FOMO Digital: Amnesia Massal Krisis Lingkungan dan Pangan

Oleh: Temu Sutrisno

Ruang publik kita hari ini dipenuhi oleh kegelisahan yang seragam: Fear of Missing Out (FOMO) terhadap perkembangan teknologi. Mulai dari obrolan warung kopi hingga rapat direksi, diskursus mengenai Artificial Intelligence (AI), transformasi digital, dan otomatisasi industri mendominasi panggung utama. Ada ketakutan kolektif, bahwa barang siapa yang gagal mengadopsi algoritma terbaru akan langsung tergilas oleh zaman.

Namun, di tengah selebrasi teknologi dan gairah industrialisasi yang melaju tanpa rem ini, kita kerap melupakan satu kenyataan mendasar, bahwa manusia tidak bisa memakan kode komputer. Bahkan algoritma tercanggih sekalipun tidak sanggup menghasilkan segelas air bersih, ketika ekosistem airnya telah tercemar. Keberlanjutan hidup manusia tidak ditopang oleh seberapa cepat prosesor kita memproses data, melainkan oleh ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan yang saban hari terus tergerus.

Fenomena pergeseran fokus masyarakat dan pembuat kebijakan yang begitu silau oleh kilau digitalisasi seraya mengabaikan krisis ekologis, dapat dijelaskan secara jernih melalui kerangka teori sosial. Sosiolog ternama Ulrich Beck, melalui teorinya tentang Risk Society (Masyarakat Risiko), mengingatkan bahwa modernisasi industrial yang kebablasan secara sistematis melahirkan risiko-risiko baru yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Dalam tatanan masyarakat modern, fokus utama sering kali bergeser dari produksi kekayaan menjadi tata kelola risiko. Ironisnya, alih-alih mengelola risiko fundamental seperti degradasi tanah, krisis iklim, dan ancaman kelangkaan pangan, perhatian publik justru dialihkan oleh narasi modernisasi teknologis yang seolah-olah menjadi obat mujarab bagi segala persoalan. Kita mengalami apa yang bisa disebut sebagai amnesia ekologis, sebuah kondisi ketika ilusi kemajuan digital membuat kita lupa pada tapak kaki kita yang masih berpijak di atas bumi yang kian rapuh.

Keretakan ekologis bukan lagi prediksi, tetapi sudah terjadi di depan kita. Data KLHK mencatat deforestasi Indonesia masih di atas 100 ribu hektare per tahun, dengan alih fungsi hutan menjadi sawit dan tambang. Perkebunan di Kalimantan dan tambang di Sulawesi — termasuk di lingkar Morowali, Parigi Moutong, dan Palu menjadi salah satu alih fungsi lahan yang masif.

Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah yang digadang sebagai lumbung pangan nasional justru menyisakan lahan gambut yang rusak dan belum sepenuhnya mendongkrak cadangan pangan. Di sisi lain, sawah produktif di Jawa menyusut hampir 50 ribu hektare per tahun karena betonisasi perumahan dan kawasan industri. Ketika sawah hilang, kita menambalnya dengan impor. Krisis pangan pun mengintai dari dapur. Harga beras sempat menyentuh Rp 16.000/kg pada awal 2024, tertinggi dalam sejarah, sementara FAO mencatat 34 provinsi di Indonesia rentan rawan pangan.

Ini adalah wajah nyata dari apa yang disebut teori Metabolic Rift (Keretakan Metabolik) oleh Karl Marx dan dikembangkan oleh sosiolog John Bellamy Foster. Metabolic Rift menggambarkan putusnya hubungan pertukaran bahan alami antara manusia dan alam, akibat industrialisasi dan kapitalisme ekstrem.

Ketika industrialisasi mengejar efisiensi dan pertumbuhan ekonomi tanpa batas, hubungan simbiotik tersebut retak. Lahan-lahan pertanian produktif dan kawasan hutan dialihfungsikan menjadi kawasan industri serta komoditas monokultur skala besar. Tanah dijarah nutrisinya demi memenuhi target produksi jangka pendek. Sementara limbah industri dibuang kembali ke alam tanpa memedulikan daya dukung ekosistem. Keretakan metabolik ini menciptakan krisis sistemik, berupa tanah yang kehilangan kesuburannya, sumber air menyusut, rantai pasok pangan lokal hancur, dan kelestarian lingkungan menjadi korban di atas altar pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini makin diperparah oleh alienasi modern. Kehadiran teknologi digital dan industrialisasi yang masif menciptakan jarak psikologis dan fisik antara manusia dengan sumber pangannya. Banyak masyarakat urban hari ini tidak lagi mengetahui dari mana bahan pangan yang mereka konsumsi berasal, atau bagaimana krisis iklim merusak mata pencaharian para petani di pedesaan. FOMO terhadap dunia digital bertindak bagaikan tabir asap yang mengalihkan kesadaran kolektif dari ancaman yang sedang mengepung, krisis pangan global dan ancaman bencana ekologis yang kian nyata.

Tentu, ini bukan berarti kita harus menolak kemajuan teknologi secara destruktif atau anti-modernitas. Poin krusialnya adalah reposisi prioritas. Teknologi seharusnya ditempatkan sebagai sarana penunjang, bukan tujuan akhir yang mengabaikan ekosistem tempat kita tumbuh. AI dan inovasi digital semestinya diarahkan untuk memperkuat sistem pertanian berkelanjutan, memetakan risiko krisis lingkungan, serta mendistribusikan pangan secara adil dan merata. Contoh baik sudah ada: sistem peringatan dini kekeringan berbasis satelit di NTT atau aplikasi e-tani yang memotong rantai tengkulak di Jawa Barat.

Sudah saatnya pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat luas keluar dari gelembung FOMO digital yang semu ini. Industrialisasi yang melampaui batas ekologis hanya akan melahirkan kemajuan yang rapuh. Tanpa kedaulatan pangan dan lingkungan hidup yang lestari, seluruh pilar peradaban modern termasuk teknologi tercanggih yang kita banggakan hari ini, akan runtuh dengan sendirinya. Menjaga bumi dan memastikan piring setiap warga terisi adalah syarat mutlak bagi keberlanjutan hidup manusia, jauh sebelum kita bicara tentang masa depan di alam siber.***

Penulis adalah Wartawan Mercusuar-Trimedia Grup, Sekretaris PWI Sulteng. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi, bukan pandangan redaksi dan organisasi.