Realisasi Anggaran Rendah, Gubernur Diminta Bersikap Tegas

PALU, MERCUSUAR – Rendahnya realisasi anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Sulteng yang bertalian dengan pelayanan publik, harus disikapi tegas oleh Gubernur. Demikian dinyatakan Direktur Central Sulawesi Institute, Itho Murtadha.
Dikatakan Itho, rendahnya realisasi anggaran SKPD layanan publik, sangat merugikan masyarakat. “Anggaran tersebut harusnya mengena langsung pada kebutuhan masyarakat, namun tidak sampai karena pengelolaanya yang tidak bagus,” katannya, Rabu (4/8)
Dicontohkan Itho, serapan anggaran PU yang sangat rendah akan berpengaruh pada infrastruktur daerah. Dalam amatannya masih ada beberapa ruas jalan dan jembatan yang membutuhkan peningkatan.
“Serapan yang rendah bisa juga dikarenakan beberapa hal, diantaranya perencanaan yang tidak matang. Untuk hal ini, saya kira Bappeda harus melakukan evaluasi kinerja SKPD. Selanjutnya DPRD Provinsi (Deprov) menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan secara ketat,” sarannya.
Sebelumnya diberitakan sebanyak 12 SKPD Pemprov, ‘malas’ belanja sesuai anggaran. Akibat daya serap yang masih lemah, Gubernur HB Paliudju nampak gerah dengan pimpinan ke 12 SKPD itu.
Sesuai data Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov, terdapat 12 Satuan SKPD dengan daya penyerapan anggaran rendah selama triwulan II tahun 2010.
12 SKPD tersebut adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Sekretariat Korpri, Dinas Sosial, Dinas Pendapatan, Dinas Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), RS Undata, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sat Pol PP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumen serta Bakorluh Pertanian Perikanan dan Kelautan.TMU

Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

Dewi Themis Menangis

Negeriku Makin Lucu