100 Hari Pemerintahan Longki-Sudarto

Kedisplinan Pegawai Meningkat Chaeruddin Zen (Ketua DPK PDP Provinsi Sulteng) SERATUS hari kerja Longki Djanggola-Sudarto sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulteng, keberhasilan paling nyata adalah peningkatan disiplin PNS. Hal tersebut terlihat dari pakaian yang mulai diseragamkan dan ketepatan waktu jam masuk kerja. “Sulit menjalan visi-misi, jika PNS sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan kurang bekerja optimal. Saya kira langkah awal harus dilakukan reformasi birokrasi dengan meningkatkan kedisplinan dan semangat kerja. Langkah yang diambil Longki-Sudarto sudah tepat, masa awal pemerintahan digunakan untuk memperbaiki birokrasi,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaharuan Sulteng, Chaeruddin Zen, kemarin (26/9). Bukan hanya itu, selaku partai pengusung Longki-Sudarto, Chaeruddin melihat pembahasan APBD juga berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD. Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bekerja sesuai penjadwalan yang diberikan DPRD. Hal tersebut tidak terlihat dalam pemerintahan periode yang lalu, dimana pembahasan APBD sering molor karena ketidaksiapan TAPD. Malah Gubernur Longki Djanggola, ditengah kesibukannya tetap menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan DPRD, khsusunya yang berkaitan dengan pembahasan APBD dan hal-hal krusial lainnya. Satu hal yang menjadi catatan, sampai saat ini belum ada penyusunan kabinet baru. Padahal itu penting untuk pencapaian visi-misi gubernur dan wakil gubernur. Menempatkan pejabat sesuai kemampaun yang dimilikinya sangat penting. Gubernur bisa menjadikan hasil evaluasi tiap triwulan sebagai salahsatu ukuran kinerja pejabat eselon II, bisa dimasukkan dalam team work atau tidak. DPRD maupun partai pengusung tidak bisa mengintervensi gubernur, karena penyusunan kabinet merupakan haknya. TMU Benahi PD Sulteng Luci Shanty (Ketua Fraksi Partai Demokrat) ANGGOTA Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Luci Shanty mengatakan, Gubernur Longki Djanggola harus bertindak cepat untuk memperbaiki Perusahan Daerah, yang saat ini kondisinya tidak jelas. "Jangan ditutup karena itu aset daerah. Solusinya manajemen perusahaan harus diperbaiki. Jika manajemen baik, kita berharap PD Sulteng bisa jadi salahsatu penghasil PAD Sulteng," kata Uchi, kemarin (26/9)). Dia mengatakan, perusahaan itu belum bisa disebut kolaps meski sebelumnya Direktur Utama PD Sulteng. Zainal Abduh menyatakan bahwa perusahaan yang dia pimpin sudah kolaps karena keterbatasan modal sehingga unit usahanya tidak bisa jalan. Menurut Uchi perusahaan itu dinyatakan kolaps jika sudah melalui audit menyeluruh dan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dia mengatakan, pemerintah daerah sebaiknya menguji kembali orang-orang yang ditempatkan di perushaan daerah tersebut. Bagi karyawan yang berkinerja buruk diganti oleh mereka yang punya jiwa bisnis dan pekerja keras. Uchi membantah anggapan jika PD Sulteng tidak pernah diberikan tambahan modal. Menurutnya pemerintah sudah beberapa kali memberikan tambahan modal hanya saja belum dikelola dengan baik. “Deprov dalam pembahasan APBD 2011, minta manajemen dibenahi dan persoalan dugaan penyimpangan keuangan diselesaikan. Jika itu dipenuhi, penambahan modal akan kembali dianggarkan,” jelasnya. Dia mengatakan, PD Sulteng perlu diaudit sehingga bisa diketahui kemana semua aliran dana yang diberikan pemerintah daerah selama ini. TMU

Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

Dewi Themis Menangis

Negeriku Makin Lucu