Seandainya Tritunggal Fiskal Bergerak Beriringan

Oleh: Temu Sutrisno

Pergantian nakhoda di Lapangan Banteng kembali menyedot perhatian. Belum genap satu tahun menjabat setelah menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang mengundurkan diri, Purbaya Yudhi Sadewa harus mengakhiri masa dinasnya. Kursi Menteri Keuangan kini beralih ke tangan Suahasil Nazara, sang wakil yang selama ini mengawal teknokrasi di balik layar.

Saya tidak terlalu mengerti ekonomi negara. Hanya bisa merasakan dampak ekonomi baik atau buruk. Sebagai orang awam yang memandang ekonomi negara dari balik jendela sederhana, saya membayangkan betapa beratnya memikul beban di kursi itu. Di tengah impitan keterbatasan nasional dan gejolak global yang tak menentu, mengelola keuangan negara jelas bukan perkara mudah. Apalagi, ketiga figur tersebut membawa warna kepemimpinan dan mazhab ekonomi yang amat berbeda. Setiap kali rotasi terjadi, arah layar kebijakan fiskal pun bergeser.

Sebagai rakyat biasa yang senantiasa bersyukur atas apa pun yang tersaji di meja makan, terbersit sebuah pengandaian: betapa luar biasanya jika ketiga pemikir ini tidak saling menggantikan, melainkan bersatu dalam satu perahu tim ekonomi negara demi menyejahterakan seluruh tumpah darah Indonesia.

Arsitektur ekonomi makro kita memang kerap diuji badai eksternal dan tuntutan domestik yang tak pernah surut. Dalam lanskap kebijakan publik tanah air, arah roda perekonomian sangat ditentukan oleh siapa yang mengomandoi instrumen fiskal. Pertautan gaya kepemimpinan Sri Mulyani, Purbaya, dan Suahasil sejatinya menawarkan gambaran menarik tentang bagaimana stabilitas dan pertumbuhan terus didialogkan di ruang-ruang kebijakan. Ketiganya membawa doktrin berbeda dan menciptakan benteng pertahanan fiskal sekaligus menyisakan celah kerentanan, terutama bagi masyarakat kelas menengah yang kian hari kian terhimpit.

Sebagai jangkar kebijakan fiskal dalam dua dekade terakhir, Sri Mulyani dikenal dengan mazhab yang pruden dan cenderung konservatif. Pendekatannya menempatkan kredibilitas fiskal di atas segalanya. Disiplin menjaga defisit anggaran di bawah batas aman 3 persen dari PDB menjadi harga mati. Keunggulan pendekatan ini terpancar pada tingginya kepercayaan pasar finansial global dan lembaga pemeringkat kredit terhadap Surat Berharga Negara (SBN). Ketika gejolak geopolitik memicu pelarian modal keluar dari negara berkembang, disiplin ketat ala Sri Mulyani bertindak sebagai perisai yang mencegah Indonesia terperosok ke dalam krisis utang sistemik.

Namun, kesetiaan pada angka-angka defensif ini bukan tanpa ongkos sosial. Kerentanan terbesar dari kehati-hatian yang berlebihan adalah risiko terabaikannya kelas menengah. Saat belanja negara terlalu menahan diri demi mengamankan cadangan kas, stimulus di sektor riil ikut mandek. Kelas menengah yang tidak tersentuh jaring pengaman sosial warga miskin, dipaksa menanggung beban ekonomi secara mandiri tanpa bantalan subsidi yang memadai. Pajak dan pungutan yang dipacu demi mengamankan penerimaan negara justru kerap menggerus sisa pendapatan siap belanja, membuat mereka rentan turun kelas.

Kontras dengan kehati-hatian tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan antitesis melalui pendekatan yang agresif, ekspansif, dan berorientasi pada pertumbuhan cepat. Mazhab ini meyakini bahwa dalam situasi perlambatan, negara tidak boleh ragu menggelontorkan likuiditas demi menyalakan api sektor riil. Lewat intervensi langsung seperti mendorong perbankan pelat merah mempercepat penyaluran kredit. Pendekatan ini terbukti memiliki daya dorong tinggi untuk memacu konsumsi secara instan. Hasilnya adalah lompatan pertumbuhan ekonomi dan lonjakan penerimaan jangka pendek yang impresif.

Bagi kelas menengah, agresivitas Purbaya bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, guyuran likuiditas dan kemudahan akses kredit membuka peluang usaha baru serta memperluas lapangan kerja formal. Namun di sisi lain, gaya belanja yang meletup-letup tanpa kendali makro yang presisi sangat rentan memicu lonjakan inflasi. Ketika harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan cicilan rumah meroket, daya beli kelas menengah seketika ambles. Ketahanan semu dari pertumbuhan yang tinggi pun dengan cepat luluh lantak oleh biaya hidup yang membubung.

Di antara dua kutub ekstrem tersebut, Suahasil Nazara hadir sebagai representasi teknokrat murni yang berupaya menjembatani ruang antara stabilitas dan pertumbuhan. Mengandalkan pengalaman panjang di lingkaran dalam Kementerian Keuangan, ia merumuskan kebijakan berbasis kalkulasi struktural yang bertumpu pada tata kelola dan koordinasi kelembagaan. Kekuatan gaya teknokratis ini terletak pada kemampuannya menjadi peredam kejut ketika terjadi benturan antara target politik dan batasan anggaran. Pendekatan ini sanggup merapikan arsitektur fiskal yang longgar tanpa harus mengorbankan proyek strategis nasional yang sedang berjalan.

Bagi perlindungan kelas menengah, kontribusi Suahasil tecermin pada desain kebijakan yang berusaha menjaga stabilitas harga jangka panjang. Kendati demikian, kelemahan gaya teknokratis yang terstruktur ini terletak pada ritme eksekusi yang cenderung lamban. Formulasi kebijakannya kerap kurang peka terhadap dinamika riil di lapangan. Kelas menengah sering kali terjebak dalam ruang kosong regulasi akibat birokrasi yang terlalu lama menimbang antara efisiensi anggaran dan urgensi perlindungan sosial. Akibatnya, insentif seperti relaksasi pajak maupun subsidi transportasi dan perumahan sering kali terlambat datang, saat daya beli masyarakat sudah terlanjur merosot.

Menakar ketahanan ekonomi makro Indonesia bukanlah tentang mencari siapa figur yang paling sempurna, melainkan bagaimana negara mampu meramu ketiga pendekatan ini secara proporsional. Kehati-hatian Sri Mulyani diperlukan untuk menjaga fondasi rumah tangga negara tetap tegak di tengah badai global. Keberanian Purbaya dibutuhkan sebagai daya dorong ketika ekonomi domestik memerlukan lompatan besar dari kelesuan. Sementara itu, ketelitian teknokratis Suahasil menjadi pemandu arah agar seluruh kebijakan tetap berada dalam koridor keberlanjutan jangka panjang. Harmoni dan dialektika dari tritunggal fiskal inilah, yang pada akhirnya akan menentukan apakah benteng ekonomi kita cukup kokoh untuk menopang kesejahteraan kelas menengah sebagai motor utama penggerak kemajuan bangsa atau sebaliknya.

"As-salaatu khairum minan-nauum..."

Aku terhenyak. Bangun dari dekapan selimut malam. Ahh..rupanya aku sedang berdialog dengan pikiranku sendiri, dalam mimpi ekonomi yang tak aku mengerti.

Semoga kondisi Indonesia membaik, siapapun nahkoda ekonominya.***

Tana Kaili, 15 September 2026