Perkembangan Buol di Usia 27 Tahun

Oleh: Temu Sutrisno

Akhir tahun 1992 masih terekam jelas dalam ingatan saya. Saat pertama kali menginjakkan kaki di bumi Buol melalui Program Transmigrasi di UPT Diat Momunu IV/Air Terang, infrastruktur daerah ini masih sangat memprihatinkan. Untuk mengakses transportasi keluar wilayah, kami harus berjalan kaki lebih dari enam kilometer menembus jalan berlumpur menuju Desa Boilan—itu pun dengan armada yang hadirnya tak pasti, bak menunggu undian nasib. Ketika liburan sekolah tiba, berjalan kaki sejauh 25 kilometer dari Buol menuju Air Terang menjadi rutinitas fisik yang menguji daya tahan sekaligus mendidik kesabaran.

Kini, 27 tahun telah berlalu sejak kabupaten ini secara berani mengambil ikhtiar politik memisahkan diri dari kabupaten induk Tolitoli pada tahun 1999. Ingatan saya melayang pada figur-figur pemekaran yang pernah berbincang dengan saya, di antaranya almarhum Bapak Is Baculu, Bapak Syamsuddin Salakea, Bapak Ibrahim Timumun, almarhum Bapak Yahya Pusadan, Kanda Moh. Nasir Dj. Maroto, serta para tokoh lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu, namun memiliki jasa tak terhingga bagi daerah ini.

Melihat Buol hari ini, secara jujur kita wajib bersyukur dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Lompatan sejarah yang dialami Buol sungguh luar biasa jika disandingkan dengan potret era 1990-an.

Metamorfosis Fisik dan Aksesibilitas

Secara objektif, wajah infrastruktur dan konektivitas Buol telah mengalami metamorfosis radikal. Wilayah yang dahulu terisolasi dan kerap luput dalam peta pembangunan regional, kini bertransformasi menjadi koridor ekonomi pesisir utara Sulawesi Tengah yang diperhitungkan.

Jalan nasional lintas utara yang menghubungkan Umu, Paleleh, Lokodoka, hingga Biau kini beraspal mulus dengan kemantapan mencapai 90%. Jalur yang dulu identik dengan keterusiran geografis kini menjadi urat nadi logistik inter-wilayah yang menghubungkan Buol secara kuat ke arah Tolitoli di barat dan Gorontalo di timur.

Di tingkat internal, kehadiran intervensi Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) pada ruas Momunu–Kali serta proyek rekonstruksi masif jalur pedalaman Muliasari–Kokobuka–Air Terang–Kali–Kulango adalah wujud nyata keberpihakan pembangunan. Ruas Air Terang yang dahulu menuntut isolasi fisik berjalan kaki puluhan kilometer, kini secara bertahap terhubung langsung dengan pusat-pusat pertumbuhan.

Kemajuan ini tentu bukan kebetulan. Ini adalah buah manis dari keputusan berani pemekaran daerah tahun 1999 yang mendekatkan pelayanan publik, membuka akses sentra produksi pertanian, serta menghidupkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Kecamatan Biau. Rencana strategis penyusunan AMDAL rute Kotanagaya–Boilan sepanjang 118,4 km semakin menegaskan posisi Buol yang sedang merajut jalan menuju pusat pertumbuhan segitiga ekonomi bersama Tolitoli dan Parigi Moutong.

Namun, di tengah selebrasi atas capaian fisik yang patut dibanggakan tersebut, tugas seorang warga yang mencintai daerahnya bukanlah larut dalam romantisme kejayaan masa lalu, melainkan mengajukan pertanyaan fundamental: Apakah akselerasi fisik ini sudah berbanding lurus dengan kedaulatan dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya?

Paradoks Statistik dan Realitas Kesejahteraan

Jika kita membedah data makroekonomi terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pisau analisis yang jeli, angka-angka statistik menyimpan paradoks pembangunan yang memanggil kesadaran kritis kita bersama.

PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Buol berhasil tumbuh 3,46%, naik dari Rp4,47 triliun (2024) menjadi Rp4,63 triliun (2025). Secara makro, tren pengentasan kemiskinan juga menorehkan grafik positif: angka kemiskinan turun dari 13,08% (2024) menjadi 12,48% (2025), atau berhasil menekan jumlah warga miskin sebanyak 700 jiwa. Di tingkat provinsi, posisi kemiskinan Buol berada di urutan ke-6 dari 13 kabupaten/kota.

Namun, mari kita telisik struktur pembentuk pertumbuhan ekonomi tersebut. Sektor yang mencatatkan lonjakan pertumbuhan tertinggi justru adalah Jasa Keuangan dan Asuransi (6,94%). Sebaliknya, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib tenggelam di angka pertumbuhan paling bungsu, yakni 0,25%.

Di sinilah letak anomali pembangunan kita. Ketika sektor jasa keuangan tumbuh melesat dua kali lipat melampaui laju ekonomi daerah, pertanyaan besarnya adalah: siapa yang sebenarnya menikmati kue ekonomi Buol? Apakah tingginya pertumbuhan jasa keuangan mencerminkan likuiditas warga yang membaik, atau justru mengindikasikan tingginya ketergantungan masyarakat pada porsi pembiayaan utang demi bertahan hidup?

Paradoks lain tampak pada indikator pengeluaran per kapita warga yang rata-rata mencapai Rp1.233.111 per bulan. Dari angka tersebut, porsi pengeluaran untuk makanan masih mendominasi sebesar 51,05%, sedangkan bukan makanan sebesar 48,95%. Dalam ilmu ekonomi, Hukum Engel menyatakan semakin tinggi proporsi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dasar, semakin rendah tingkat kesejahteraan riil mereka. Daerah yang benar-benar sejahtera idealnya ditandai dengan porsi pengeluaran non-makanan yang melampaui porsi konsumsi dasar. Buol hari ini masih berada pada garis batas ketahanan hidup harian.

Tantangan Ketenagakerjaan dan Human Capital

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Buol yang berada di angka 3,13% memang tampak impresif jika dibandingkan dengan rata-rata nasional (4,90%). Namun, statistik ketenagakerjaan tidak boleh dibaca setengah hati. Karakteristik utama ketenagakerjaan Buol masih didominasi oleh sektor primer pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Tantangan terberat daerah hari ini adalah ketimpangan struktural. Generasi muda Buol yang terdidik di era modern kini dihadapkan pada minimnya lapangan kerja sektor formal yang relevan. Komoditas unggulan pertanian dan perkebunan (seperti kelapa sawit) yang menjadi tulang punggung daerah belum sepenuhnya mampu bertransformasi memberikan nilai tambah (value-added) di tingkat lokal melalui hilirisasi. Buol tidak boleh sekadar menjadi panggung ekstraksi bahan mentah, sementara nilai tambah ekonominya dinikmati daerah luar.

Di sisi kualitas sumber daya manusia, tantangan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan angka putus sekolah masih memerlukan perhatian serius. Meski menunjukkan tren penurunan—dari 12.116 anak (2024), turun menjadi 11.583 anak (2025), dan kini menyisa 11.193 anak (2026)—angka tersebut masih tergolong besar. Langkah Pemerintah Kabupaten Buol yang menggencarkan Bantuan Perlengkapan Sekolah Gratis, penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen bersama Kemensos patut diacungi jempol. Namun, eksekusinya harus dipastikan menjangkau kantong-kantong kemiskinan di pedalaman secara tepat sasaran.

Memanggil Kembali Spirit 1999

Dua puluh tujuh tahun adalah usia dewasa bagi sebuah kabupaten. Buol bukan lagi daerah otonom baru yang bisa terus-menerus menjadikan status "daerah berkembang" atau "keterbatasan anggaran" sebagai pemaaf atas ketimpangan yang masih tersisa.

Lompatan infrastruktur dari era isolasi 1990-an menuju kemantapan jalan era digital harus segera dikonversi menjadi daya beli rakyat yang kokoh, kemandirian pangan, kualitas pendidikan yang merata, serta terbukanya lapangan kerja berkualitas.

Pemekaran tahun 1999 yang diperjuangkan oleh para senior terdahulu bukanlah sekadar proyek memindahkan pusat administrasi birokrasi dari Tolitoli ke Kecamatan Biau. Pemekaran adalah janji pemuliaan martabat hidup seluruh warga Buol, dari pesisir Paleleh hingga pedalaman Air Terang dan Kokobuka, dari Lakuan hingga Modo.

Di usia ke-27 ini, cara terbaik merawat warisan para pendiri daerah adalah dengan tidak cepat berpuas diri: memastikan bahwa jalan beraspal yang telah membentang mulus itu benar-benar mengantarkan rakyat Buol menuju kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan sejati. Selamat Hari Jadi ke-27 Kabupaten Buol! ***

Penulis adalah putra Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol.