PAD dan PDRB Meningkat, Kemiskinan Turun

GUBERNUR Sulteng Longki Djanggola mengatakan daerah yang ia pimpin kurun waktu 2011 mengalami pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp16,51 juta. Peningkatan PDRB tersebut dipaparkan Longki dalam pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur di depan paripurna DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Senin (19/3). Oleh: Temu Sutrisno LONGKI mengatakan laju peningkatan PDRB tersebut lebih tinggi 16,60 persen dibanding 2010 yang hanya Rp 14,16 juta. Peningkatan PDRB tersebut dipengaruhi meningkatnya aktivitas ekonomi ril yang tumbuh 9,16 persen. Dipaparkan Gubernur, secara makro pertumbuhan ekonomi di Sulteng dalam pembentukan PDRB tertinggi terjadi di sektor pertambangan dan penggalian mencapai 35,16 persen, diikuti sektor konstruksi 15,47 persen. Sementara sektor keuangan dan jasa perusahaan tumbuh 9,30 persen, disusul sektor angkutan dan komunikasi 8,06 persen. Sektor jasa-jasa masih menyumbang sebesar 7,81 persen, perdagangan hotel dan restoran 7,80 persen, listrik gas dan air bersih 7,55 persen. Sementara kontribusi dari sektor pertanian lebih rendah yang hanya 6,77 persen dan kontribusi terendah di sektor industri 4,73 persen. Menurut Gubernur, pertumbuhan PDRB tanpa migas pada 2011 mencapai 9,21 persen. Sedangkan PDRB yang tidak memasukkan tambang hanya mencapai 7,82 persen. "Dari kondisi ini menunjukkan Sulawesi Tengah dari aspek ekonomi makro telah mengalami pertumbuhan positif pada semua sektor," kata Gubernur. Gubernur mengatakan, meskipun Sulteng mengalami pertumbuhan ekonomi tetapi masih terdapat penduduk yang hidup dalam kondisi miskin. Persentase penduduk miskin pada Maret 2011 masih mencapai 10,81 persen atau 423.630 jiwa dari total penduduk 2.633.430. Jumlah tersebut telah mengalami penurunan dari tahun 2009 yang mencapai 18,9 persen. Angka kemiskinan ini meski mengalami penurunan, masih diatas angka kemiskinan nasional. Selain memaparkan keberhasilan, Gubernur Longki Djanggola juga secara gamblang menyebut beberapa permasalahan yang belum berhasil ia benahi selama memimpin Sulteng Juni 2011-Maret 2012. Diantara persoalan yang menjadi perhatian pemerintah kedepan adalah kelemahan infrastruktur jalan. Sekitar 40,66 persen dari panjang jalan raya provinsi yang menghubungkan kabupaten satu dengan lainnya belum memadai, salah satunya karena rendahnya anggaran untuk membangun jalan tersebut. Masih kurang bagusnya jalan itu menurut Gubernur juga akibat frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai yang terus meningkat. "Infrastruktur vital berkaitan dengan ke-PU-an dan perhubungan terus kita kembangkan. Saat ini dari 1.648,75 kilometer panjang jalan provinsi masih terdapat 548,50 kilometer jalan yang tidak mantap," kata Gubernur. Gubernur Longki Djanggola menyadari bahwa jalan merupakan faktor pendukung utama dan mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat di daerah. Karena itu kata Gubernur, upaya membangun terus dilakukan hanya saja belum memadai karena berbagai faktor. Salah satu kendala tersebut adalah rendahnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. "Makanya kita upayakan sumber-sumber pembiayaan lain dengan meningkatkan kerjasama pihak lain sekaligus mendorong masuknya pemodal handal di Sulawesi Tengah," katanya. Selain masalah jalan, perhubungan darat di daerah penghasil kakao ini juga terkendala pada moda transportasi baik antarprovinsi, antarkabupaten dalam provinsi, angkutan sungai danau dan penyeberangan belum optimal dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan angkutan yang mudah, murah, aman, nyaman dan selamat. Menurutnya untuk sektor transportasi ini masih kurang investor yang ingin menanamkan modalnya. PENDAPATAN NAIK Sementara itu realisasi pendapatan daerah pada APBD 2011 kata Longki mengalami peningkatan sehingga melampaui target dari Rp1,312 triliun menjadi Rp1,410 triliun. Terjadi pelampauan target sebesar 2,91 persen atau sebesar Rp97.918.127.399. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terealisasi 116,43 persen dari target yang ditetapkan, dengan rincian penerimaan pajak daerah sebesar 117,25 persen, penerimaan dari pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan 100 persen, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 175,72 persen. Kenaikkan bukan saja dari PAD, tetapi juga dana perimbangan dari pusat yang terealisasi 102,97 persen yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak terealisasi 143,15 persen, dana alokasi umum 100 persen dan dana alokasi khusus 100 persen. “Pendapatan lain-lain yang sah terealisasi 163,86 persen dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari dana hibah terealisasi 71,08 persen, dana penyesuaian 100 persen, bantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintah lainnya 55 persen,” papar Gubernur. Selain peningkatan pendapatan, diuraikan Gubernur, serapan terhadap belanja daerah juga proporsional. Tahun 2011 belanja daerah ditargetkan Rp1.526.715.510.771 dan terealisasi Rp1.426.082.333.706 atau sekira 93 persen. Dengan capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatas, menurut Gubernur secara umum efektivitas pengelolaan keaungan daerah telah member penguatan Pemprov dalam kedudukannya sebagai daerah otonom dan daerah kerja Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. “Ini semua berkat dukungan dan sinergisitas seluruh stakeholder pemerintah dan masyarakat,” tegas Gubernur. ***