Cermin Keretakan Negeri: Belajar Membaca Diri dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib

Oleh: Temu Sutrisno 

Ada kelelahan yang tak terucap ketika kita memandang wajah Indonesia hari ini. Kekusutan seolah menyergap dari segala sisi. Mulai dari riuhnya panggung politik yang kehilangan adab, perdebatan publik yang merawat kebencian, hingga kerapuhan tatanan sosial yang kian kasatmata. Di tengah pusaran kekecewaan ini, refleks paling alami dari sebuah bangsa kerap kali adalah mengarahkan telunjuk ke puncak piramida kepemimpinan. Kita gemar menuntut petunjuk, menagih ketegasan, dan menuding kekuasaan sebagai muara tunggal dari seluruh kerumitan yang melilit keseharian kita.

Namun, sosiologi Islam mengajarkan kita untuk tidak bersikap dangkal dalam membaca gerak zaman. Kebobrokan dan kekacauan tidak pernah lahir dari ruang hampa yang diisi oleh satu figur semata. Dalam perspektif sosiologi religius, tatanan kekuasaan tak ubahnya bayangan dari wujud aslinya. Kekuasaan bergerak dinamis mengikuti lekuk dan postur tubuh yang memancarkannya.

Sentilan peradaban paling tajam mengenai hukum sosial ini terekam abadi dalam riwayat perkataan Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika didatangi oleh seorang pria yang mempertanyakan mengapa masa kepemimpinannya dipenuhi fitnah dan disintegrasi, tidak tenteram sebagaimana era Abu Bakar dan Umar, Sang Gerbang Ilmu tidak beretorika membela kebijakan politiknya. Beliau menyingkap hakikat yang jauh lebih mendasar melalui jawaban satir  yang menusuk kesadaran.

"Sebab pada zaman Abu Bakar dan Umar, yang menjadi rakyat adalah aku dan orang-orang sepertiku. Sedangkan hari ini, yang menjadi rakyatku adalah engkau dan orang-orang sepertimu."

Di balik kepedasan lugas jawaban tersebut, tersimpan sebentuk kearifan sosiologis yang teramat dalam. Khalifah Ali menggeser fokus analisis dari personifikasi kekuasaan, menuju kolektivitas moral masyarakat. Keadilan dan keteraturan pada era kepemimpinan awal bukan semata-mata produk dari keajaiban personal sang pemimpin, melainkan harmoni antara kepemimpinan yang bertakwa dengan kesadaran kolektif masyarakat (al-wa'yu al-jama'i) yang berintegritas tinggi. Ketika rakyatnya adalah figur-figur setingkat Ali dan Utsman—manusia yang selesai dengan egonya, taat pada nilai, serta menempatkan kemaslahatan di atas keserakahan—maka keteraturan sosial menjadi keniscayaan yang alami.

Sebaliknya, tatkala tatanan sosial telah terfragmentasi oleh kepetingan partisan, fanatisme buta, serta nafsu yang membelakangi etika, maka pemimpin terbaik sekalipun akan berhadapan dengan gelombang disintegrasi yang amat dahsyat. Dalam kaidah hukum sosial keagamaan yang masyhur disebutkan, Kama takunu yuwalla 'alaikum, yang maknanya "sebagaimana keadaan kalian, begitulah pemimpin yang akan diangkat atas kalian". Kepemimpinan adalah takdir yang merefleksikan watak zaman dan tabiat rakyatnya.

Bila retorika Ali ini ditarik ke dalam bentangan realitas Indonesia masa kini, kita diajak untuk melakukan introspeksi nasional yang mendalam. Keburukan yang kita keluhkan dari para elit kekuasaan yang menampakkan wajahnya sebagai pemburu rente, transaksi kewenangan, ketidakjujuran, hingga pragmatisme yang menanggalkan prinsip, sesungguhnya adalah mikrokosmos dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang tumbuh subur di tengah masyarakat kita sendiri. Kita kerap mengutuk korupsi di tingkat atas, namun di saat yang sama memaklumi ketidakjujuran skala kecil di lingkungan terdekat. Kita menuntut keadilan hukum, namun acap kali bersikap tak acuh pada aturan dan etika dasar bermasyarakat.

Keruwetan Indonesia hari ini bukan sekadar krisis tata kelola pemerintahan, melainkan sinyal nyata dari krisis ketaatan moral dan spiritual yang bersifat generik. Ketika budaya menerobos aturan, ketidaksabaran, hedonisme, dan kepatuhan semu telah merasuk ke dalam kesadaran publik, maka struktur kepemimpinan yang lahir dari rahim masyarakat tersebut akan membawa genetika yang serupa. Meminta pemimpin yang ideal di tengah masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai dasar adalah sebentuk anomali rasionalitas.

Memahami peringatan  Ali bin Abi Thalib r.a. tidak berarti menafikan akuntabilitas dan tanggung jawab para pemangku kekuasaan. Pemimpin tetap memikul amanah terbesar di hadapan Tuhan dan sejarah. Namun, kisah ini mengajarkan bahwa jalan penyembuhan bagi kerumitan bangsa ini harus dimulai secara simultan dari akar rumput.

Perbaikan sebuah negeri tidak akan pernah cukup hanya dengan berganti figur di panggung kekuasaan, tanpa diiringi oleh ikhtiar pembenahan kesadaran moral masyarakat secara mendasar. Kedamaian dan keadilan adalah buah yang tumbuh dari tanah kesalehan sosial yang dirawat bersama. Selama kita hanya pandai menunjuk ke atas tanpa pernah berani menatap cermin kebobrokan diri sendiri, selama itu pula kita akan terus terjebak dalam lingkaran keruwetan yang tak berkeputusan. Berkacalah! Tapi ingat, jangan buruk muka cermin dibelah. ***