Etika Komunikasi Publik dalam Budaya Nusantara

 Oleh: Temu Sutrisno

Komunikasi publik merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Nusantara. Sejak masa kerajaan hingga era digital, masyarakat Indonesia memiliki tradisi dan nilai budaya yang menuntun bagaimana seseorang menyampaikan pikiran, gagasan, maupun kritik di ruang sosial.

Etika komunikasi publik tidak hanya berfungsi menjaga tata krama, tetapi juga menjadi fondasi keharmonisan, persatuan, dan rasa saling menghargai. Berbagai tradisi kearifan lokal Nusantara memberikan pedoman moral yang relevan hingga kini, meskipun ruang publik telah berubah menjadi semakin terbuka, cepat, dan digital.

Masyarakat Nusantara sejak dahulu hidup dalam struktur sosial komunal. Nilai tata krama, unggah-ungguh, sopan santun, dan penghormatan kepada sesama berkembang kuat dalam berbagai daerah. Prinsip ‘omongan adalah cermin diri’ menjadi pedoman untuk berbicara secara bijak. Dalam budaya Jawa, ungkapan ajining diri ana ing lathi, yang berarti harga diri seseorang berada pada lidahnya. Hal ini mengingatkan, bahwa ucapan dapat mengangkat martabat atau justru menjatuhkan seseorang.

Dalam budaya Bugis-Makassar dikenal konsep siri’ na pacce, yakni harga diri dan empati. Prinsip ini mengajarkan bahwa komunikasi harus menjaga martabat diri sekaligus menghormati perasaan orang lain. Sementara dalam budaya Minangkabau ada pepatah alam takambang jadi guru yang menekankan bahwa manusia harus belajar dari lingkungan, termasuk belajar kapan dan bagaimana ucapan disampaikan.

Bagi masyarakat Kaili Sulawesi Tengah tertanam ajaran belo rapovia belo rakava, baik dibuat baik pula didapat. Sehingga orang Kaili dalam komunikasi mengajarkan kejujuran, tidak boleh beda di bibir dan di hati. Dalam komunikasi tidak boleh mempraktikkan perilaku momi ri bivi pai ri ara, yang berarti manis di bibir pahit di hati.

Filosofi-filosofi ini membentuk karakter masyarakat Nusantara, berbicara harus mempertimbangkan konteks, dampak, dan hubungan sosial. Komunikasi tidak hanya soal isi, tetapi juga tata cara penyampaiannya. Berikut landasan etik komunikasi publik warisan budaya Nusantara:

Kesantunan dan Pengendalian Diri

Budaya Nusantara sangat menekankan kesantunan. Cara bicara yang lembut, tidak kasar, dan tidak merendahkan orang lain menjadi norma dalam berbagai daerah. Kesantunan bukan sekadar etika sosial, melainkan bentuk kecerdasan emosional.

Dalam komunikasi publik, nilai ini mengajarkan agar penyampaian kritik sekalipun dilakukan dengan bahasa yang proporsional, tidak menyerang pribadi, dan berorientasi pada solusi. Kesantunan juga menghindarkan masyarakat dari konflik terbuka yang berpotensi merusak harmoni sosial.

Mengutamakan Keharmonisan Sosial

Masyarakat Nusantara menjunjung tinggi harmoni dan keseimbangan (rukun, mapalus, gotong royong). Karena itu, komunikasi publik idealnya tidak memecah belah. Ungkapan Jawa rukun agawe santosa, crah agawe bubrah menekankan bahwa persatuan membawa kekuatan, sedang perpecahan membawa kehancuran.

Nilai ini mendorong setiap individu untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan konflik, fitnah, atau polarisasi. Komunikasi publik diarahkan untuk menjadi perekat, bukan pemecah.

Kejujuran dan Tanggung Jawab Moral

Etika komunikasi menuntut kejujuran. Budaya Nusantara memiliki banyak kearifan yang menolak manipulasi atau kebohongan, seperti ungkapan Batak pengaranto nian na so jujur (sia-sialah orang yang tidak jujur).

Dalam konteks modern, nilai ini sangat relevan ketika informasi begitu mudah disebarkan tanpa verifikasi. Komunikasi publik menuntut tanggung jawab moral: memastikan pesan benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak dibuat hanya untuk sensasi.

Menjaga Wibawa dan Martabat Sesama

Setiap orang memiliki martabat yang harus dijaga. Karena itu, budaya Nusantara menghindari cara komunikasi yang mempermalukan, mengejek, atau merendahkan orang lain di muka umum. Dalam tradisi adat banyak daerah, konflik verbal biasanya diselesaikan secara tertutup untuk menghindari kehinaan publik.

Dalam dunia modern, prinsip ini setara dengan etika tidak melakukan character assassination, cyberbullying, atau ujaran kebencian di ruang digital.

Kearifan dalam Memilih Waktu dan Tempat

Dalam budaya Nusantara, tidak semua omongan dapat disampaikan di sembarang tempat. Ada konsep memahami situasi yang mengajarkan pentingnya mempertimbangkan kapan bicara, kepada siapa, dan dalam forum apa. Nilai ini menekankan bahwa komunikasi efektif bukan hanya soal isi, tetapi menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan psikologis.

Tradisi lisan seperti pantun, tembang, pepatah, dan peribahasa telah lama menjadi sarana komunikasi publik yang santun. Masyarakat tidak menyampaikan kritik secara langsung, melainkan melalui bahasa kiasan agar tidak melukai perasaan pendengar.

Di Minangkabau, kritik sering disampaikan lewat pantun berkato, di Jawa melalui parikan, dan di Maluku lewat kapata. Gaya berbahasa yang simbolik ini mencerminkan kecerdikan masyarakat dalam menjaga hubungan, sambil tetap menyampaikan inti pesan.

Relevansi dalam Era Digital dan Media Sosial

Meskipun ruang publik kini telah berubah, nilai-nilai budaya Nusantara tetap relevan untuk membangun komunikasi publik yang beradab. Tantangan utama di era digital, pertama, kecepatan menyebarnya informasi yang sering membuat orang buru-buru berkomentar tanpa berpikir matang. Kedua, anonimitas dan jarak sosial membuat sebagian orang merasa bebas menggunakan bahasa kasar, dan ketiga, polarisasi politik yang memicu ujaran kebencian dan saling merendahkan.

Di sinilah pentingnya menghidupkan kembali etika komunikasi Nusantara, berpikir sebelum berbicara (sabar dalam ujar), memverifikasi informasi, menjaga kesantunan, dan mencegah konflik sosial.

Etika komunikasi dalam budaya Nusantara sebenarnya memiliki kesamaan inti dengan prinsip modern responsible communication yakni menghargai orang lain, memperkuat kohesi sosial, dan mencegah kerusakan akibat informasi yang salah.

Merawat Warisan, Membangun Masa Depan

Etika komunikasi publik dalam budaya Nusantara bukan sekadar norma lama yang patut dikenang, tetapi pedoman hidup yang tetap relevan. Nilai kesantunan, kejujuran, tanggung jawab moral, keharmonisan, dan empati merupakan fondasi untuk membangun ruang publik yang sehat dan beradab.

Dalam masyarakat era digital yang cepat berubah, terhubung tanpa waktu dan sekat teritorial, kearifan lokal menjadi jangkar moral agar komunikasi tidak hanya efektif, tetapi juga mencerminkan karakter bangsa yang menjunjung tinggi martabat manusia. Menghidupkan kembali nilai-nilai budaya adalah bagian dari upaya merawat persatuan dan memperkuat identitas budaya Nusantara dalam arus modernitas.***


Palu, 16 November 2025

 

Penulis adalah Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng, Peminat Etika Digital

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pitutur Luhur: Gemi, Nastiti, Ngati-ati

Ombo; Kearifan Lokal Masyarakat Kaili Melestarikan Alam

PWI, Jurnalisme Kebangsaan, dan Label Londo Ireng