Diduga Ada Mafia Anggaran APBD 2013

PALU, MERCUSUAR –Diduga ada oknum tertentu yang memainkan anggaran pada APBD 2013. Faktanya, ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2012 senilai Rp22 miliar (M) masuk dalam APBD 2013 tanpa pembahasan bersama DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Deprov Sulteng, Mustar Labolo, menegaskan fraksinya tidak mengetahui duduk persoalan pemasukan Silpa Rp22 M dalam APBD 2013. FPD tidak pernah membahas pengalokasian Silpa tersebut dalam APBD 2013. “Kami Fraksi Partai tidak tahu menahu. Tidak ada pembahasan secara transparan dan akuntabel saat pembahasan APBD antara tim anggaran pemerintah daerah bersama Banggar, khususnya kami Fraksi Partai Demokrat,” kata Mustar, Rabu (26/6/2013). Menurut Mustar, dalam pembahasan APBD 2013 beberapa waktu lalu, ada dana Silpa APBD tahun sebelumnya berjumlah Rp75 M. Namun dalam perkembangannya, setelah dilakukan koreksi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Silpa menjadi Rp131 M. “Kita sudah bahas dan ploting anggaran yang Rp75 M. Setelah itu ada tambahan sekira Rp34 M yang diluncurkan untuk beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan menjadi hak kabupaten/kota. Saat itu ada sisa Rp22 M yang kami tidak mengetahui diperuntukkan bagi kegiatan apa dan ditaruh dimana. Anggaran Rp22 M ini tidak pernah dibahas usai konsultasi. Beberapa waktu lalu kami mempertanyakannya. Pihak eksekutif melalui media menyatakan itu baru prediksi. Faktanya kini Silpa itu masuk APBD 2013 tanpa pembahasan,” akunya. Dibeberkan Mustar, saat pembahasan APBD 2013 sampai dengan persetujuan Deprov tanggal 28 November 2012, disetujui penerimaan pembiayaan sebesar Rp75 M, pengeluaran pembiayaan Rp6,7 M dan pembiayaan netto Rp68,3 M. Setelah konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, sisi penerimaan berubah menjadi Rp131,4 M. “Dalam pembahasan lanjutan, pihak eksekutif menyampaikan alokasi sekira Rp131,4 M sudah diproyeksikan kembali sekira Rp34,1 M. Artinya anggaran yang sudah diplot Rp75 M tambah Rp34,1 M jumlahnya sekira Rp109 M. Dengan penerimaan Rp131,4 M dan yang dibahas Rp75 M dan proyeksi selanjutnya Rp34,1 M, maka ada sisa Rp22 M,” jelasnya. Mustar menegaskan, anggaran itu sudah diplot atau direncanakan untuk membiayai kegiatan tertentu, Fraksi Demokrat tidak ikut bertanggungjawab, jika bermasalah di kemudian hari. “Prinsip pembahasan anggaran harus transparan, diketahui publik. Anggaran sebesar ini harus dibahas melalui komisi dan badan anggaran dengan sepengetahuan fraksi-fraksi yang ada di dewan,” ujarnya. Gubernur dalam laporan pelaksanaan APBD 2012 harus menjelaskannya secara terbuka pada seluruh anggota Deprov dan masyarakat Sulteng. “Jangan sampai penetapannya hanya melibatkan oknum tertentu. Pola itu sudah tidak dibenarkan lagi di era transparansi ini. Pembahasan harus bersifat institusional antara pemerintah dengan dewan. Anggaran itu uang rakyat, dan rakyat perlu tahu baik melalui wakilnya maupun langsung melalui saluran informasi yang dibenarkan dan diatur UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pembahasan dan dokumen APBD bisa diakses masyarakat. Olehnya kami sekali lagi mempertanyakan ini pada Gubernur yang telah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 beberapa hari lalu. Mohon dijelaskan seterang-terangnya proyeksi anggaran Rp131,4 miliar yang jadi Silpa 2012 dan kini masuk APBD 2013 dimana Rp22 M tidak pernah dibahas,” tegasnya. Diakui Mustar, Kabag Anggaran Pemprov Sulteng, Rahman, usai pidato pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 yang dibacakan Gubernur, sempat menemuinya di ruang Fraksi Demokrat. Rahman mengaku tidak mengetahui utak-utik anggaran sehingga Silpa Rp22 miliar masuk dalam APBD 2013 diluar pembahasan. “Saya sampaikan pada Pak Rahman, tidak usah kita baku tutup soal seperti ini. Saya sudah lama masuk Banggar, jadi terbuka saja. Tidak mungkin Kabag Anggaran tidak tahu,” tandas Mustar. TMU

Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

Dewi Themis Menangis

Negeriku Makin Lucu