Perlu Peningkatan Anggaran Jalan
BANYAKNYA ruas jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat, direspon Ketua Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Nawawi Sang Kilat.
Ditemui di ruang kerjanya kemarin, Nawawi menyatakan keluhan masyarakat tersebut harus dijawab Deprov, dengan politik anggaran. “Memang anggaran untuk jalan dan jembatan sangat kecil. Malah secara keseluruhan, anggaran bidang pekerjaan umum dalam APBD 2010, sekira Rp200 miliar. Itu termasuk gaji dan perjalanan dinas. Perlu penambahan anggaran, jika kita ingin jalan di semua wilayah bagus,” ujar Nawawi.
Kerusakan jalan dikatakan Nawawi berpengaruh langsung pada kehidupan dan perekonomian masyarakat. Transportasi menjadi tidak lancar dan distribusi perekonomian terganggu. “Bukan saja hubungan antar daerah yang terganggu karena kerusakan jalan. Perekonomian masyarakat dua daerah yang terhubungkan jalan tersebut juga terganggu. Pemasaran hasil produksi masyarakat sepertti hasil pertanian, tidak lancar. Pendapatan masyarakat berkurang karena jalur transportasi yang kurang bagus. Olehnya peningkatan infrastruktur jalan, harus tetap menjadi prioritas dalam APBD 2011 kedepan, bersama program lainnya seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Berapa kenaikannya, tentu akan dibicarakan dengan Tim Anggaran Pemprov dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” tekan Nawawi.
Politisi Partai Demokrat itu juga menyarankan pada Pemprov untuk melakukan lobi anggaran ke Kementerian PU, untuk peningkatan jalan yang ada di Sulteng. “Pemprov harus melakukan lobi anggaran ke Kementerian PU dan Badan Anggaran DPR RI. Jika berharap pada pos APBD, kemampuan kita terbatas. Untuk lobi tersebut, Deprov siap memberikan dukungan,” papar Nawawi.
Sebelumnya diberitakan beberapa poros jalan rusak seperti jalan Trans Sulawesi di Morowali, poros Air Terang-Lampasio, Tambu-Kasimbar dan poros Mepanga-Basi yang menghubungkan kabupaten Parmout dengan Tolitoli. “Saya baru dari Tolitoli melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi realisasi APBD 2009. Kondisi jalan Pasir Putih (sebutan poros Mepanga-Basi. Red), cukup memprihatinkan. Banyak titik kerusakan. Kondisi ini perlu perhatian serius dari pemerintah,” ujar anggota Komisi III Rusli Dg Palabbi di ruang kerjanya, Kamis (5/8/2010) lalu.
Pemkab Tolitoli pada rombongan Deprov lanjut Rusli, mengusulkan agar poros jalan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional, sehingga beban pembiayaan ditanggung APBN.
“Menurut Pemkab Tolitoli, APBD kabupaten dan provinsi terbatas untuk penanganan jalan tersebut. Saya kira, usulan ini patut diapresiasi positif sebagai solusi kerusakan jalan yang makin parah dan terjadi hampir setiap tahun,” kata politisi PBR itu.
Berdasarkan catatan Komisi III ungkap Rusli, masih banyak ruas jalan lain yang juga mengalami kerusakan serupa. Hal tersebut menurut Rusli, dikarenakan rendahnya anggaran pemeliharaan. “Benar APBD kita sangat terbatas, biaya pemeliharaan kecil dan hanya mampu untuk memaras rumput di pingir dan bahu jalan. Begitu juga dengan rehabilitasi kerusakan, sifatnya hanya menambal,” paparnya. TMU
Ditemui di ruang kerjanya kemarin, Nawawi menyatakan keluhan masyarakat tersebut harus dijawab Deprov, dengan politik anggaran. “Memang anggaran untuk jalan dan jembatan sangat kecil. Malah secara keseluruhan, anggaran bidang pekerjaan umum dalam APBD 2010, sekira Rp200 miliar. Itu termasuk gaji dan perjalanan dinas. Perlu penambahan anggaran, jika kita ingin jalan di semua wilayah bagus,” ujar Nawawi.
Kerusakan jalan dikatakan Nawawi berpengaruh langsung pada kehidupan dan perekonomian masyarakat. Transportasi menjadi tidak lancar dan distribusi perekonomian terganggu. “Bukan saja hubungan antar daerah yang terganggu karena kerusakan jalan. Perekonomian masyarakat dua daerah yang terhubungkan jalan tersebut juga terganggu. Pemasaran hasil produksi masyarakat sepertti hasil pertanian, tidak lancar. Pendapatan masyarakat berkurang karena jalur transportasi yang kurang bagus. Olehnya peningkatan infrastruktur jalan, harus tetap menjadi prioritas dalam APBD 2011 kedepan, bersama program lainnya seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Berapa kenaikannya, tentu akan dibicarakan dengan Tim Anggaran Pemprov dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” tekan Nawawi.
Politisi Partai Demokrat itu juga menyarankan pada Pemprov untuk melakukan lobi anggaran ke Kementerian PU, untuk peningkatan jalan yang ada di Sulteng. “Pemprov harus melakukan lobi anggaran ke Kementerian PU dan Badan Anggaran DPR RI. Jika berharap pada pos APBD, kemampuan kita terbatas. Untuk lobi tersebut, Deprov siap memberikan dukungan,” papar Nawawi.
Sebelumnya diberitakan beberapa poros jalan rusak seperti jalan Trans Sulawesi di Morowali, poros Air Terang-Lampasio, Tambu-Kasimbar dan poros Mepanga-Basi yang menghubungkan kabupaten Parmout dengan Tolitoli. “Saya baru dari Tolitoli melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi realisasi APBD 2009. Kondisi jalan Pasir Putih (sebutan poros Mepanga-Basi. Red), cukup memprihatinkan. Banyak titik kerusakan. Kondisi ini perlu perhatian serius dari pemerintah,” ujar anggota Komisi III Rusli Dg Palabbi di ruang kerjanya, Kamis (5/8/2010) lalu.
Pemkab Tolitoli pada rombongan Deprov lanjut Rusli, mengusulkan agar poros jalan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional, sehingga beban pembiayaan ditanggung APBN.
“Menurut Pemkab Tolitoli, APBD kabupaten dan provinsi terbatas untuk penanganan jalan tersebut. Saya kira, usulan ini patut diapresiasi positif sebagai solusi kerusakan jalan yang makin parah dan terjadi hampir setiap tahun,” kata politisi PBR itu.
Berdasarkan catatan Komisi III ungkap Rusli, masih banyak ruas jalan lain yang juga mengalami kerusakan serupa. Hal tersebut menurut Rusli, dikarenakan rendahnya anggaran pemeliharaan. “Benar APBD kita sangat terbatas, biaya pemeliharaan kecil dan hanya mampu untuk memaras rumput di pingir dan bahu jalan. Begitu juga dengan rehabilitasi kerusakan, sifatnya hanya menambal,” paparnya. TMU
Komentar
Posting Komentar