Uang Hantaran Jabatan

-

 


SEPERTINYA perlu sanksi hukum yang lebih berat dan membuat orang tidak terpikir untuk melakukan tindak pidana korupsi, melakukan pungutan, dan atau setor-menyetor uang atau barang untuk memperoleh kemudahan dalam pemerintahan.

Masih hangat di ingatan, kasus barter tuntutan senilai Rp700 juta kepada oknum jaksa, hingga kini belum jelas penyelesaiannya. Padahal telah ada laporan dari pihak yang ‘terpaksa’ menyetor uang tersebut. Malah disinyalir, uang tersebut merembes ke beberapa aparat penegak hukum  (APH) lainnya.

Demikian pula dengan, informasi pungutan pada rekanan yang  hendak mendapatkan paket pekerjaan. Tidak tanggung-tanggung, informasi yang beredar 20 hingga 30 persen dari anggaran pekerjaan. Informasi itu juga menguap begitu saja, tanpa ada kejelasan apakah ditindaklanjuti APH atau tidak.

Kini, soal setoran sejumlah uang tertentu juga mengiringi pelantikan pejabat di sebuah kampung.

Konon, kerabat dekat Kepala Kampung mengumpulkan sejumlah uang dari para calon pejabat yang akan dilantik. Uang itu semacam hantaran jabatan. Tanpa uang hantaran jabatan, dipastikan bakal terpental. Angin informasi berbisik, untuk jabatan administrator serendah-rendahnya harus menyetor Rp50 juta.

Walhasil, nama-nama calon pejabat administrator dan pengawas yang mendapat penilaian dan rekomendasi atasan, hilang saat pelantikan dilakukan. Tak pelak, para atasan kaget.

Kasus ini harus diungkap dan ditangani serius oleh APH. Semua pihak yang terlibat, mulai dari yang menyuruh melakukan, pelaku, dan orang yang turut melakukan perbuatan tersebut.

Tanpa upaya serius untuk mengungkap dan menindak secara hukum, bisa jadi kasus-kasus seperti ini akan terus berulang.

Kasus setoran uang proyek, barter penuntutan, dan mahar jabatan menjadi batu uji APH. Akankah mereka bergerak? Ataukah celoteh rakyat kecil, menjadi wajah hukum yang sesungguhnya. Hukum hanya untuk rakyat kecil, tidak untuk pejabat dan pengusaha atau orang-orang tertentu yang dapat membeli keadilan.  Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Bisa jadi, kasus ini seperti fenomena gunung es.

Belajar dari kasus yang ditangani KPK, dalam operasi tangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini. Tarif jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Klaten, untuk pejabat Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama  dimulai dari Rp80 - Rp400 juta,Eselon III/Administrator R 40-80, dan Eselon IV/Pengawas bertarif Rp15 juta.

Jika setoran proyek, barter tuntutan, dan hantaran jabatan dikategorikan suap, maka suap merupakan penyakit yang berbahaya. Suap merusak akhlak individu dan sosial, serta menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Suap juga akan menghilangkan kepercayaan, kejujuran, dan sikap amanah, serta menghilangkan hak-hak orang lain. Di lingkungan kerja, suap-menyuap pada akhirnya akan merusak profesionalisme.

Sehingga tidak berlebihan, Rasulullah SAW menegaskan  Allah SWT  melaknat penyuap dan yang disuap, sebagaimana hadis yang diriwayatkan  Tirmidzi. Wallahu alam bishawab. ***

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

Negeriku Makin Lucu

-
Gambar
Foto: Dok.Accor Hotels/Kompas Oleh: Temu Sutrisno Makin hari Kian ke sini Negeriku makin lucu Hahahahahahahaha Ada yang merasa paling tahu Ia sebut yang lain dungu Ada yang merasa paling kuasa Ia ingin mengatur segalanya Ada pula yang merasa paling adil Ia tafsir aturan dengan segala dalil Ada yang selalu merasa benar Menuding yang lain biang kerusakan Ada yang menebar mantra sakti terzalimi Padahal sakit hati Terjungkal kehilangan kursi Oh Tuhan Biarkan sejenak aku tertawa Hahahahahahahaha Izinkan aku mengeja makna Tanda alam yang Engkau goreskan Dalam sujud Ku genggam erat keyakinan Engkaulah pemilik kedaulatan Kata paling Kata lebih Merasa paling Merasa lebih Menggerogoti hati Mengerdilkan pikir Paling baik Paling berani Paling adil Paling hebat Lebih dahsyat Lebih kuat Lebih teruji Lebih makmur Lebih sejahtera Lebih baik, tidak menggambarkan dirinya paling baik Lebih adil, tidak membuktikan tidak ada keadilan Seperti anjing mungil menggonggon
Baca selengkapnya