Etika Komunikasi Publik dalam Budaya Nusantara
Oleh: Temu Sutrisno
Komunikasi publik merupakan bagian penting dalam
kehidupan sosial masyarakat Nusantara. Sejak masa kerajaan hingga era digital,
masyarakat Indonesia memiliki tradisi dan nilai budaya yang menuntun bagaimana
seseorang menyampaikan pikiran, gagasan, maupun kritik di ruang sosial.
Etika komunikasi publik tidak hanya berfungsi menjaga
tata krama, tetapi juga menjadi fondasi keharmonisan, persatuan, dan rasa
saling menghargai. Berbagai tradisi kearifan lokal Nusantara memberikan pedoman
moral yang relevan hingga kini, meskipun ruang publik telah berubah menjadi
semakin terbuka, cepat, dan digital.
Masyarakat Nusantara sejak dahulu hidup dalam struktur
sosial komunal. Nilai tata krama, unggah-ungguh, sopan santun, dan penghormatan
kepada sesama berkembang kuat dalam berbagai daerah. Prinsip ‘omongan adalah cermin diri’ menjadi pedoman untuk berbicara secara bijak. Dalam
budaya Jawa, ungkapan ajining diri ana ing lathi, yang berarti harga diri seseorang berada pada lidahnya. Hal ini mengingatkan, bahwa ucapan dapat mengangkat martabat atau justru
menjatuhkan seseorang.
Dalam budaya Bugis-Makassar dikenal konsep siri’ na
pacce, yakni harga diri dan empati. Prinsip ini mengajarkan bahwa
komunikasi harus menjaga martabat diri sekaligus menghormati perasaan orang
lain. Sementara dalam budaya Minangkabau ada pepatah alam takambang jadi
guru yang menekankan bahwa manusia harus belajar dari lingkungan, termasuk
belajar kapan dan bagaimana ucapan disampaikan.
Bagi masyarakat Kaili Sulawesi Tengah tertanam ajaran belo rapovia belo rakava, baik dibuat baik pula didapat. Sehingga orang Kaili dalam komunikasi mengajarkan kejujuran, tidak boleh beda di bibir dan di hati. Dalam komunikasi tidak boleh mempraktikkan perilaku momi ri bivi pai ri ara, yang berarti manis di bibir pahit di hati.
Filosofi-filosofi ini membentuk karakter masyarakat
Nusantara, berbicara
harus mempertimbangkan konteks, dampak, dan hubungan sosial. Komunikasi tidak
hanya soal isi, tetapi juga tata cara penyampaiannya. Berikut landasan etik komunikasi publik warisan
budaya Nusantara:
Kesantunan dan Pengendalian Diri
Budaya Nusantara sangat menekankan kesantunan. Cara
bicara yang lembut, tidak kasar, dan tidak merendahkan orang lain menjadi norma
dalam berbagai daerah. Kesantunan bukan sekadar etika sosial, melainkan bentuk
kecerdasan emosional.
Dalam komunikasi publik, nilai ini mengajarkan agar
penyampaian kritik sekalipun dilakukan dengan bahasa yang proporsional, tidak
menyerang pribadi, dan berorientasi pada solusi. Kesantunan juga menghindarkan
masyarakat dari konflik terbuka yang berpotensi merusak harmoni sosial.
Mengutamakan Keharmonisan Sosial
Masyarakat Nusantara menjunjung tinggi harmoni dan
keseimbangan (rukun, mapalus, gotong royong). Karena itu,
komunikasi publik idealnya tidak memecah belah. Ungkapan Jawa rukun agawe
santosa, crah agawe bubrah menekankan bahwa persatuan membawa kekuatan,
sedang perpecahan membawa kehancuran.
Nilai ini mendorong setiap individu untuk berhati-hati
dalam menyampaikan pernyataan yang berpotensi menimbulkan konflik, fitnah, atau
polarisasi. Komunikasi publik diarahkan untuk menjadi perekat, bukan pemecah.
Kejujuran dan Tanggung Jawab Moral
Etika komunikasi menuntut kejujuran. Budaya Nusantara
memiliki banyak kearifan yang menolak manipulasi atau kebohongan, seperti
ungkapan Batak pengaranto nian na so jujur (sia-sialah orang yang tidak
jujur).
Dalam konteks modern, nilai ini sangat relevan ketika
informasi begitu mudah disebarkan tanpa verifikasi. Komunikasi publik menuntut
tanggung jawab moral: memastikan pesan benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan
tidak dibuat hanya untuk sensasi.
Menjaga Wibawa dan Martabat Sesama
Setiap orang memiliki martabat yang harus dijaga.
Karena itu, budaya Nusantara menghindari cara komunikasi yang mempermalukan,
mengejek, atau merendahkan orang lain di muka umum. Dalam tradisi adat banyak
daerah, konflik verbal biasanya diselesaikan secara tertutup untuk menghindari
kehinaan publik.
Dalam dunia modern, prinsip ini setara dengan etika
tidak melakukan character assassination, cyberbullying, atau
ujaran kebencian di ruang digital.
Kearifan dalam Memilih Waktu dan Tempat
Dalam budaya Nusantara, tidak semua omongan dapat
disampaikan di sembarang tempat. Ada konsep memahami situasi yang mengajarkan
pentingnya mempertimbangkan kapan bicara, kepada siapa, dan dalam forum apa. Nilai ini menekankan bahwa komunikasi efektif bukan
hanya soal isi, tetapi menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan psikologis.
Tradisi lisan seperti pantun, tembang, pepatah, dan
peribahasa telah lama menjadi sarana komunikasi publik yang santun. Masyarakat
tidak menyampaikan kritik secara langsung, melainkan melalui bahasa kiasan agar
tidak melukai perasaan pendengar.
Di Minangkabau, kritik sering disampaikan lewat pantun
berkato, di Jawa melalui parikan, dan di Maluku lewat kapata.
Gaya berbahasa yang simbolik ini mencerminkan kecerdikan masyarakat dalam
menjaga hubungan,
sambil tetap menyampaikan inti pesan.
Relevansi dalam Era Digital dan Media Sosial
Meskipun ruang publik kini telah berubah, nilai-nilai
budaya Nusantara tetap relevan untuk membangun komunikasi publik yang beradab.
Tantangan utama di era digital, pertama, kecepatan menyebarnya
informasi yang sering membuat orang buru-buru berkomentar tanpa
berpikir matang. Kedua, anonimitas dan jarak sosial
membuat sebagian orang merasa bebas menggunakan bahasa kasar, dan ketiga,
polarisasi politik yang memicu ujaran kebencian dan saling merendahkan.
Di sinilah pentingnya menghidupkan kembali etika
komunikasi Nusantara, berpikir
sebelum berbicara (sabar dalam ujar), memverifikasi informasi, menjaga
kesantunan, dan mencegah konflik sosial.
Etika komunikasi dalam budaya Nusantara sebenarnya
memiliki kesamaan inti dengan prinsip modern responsible communication yakni menghargai orang lain, memperkuat kohesi sosial, dan
mencegah kerusakan akibat informasi yang salah.
Merawat Warisan, Membangun Masa Depan
Etika komunikasi publik dalam budaya Nusantara bukan
sekadar norma lama yang patut dikenang, tetapi pedoman hidup yang tetap
relevan. Nilai kesantunan, kejujuran, tanggung jawab moral, keharmonisan, dan
empati merupakan fondasi untuk membangun ruang publik yang sehat dan beradab.
Dalam masyarakat era digital yang cepat berubah, terhubung tanpa waktu dan sekat teritorial,
kearifan lokal menjadi jangkar moral agar komunikasi tidak hanya efektif, tetapi
juga mencerminkan karakter bangsa yang menjunjung tinggi martabat manusia.
Menghidupkan kembali nilai-nilai budaya
adalah bagian dari upaya merawat persatuan dan memperkuat identitas budaya
Nusantara dalam arus modernitas.***
Palu, 16 November 2025
Penulis adalah Sekretaris
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng, Peminat Etika Digital

Komentar
Posting Komentar