Menagih Hak atas Udara Bersih di Tengah Gemerlap Investasi Morowali

Oleh: Temu Sutrisno

Morowali sedang menikmati gemerlap investasi. Tungku-tungku smelter menyala, kawasan industri berkembang pesat, jalan-jalan dipenuhi kendaraan logistik, dan nikel dari perut bumi Sulawesi Tengah menjelma menjadi bagian vital dari ambisi hilirisasi nasional. Namun, setiap gemerlap memiliki bayangan yang pekat. Bayangan gelap investasi itu bernama krisis lingkungan.

Krisis lingkungan akibat masifnya aktivitas industri pertambangan dan pemurnian nikel di Kabupaten Morowali, kini telah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Di balik angka investasi, nilai ekspor, dan penciptaan lapangan kerja, ada krisis ekologis yang mengancam ruang hidup masyarakat lokal secara mendasar.

Ketegangan investasi dan kelestarian lingkungan tecermin dari dinamika sosial yang terjadi di lapangan, seperti letupan protes di Desa Matarape, Kecamatan Sombori Kepulauan, serta gelombang yang sama di kawasan Topogaro dan Ambunu, Kecamatan Bungku Barat. Di Matarape, kekecewaan masyarakat atas kepulan debu jalan hauling PT Astima Konstruksi (ASKON) memicu blokade jalan hingga berujung pada bentrokan fisik. Insiden tersebut memicu kerusakan aset industri, jatuhnya korban luka, serta evakuasi 75 Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh kepolisian ke Mako Polda Sulawesi Tengah demi keamanan.

Meski proses hukum dan penanganan keamanan wajib berjalan profesional, peristiwa Matarape maupun penolakan keberadaan PLTU di Bungku Barat pada dasarnya adalah sinyal pengingat. Riak ini merupakan manifestasi kejenuhan warga atas dampak lingkungan yang terus terakumulasi, tanpa penyelesaian konkret. Investasi sebesar apa pun tidak akan kokoh tanpa adanya kepercayaan masyarakat, rasa aman, serta kelestarian lingkungan yang terjaga.

Ancaman paling nyata yang dihadapi warga di sekitar kawasan industri adalah pencemaran udara dan debu ekstrem. Di Bahodopi hingga Bungku Barat, aktivitas pengolahan smelter, operasional pembangkit listrik batu bara (captive power plant), lalu lintas kendaraan berat, pembukaan lahan, serta penimbunan material nikel berlangsung masif setiap hari. Ketika zona industri berbatasan langsung dengan kawasan permukiman, batas antara ruang produksi dan ruang hidup menjadi sangat tipis.

Gunungan material batu bara dan bijih nikel yang dibiarkan terbuka membuat debu pekat beterbangan masuk ke dalam kediaman warga, mencemari bak penampungan air bersih, mengotori lahan pertanian, hingga mengendap di paru-paru. Masyarakat tidak memiliki pilihan untuk berhenti bernapas. Mereka tetap harus bekerja, bersekolah, dan beraktivitas di bawah bayang-bayang polusi yang konstan.

Dampak buruk krisis udara ini bukan sekadar kekhawatiran tanpa bukti. Data kesehatan daerah mencatat peningkatan tajam kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kabupaten Morowali secara signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Morowali, terdata 50.482 kasus ISPA pada tahun 2023. Angka ini naik menjadi 57.190 kasus pada 2024, dan melonjak tajam hingga mencapai 81.261 kasus pada 2025.

Angka-angka tersebut dikuatkan data dari Dinkes Sulteng. Tahun 2023 Morowali mencatat 50.482 kasus dari total 262.160 kasus se-Provinsi. Tahun 2024, Morowali melonjak ke 57.190 kasus dari total 305.191 kasus se-Provinsi. Sementara untuk tahun 2025 data Dinkes Sulteng menunjukkan penurunan dan berbeda dari data Dinkes Morowali. Dinkes Sulteng merilis 19.181 kasus.

Meskipun penyakit pernapasan dipengaruhi oleh banyak faktor medis dan gaya hidup, lonjakan grafik kasus yang selaras dengan peningkatan aktivitas industri pertambangan merupakan alarm keras yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah dan pelaku industri tidak boleh bersikap defensif atau terjebak dalam perdebatan birokratis mengenai siapa yang paling bertanggung jawab. Hal terpenting yang harus dijawab adalah apakah kualitas udara di kawasan permukiman lingkar tambang masih memenuhi standar kesehatan manusia atau sudah melewati batas aman.

Ancaman pencemaran udara sering kali bersifat sunyi. Partikel halus Particulate Matter (PM2.5 dan PM10) melayang tanpa suara, sementara emisi gas buang dari pembangkit batu bara bercampur dengan udara harian yang dihirup anak-anak dan lansia. Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan klaim formal bahwa perusahaan telah mengantongi dokumen izin lingkungan (AMDAL). Pertanyaan publik harus dinaikkan ke tingkat yang lebih kritis: apakah standar pengendalian emisi yang diterapkan saat ini benar-benar efektif melindungi keselamatan jiwa dan kualitas hidup warga?

Untuk mengatasi krisis ini, langkah penyelesaian yang nyata harus segera diambil melalui transparansi data dan pengawasan ketat. Pertama, dibutuhkan keterbukaan data udara. Pemerintah pusat dan daerah wajib memasang stasiun pemantau kualitas udara digital yang datanya dibuka secara real-time dan transparan kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui kondisi udara yang mereka hirup setiap hari tanpa ada yang ditutupi.

Kedua, pengetatan pengendalian emisi. Kawasan industri wajib maksimalisasi teknologi penyaring emisi pada cerobong smelter dan PLTU, melakukan penyiraman berkala di jalan hauling, serta menutup area penimbunan material yang berdebu.

Ketiga, lakukan audit lingkungan independen. Perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui studi epidemiologi independen di kawasan lingkar industri untuk memetakan dampak jangka panjang pencemaran.

Morowali kini berada di persimpangan jalan. Daerah ini memang membutuhkan investasi untuk menggerakkan roda ekonomi, membangun infrastruktur, dan menyediakan lapangan kerja. Namun, pembangunan yang mengorbankan kualitas udara dan kesehatan masyarakat adalah sebuah kekeliruan arah. Ukuran keberhasilan hilirisasi nikel tidak boleh hanya diukur dari berapa juta ton produksi yang dihasilkan atau berapa triliun rupiah modal yang masuk. Ukuran sesungguhnya adalah apakah anak-anak di Morowali masih dapat tumbuh sehat dengan menghirup udara yang bersih, serta apakah alam Sulawesi Tengah tetap layak dihuni ketika masa kejayaan tambang kelak berakhir. Hak atas lingkungan yang sehat dan udara yang bersih bukanlah kemewahan, melainkan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi.***

(Tulisan telah terbit di Kolom Opini Sulteng Raya dan www.sultengraya.com. 10 Oktober 2026)