Perbaikan Jalan, Diperlukaan Koordinasi Lintas Instansi

PALU, MERCUSUAR-Hampir tiap tahun saat musim hujan tiba, beberapa ruas jalan di Sulteng longsor. Akibatnya jalan tertutup dan transportasi antar daerah terputus. Kondisi itu menurut anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Sony Tandra, harus dicermati pemerintah dan dicarikan solusinya. Menurut Sony, kerusakan jalan akibat longsor atau banjir tidak semata-mata dibebankan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU). Perlu koordinasi dan penanganan lintas instansi teknis. “Longsor atau banjir sering diakibatkan penggundulan hutan di area sekitar jalan atau bagian hulu sungai. Akibat penggundulan, saat hujan turun tanah erosi karena tidak ada akar pohon yang mampu menahan resapan air,” kata Sony, kemarin (12/9). Olehnya beberapa instansi teknis seperti Dinas Kehutan perlu dilibatkan. “Jalan akan terus rusak diterjang banjir atau longsor, jika hutan rusak. Begitu juga penebangan di sepadan sungai di bagian hulu,” tambahnya. Untuk penanganan jangka pendek lanjut Sony, mengatur kemiringan tebing dalam setiap proyek pembuatan atau peningkatan jalan di area pegunungan atau perbukitan. “Jangka pendek, kemiringan cuttingan diatur. Karena anggaran kecil, biasanya pelaksana proyek menggunakan kemiringan tebing 80-90 derajat. Kemiringan seperti itu mudah longsor. Langkah kedua, harus ada pengerasan tebing. Cara lain, bisa dilakukan dengan membuat terowongan untuk daerah perbukitan Tapi ini agak mahal. Namun jika dibandingkan anggaran yang keluar setiap tahun untuk perbaikan, cara ini lebih efesien dan murah,” katanya. Untuk jangka menengah dan panjang dilakukan penghijauan kembali, untuk daerah-daerah yang telah gundul. “Ini perlu melibatkan instansi lain. Pemerintah juga harus tegas melarang penggundulan baik untuk lading, kebun atau permukiman pada titik-titik yang rawan longsor atau terkena banjir. Jangan lagi ada penebangan disana,” tekannya. Pemerintah daerah juga perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk kucuran anggaran infrastruktur jalan yang ada di Sulteng. “Untuk jalan Negara secara teknis bagus, yang banyak bermasalah saat ini jalan provinsi dan kabupaten. Problemnya anggaran kita kecil. Lobi anggaran ke pusat sudah, tapi berapa anggaran turun? Apalagi saat ini anggaran melalui dana alokasi khusus (DAK) di sebagaian besar Indonesia bermasalah. Ini juga menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Ini butuh kerja keras semua pihak, khususnya wakil Sulteng di DPR RI. Kita punya dua wakil di Komisi V yang membidangi infrastruktur. Menurut saya, keberadaan dua wakil Sulteng disana, seharusnya membuat Sulteng tidak terlalu sulit memperjuangkan atau melobi anggaran infrastruktur jalan,” ujarnya. TMU

Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

Dewi Themis Menangis

Negeriku Makin Lucu