik
mengajak berdiskusi. Tuduhan tanpa dasar merusak kehormatan. Menjaga batas ini bukan hanya soal
menghindari hukum, tetapi wujud kedewasaan kita dalam berkomunikasi sebagai
bangsa demokratis yang mengedepankan nilai keadaban dan kemanusiaan.
Kebebasan berpendapat adalah tulang punggung
demokrasi, tetapi kebebasan ini harus berjalan berdampingan dengan tanggung
jawab moral dan kesadaran hukum. Kita boleh berpendapat keras, tetapi tetap
harus berpegang pada fakta, kesopanan, dan etika.
Kemampuan membedakan antara kritik yang membangun dan
tuduhan yang merusak, akan menjaga ruang publik
tetap sehat, diskusi hidup, dan kehormatan setiap orang terjaga. Wallahualam
Bishawab. ***
Palu, 17 November 2025
Penulis
adalah Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng, Pemerhati Etika
Publik

Komentar
Posting Komentar