Program Provinsi Kurang Koordinasi
TOLITOLI, MERCUSUAR-Beberapa program dan kegiatan yang dibiayai APBD provinsi di Kabupaten Tolitoli, kurang dikoordinasikan dengan pemerintah setempat.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dengan jajaran Pemkab Tolitoli, saat melakukan koordinasi dan komunikasi dalam daerah (17/5/2012).
Di depan Sekkab Tolitoli Nurdin HK dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemkab Tolitoli, Wakil Ketua Komisi IV Deprov Mulyani Ladwan mengatakan, pelaksana program dan kegiatan yang dibiayai APBD provinsi wajib berkoordinasi dengan Pemkab atau instansi teknis yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
“Memang kadang seperti itu. Keluhan seperti ini sering muncul karena kurangnya koordinasi ke kabupaten. Ini akan jadi catatan kami dan menjadi bahan evaluasi,” kata Muly.
Contoh kurangnya koordinasi diantaranya, ketika anggota Komisi II Zainal Daud menanyakan besaran dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Tolitoli. Pemkab tidak mengetahui secara persis DBH yang jadi haknya untuk tahun 2012.
“Padahal itu penting, karena DBH harus masuk dalam struktur APBD Tolitoli pada sisi penerimaan atau pendapatan tahun 2012,” kata Zainal.
Malah Pemkab Tolitoli juga tidak mengetahui secara persis alasan DBH tahun 2010 yang baru diluncurkan tahun 2012.
“Saya berharap, Pemkab Tolitoli proaktif dan jangan hanya menunggu soal yang satu (DBH) ini. Selain klarifikasi pada Pemprov juga perlu disampaikan pada kami anggota dewan dari Dapil Tolitoli, agar kita bisa bantu dan perjuangkan,” ujarnya. TMU
Komentar
Posting Komentar