VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

DALAM nota pengantar RAPBD 2023, Pemprov Sulteng menargetkan pendapatan asli daerah(PAD) Rp1,54 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan pajak daerah Rp1,1 triliun, hasil retribusi daerah Rp18,7 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp144,1 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp274,9 miliar. Rp1,54 triliun sekilas merupakan angka yang besar. Angka ini kecil jika dibandingkan ‘mimpi’ Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, yang menargetkan Rp10 triliun dalam kampanye Pilkada 2020 silam. Rusdy Mastura berjanji akan mengupayakan peningkatan PAD Sulteng menjadi Rp10 Triliun selama masa kepemimpinannya periode 2021 – 2024. “Daerah kami adalah daerah yang kaya, kami mampu untuk mendapatkan PAD menjadi Rp10 triliun,” ucap Rusdy kala itu. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga, sebelum Pilkada serentak 2024. Rusdy Mastura-Ma’mun Amir masih akan menyusun RAPBD untuk terakhir kalinya tahun anggaran 2024. Jika 2023 PAD ditargetkan Rp1,54 triliun, mungkinkah 2024 PA...

TERJADI lagi pergolakan di tengah masyarakat Poboya. Kelompok masyarakat, harus berhadap-hadapan dengan aparat kepolisian karena protes terhadap aktivitas tambang-yang dinilai menyisihkan masyarakat, untuk bersama-sama menikmati hasil tambang Poboya. Keberadaan perusahaan tambang, sejatinya bukan semata-mata untuk mengeruk kekayaan perut bumi di daerah. Pengelolaan tambang harus memiliki nilai tambah bagi masyarakat sekitar, ada peningkatan kesejahteraan. Bukan sebaliknya, membuat masyarakat menjadi penonton. Perlu dibangun komunikasi yang baik perusahaan dengan masyarakat. Perlu kesadaran bersama, untuk saling menguntungkan dan menyejahterakan dari aktivitas tambang tersebut. Kedua pihak, sama-sama menempatkan diri sesuai proporsinya. Perusahaan untung, masyarakat tidak buntung. Tambang dikeloa tanpa kekerasan, tanpa saling berebut ‘pembenaran’. Setop kekerasan, wujudkan kesejahteraan. Itulah semangat yang harus diusung dan dijalankan bersama, dalam pengeloaan sumber daya alam tam...

  SEPEKAN terakhir, sebagian masyarakat Sulteng sibuk membincang penetapan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022. Ada kesan, pemerintah daerah tidak memiliki sense of crisis pada penyintas bencana 28 September 2022. Pemicunya dana hibah Rp14 miliar untuk kegiatan Munas KAHMI di Palu 24-28 November 2022. Kelompok yang mengktitisi APBD-P, berlindung di balik kepedulian pemerintah kepada korban bencana yang belum mendapatkan hak-haknya hingga kini. Di sisi lain, pemerintah daerah dan DPRD Sulteng bersepakat menggelontorkan anggaran itu, karena dampak positif yang di dapat daerah dari tuan rumah Munas. Kegiatan-kegiatan nasional, di daerah akan mendatangkan keuntungan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap proses pembangunan dan masyarakat di daerah. Kedatangan Presiden dan banyak tokoh nasional ke Sulteng di tengah hajatan tersebut, diyakini akan mendorong percepatan pembangunan–termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana—di Sulteng. Bahkan belum apa-apa, ...

  Untung tidak hujan. Kalimat pendek ini, menjadi ungkapan syukur aparatur Kota Palu saat Tim Penilai Adipura menyambangi beberapa titik kota. Menjadi pemandangan yang jamak di Kota Palu, saat hujan datang air meluap dari drainase dan mengangkat material di dalamnya, mengotori jalan-jalan kota. Sampah rumah tangga, botol dan gelas mineral, hingga popok Balita berserakan. Untung tidak hujan. Satgas Adipura yang berjaga-jaga di beberapa jalur yang akan dinilai sekurang-kurangnya tidak direpotkan dengan sampah. Belum lagi sisa galian proyek yang tak segera diangkat, menambah kesan ketidakindahan. Sekiranya, Tim Penilai Adipura menilai dengan hati, mudah mengetahui titik penilaian telah siapkan sebelum tim datang. Beberapa sekolah, malah bersiap diri beberapa hari menjelang tanggal 7 September 2022, awal penilaian dilaksanakan. Ini mirip dengan temuan di Pasar Minggu Jakarta Selatan tahun 2012. Ada program pembersihan PKL yang berjualan di trotoar. Sayang, kegiatan positif itu ...

  Oleh: Temu Sutrisno   Saat bintang tersenyum lebar Menari bahagia Menyambut datangnya rembulan Aku terkurung dalam keheningan ruang Cahaya petang yang makin memudar Berganti awan Berebut pelukan sang malam Duhai kawan Tidakkah ada secuil kerinduan Yang membuat hatimu bergetar Melecut keinginan datang Sekadar menengok ruang Bersorak sorai Memberikan kabar pada setiap orang Bahwa kebenaran harus disampaikan Aku hanya mampu berbicara Pada dinding bangunan tua Pada tiang Pada lantai Pada sang waktu Mereka yang setia menemaniku Saat jemariku menari Memburu berkah dalam kerja Yang tak kunjung usai.***   Palu, 24 Agustus 2022

  BURUNG-burung di seputaran Kelurahan Besusu Tengah bingung. Pagi hari terbang menjelajah mencari rejeki, sore tempat mereka beristirahat dari penat raib digaruk alat berat. Burung-burung pun bingung, kenapa pembangunan selalu mengabaikan aspek lingkungan. Kini mereka berupaya mencari rumah baru. Burung-burung itu beterbangan, berburu dengan waktu untuk istirahat malam. Mereka tidak ingin membebani Pemerintah Kota Palu, yang hingga kini belum mampu menyediakan rumah untuk seluruh penyintas bencana 28 September 2018. Burung-burung juga mengerti, masih banyak janji belum terealisasi. Lima puluh delapan program prioritas saat kampanye, bisa jadi hanya klise. Butuh kerja keras untuk mewujudkan semuanya. Bukan sekadar mengejar Adipura. Lagi-lagi penebangan pohon terjadi di tengah kota Palu yang akrab dengan cuaca terik. Proyek drainase di Jalan Suprapto, telah menghilangkan puluhan pohon peneduh dan penyejuk kota. Ada rasa adem, saat pepohonan rimbun hijau. Betapa besar manfaat...

  DI JAKARTA, kasus penembakan Brigadir J belum usai. Di Palu, Briptu D tertangkap tangan membawa uang Rp4,4 miliar diduga hasil suap dari calon siswa (Casis) Bintara Polri. Kedua kasus mirip. Jika kasus Brigadir J diungkap ke publik tiga hari setelah peristiwa, kasus Briptu D mencuat ke masyarakat setelah dua pekan berjalan. Briptu D ditangkap 28 Juli 2022, berita baru beredar tanggal 15 Agustus 2022. Menurut wartawan yang yang meliput di Polda, berita muncul karena wartawan mencium dugaan suap tersebut. Bukan inisiasi kepolisian untuk menggelar keterangan pers. Suap, bukan hanya pelanggaran etik. Suap juga masuk kategori tindak pidana korupsi. Anehnya, uang suap Rp4,4 miliar tersebut yang seharusnya menjadi barang bukti malah dikembalikan ke orang tua Casis. Lagi-lagi kasusnya sama. Jika pada kasus Brigadir J (sebagian) barang bukti dihilangkan, di kasus dugaan suap Casis uang barang bukti juga hilang (karena dikembalikan). Mestinya uang tersebut menjadi bukti, yang diamank...