KUA Sulteng 2013, Anggaran Belanja Langsung 51 Persen
PALU, MERCUSUAR-Total belanja langsung yang direncanakan dalam kebijakan umum anggaran (KUA) Sulteng tahun 2013 mencapai Rp1.088.975.036.236 dari total anggaran Rp2.126.728.099.325 atau sekira 51 persen.
Sementara itu untuk belanja tidak langsung secara keseluruhan mencapai Rp1.031.053.063.089 atau 49 persen dari total APBD. Belanja tidak langsung tersebut diperuntukkan bagi belanja pegawai sebesar Rp350 miliar, belanja hibah Rp379,6 miliar, bantuan sosial Rp5 miliar, dana bagi hasil untuk kabupaten/kota Rp250 miliar, belanja bantuan keuangan Rp41,5 miliar dan belanja tidak terduga Rp5 miliar.
Dalam pidato pengantar nota keuangan beberapa waktu lalu, Gubernur Longki Djanggola menyatakan anggaran langsung dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah guna mencapai target serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2011-2016 dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2013.
Belanja langsung tahun 2013 difokuskan pada prioritas pembangunan yang meliputi pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, revitalisasi pertanian, peningkatan infrastruktur dan energy, reformasi birokrasi, tata kelola pembangunan hukum dan ketertiban serta komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan bencana.
Terpisah Kepala Bappeda Sulteng Prof Patta Tope menyatakan 20 persen anggaran dari belanja langsung dialokasikan untuk penumbuhkebangan sektor agribisnis. Sektor ini merupakan visi-misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Longki Djanggola-Sudarto. Diharapkan dengan kucuran anggaran ini sektor agribisnis bergerak dan mejadi salahsatu lokomotif peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulteng.
Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah lanjut Patta Tope juga perlu menggenjot peningkatan infrastruktur. Total anggaran infrastruktur mencapai sekira 28 persen dari total anggaran belanja langsung.
“Infrastruktur meliputi jalan, utamanya jalan-jalan ke kantong produksi, jembatan dan jaringan irigasi. Ini diharapkan bisa mendongkrak nilai tukar petani (NTP), karena nililai tukar petani kita sangat rendah,” terang Patta Tope.
Dia mengatakan, hingga saat ini masih banyak jalan, jembatan dan irigasi yang harus dibangun sehingga bisa memperlebar pendapatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat di sektor pertanian.
"Kalau kita bangun jalan dan jembatan semua lapisan masyarakat akan menikmati," katanya.
Menurut Patta Tope, jalan yang buruk berpengaruh terhadap ongkos produksi sehingga masyarakat akan mengeluarkan ongkos yang mahal. TMU
Komentar
Posting Komentar