Adipura atau Kebersihan Pura-Pura
Untung tidak hujan. Kalimat pendek ini, menjadi ungkapan syukur aparatur Kota Palu saat Tim Penilai Adipura menyambangi beberapa titik kota.
Menjadi pemandangan yang jamak di Kota Palu, saat hujan
datang air meluap dari drainase dan mengangkat material di dalamnya, mengotori
jalan-jalan kota. Sampah rumah tangga, botol dan gelas mineral, hingga popok
Balita berserakan.
Untung tidak hujan. Satgas Adipura yang berjaga-jaga di
beberapa jalur yang akan dinilai sekurang-kurangnya tidak direpotkan dengan
sampah. Belum lagi sisa galian proyek yang tak segera diangkat, menambah kesan
ketidakindahan.
Sekiranya, Tim Penilai Adipura menilai dengan hati, mudah
mengetahui titik penilaian telah siapkan sebelum tim datang. Beberapa sekolah,
malah bersiap diri beberapa hari menjelang tanggal 7 September 2022, awal
penilaian dilaksanakan.
Ini mirip dengan temuan di Pasar Minggu Jakarta Selatan tahun 2012. Ada program pembersihan PKL yang berjualan
Rupanya, program bersih-bersih itu hanya untuk memuaskan
juri penilai Adipura. Kebetulan, mereka menilai Pasar Minggu.
Belajar dari kasus 2011 silam, saat itu semua daerah di
Indonesia bernafsu untuk mendapat penghargaan kota terbersih bernama Piala
Adipura. Sebagian ada yang benar-benar layak mendapatkannya. Namun sebagian
lagi menggunakan cara-cara berlawanan dengan hukum.
Suap,adalah praktik ilegal pertama yang ditemukan dalam
penilaian Adipura. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2011 menemukan
adanya aliran dana tak wajar dari Pemkot Bekasi yang dipimpin oleh Mochtar
Muhammad ke panitia Adipura.
Kasus ini bergulir hingga tingkat kasasi. MA pun memvonis Mochtar dengan penjara selama 6 tahun.
Masyarakat, tidak tahu persis berapa besar anggaran
dihabiskan Pemerintah Kota Palu untuk mengejar Adipura. Tidak pernah ada
pemberitahuan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dua hal yang tampak
nyata, pertama, pengadaan mobil pengangkut sampah di perubahan APBD 2021.
Masyarakat juga tidak tahu bagaimana proses pengadaannya. Tiba-tiba kendaraan
karoseri, muncul dalam waktu relative singkat. Apakah ada permainan dalam
pengadaan? Entahlah.
Kedua, saat pejabat Pemerintah Kota dipimpin lansung Wali
Kota berduyun-duyun kunjungan ke luar daerah, untuk studi tiru pengelolaan
kebersihan. Momen itu dimanfaatkan pejabat untuk meyeberang ke Negara tetangga,
Singapura dan Malaysia.
Semoga penilaian Adipura berjalan apa adanya, bukan ada
apanya. Jangan sampai Adipura melahirkan kebersihan pura-pura. Apalagi bermasalah
hukum di kemudian hari.
Di satu sisi, penyintas bencana setiap September datang
selalu mengelus dada, kapan hak-hak tertunaikan. Mereka tidak butuh
penghargaan, mereka butuh kepastian hak atas hunian dituntaskan. Wallahualam bishawab. ***
https://mercusuar.web.id/tonakodi/adipura-atau-kebersihan-pura-pura/?page=2
Komentar
Posting Komentar