VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

SEBANYAK 73 aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng direkayasa statusnya agar bisa didum (dibeli) pihak-pihak tertentu. Dugaan rekayasa tersebut menjadi temuan BPK Perwakilan Sulteng yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulteng. Sekprov Amdjad Lawasa di depan Panja DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng untuk tindaklanjut temuan BPK, mengakui adanya dum aset pemerintah diluar prosedur. Dikatakan Sekprov, penurunan status aset hingga penghapusan harus sepersetujuan Deprov. “Banyak aset yang didum tidak jelas dan tanpa persetujuan dewan. Seharusnya untuk aset tetap, diperlukan persetujuan dewan. Kecuali aset bergerak seperti kendaraan yang nilainya dibawah Rp5 miliar, tidak perlu persetujuan. Saya tidak perlu bicara siapa semua yang melakukan itu, tapi banyak aset yang didum sebagaimana temuan BPK, tidak mengacu pada ketentuan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Saya birokrasi tidak boleh menilai, tapi kalau BPK dan dewan mere

SALAHSATU kandidat bupati Morowali, Chaeruddin Zen, sampai saat ini masih menunggu hasil survei Partai Golkar, untuk memastikan perahu yang akan digunakan dalam Pemilukada 2013 kedepan. “Saya masih menunggu hasil survei Golkar. Saya dapat informasi, nama saya masuk dalam survei, saya sangat berterimakasih dan menghormati proses penjaringan yang dilakukan Golkar. Harapannya, survei memunculkan nama saya dengan elektabilitas tinngi, sehingga dalam Pemilukada nanti bisa ‘menumpang’ perahu Golkar ,” katanya, kemarin (25/6). Sembari menunggu hasil survei Partai Golkar, Chaeruddin terus memantapkan dukungan masyarakat. Malah relawan yang mendukungnya telah bergerak sejak jauh hari. Selain memantapkan dukungan masyarakat, Chaeruddin juga telah menetapkan bakal calon bupati yang akan mendampinginya. “Saya ditanya partai, siapa yang akan jadi pendamping. Saya tetapkan harus dari Mori karena saya dari Bungku dan saya tanyakan kemasyarakat, siapa sosok yang tepat. Dari komunikasi itu muncul nama

SEKIRA Rp52,7 miliar anggaran untuk gaji pegawai pada APBD Sulteng 2011 tidak terserap. Kelebihan anggaran itu dinilai terlalu besar dan mengindikasikan perhitungan anggaran pegawai di lingkup Pemprov Sulteng tidak akurat. Penilaian itu disampaikan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Sonny Tandra, dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Deprov untuk tindaklanjut LHP BPK Tahun 2011, beberapa waktu lalu. “Ini ada yang agak janggal, kenapa yang tidak terserap sedemikian besar. Padahal jumlah pegawai itu datanya jelas, golongan dan eselonnya jelas, daftar gajinya jelas. Kita juga bisa hitung berapa kenaikkan untuk kenaikkan pangkat dan seterusnya. Dalam aturan jelas, accres gaji pegawai yang diperbolehnya maksimal hanya 2,5 persen dari total anggaran gaji pegawai,” kata Sonny. Dikatakan Sonny, jumlah pegawai Pemprov Sulteng 7.201 dengan anggaran sekira Rp350 miliar. Dengan accres 2,5 persen, seharusnya anggaran bisa ditambah sekira Rp8 miliar. “Kalau kelebihannya limapuluhan miliar, kira-kira

SEJUMLAH daerah di Sulteng mengalami krisis air bersih. Warga di sejumlah daerah mengeluhkan kondisi tersebut saat anggota DPRD melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing. Padahal kebutuhan air bersih merupakan hak dasar masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Akhir pekan lalu anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rusli Dg Palabbi yang melakukan reses di Kecamatan Tanambulava Kabupaten Sigi, mendapatkan aduan masyarakat Desa Sibalaya Utara, Sibalaya Selatan, Sibowi dan Lambara soal tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih mereka. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten (Dekab) Sigi, Budi Luhur Larengi, pernah mengungkapkan sekira 40 persen wilayah di Kabupaten Sigi, sangat membutuhkan sarana air bersih. Sehingga dari kalangan legislatif menganalisa, alokasi anggaran pada pembahasan 2013, harus lebih mementingkan sektor ini. Kepada Mercusuar Budi Luhur mengatakan, bahwa hampir semua kecamatan yang menjadi tempat pelaksanaan Musrenbang dan reses DPRD yang lalu, mengeluhkan lambannya pe

PALU, MERCUSUAR-Jalan provinsi yang menghubungkan Touna dan Banggai rusak parah di daerah Dataran Bulan-Balingara Kecamatan Ampana Tete. Jalan sepanjang 70 Km itu mengalami kerusakan parah sekira 22 Km dan sisanya dalam kondisi perlu peningkatan. “Tahun 2011 lalu jalan ini sudah diserahkan ke provinsi, karena sebelumnya tidak pernah dianggarkan baik oleh Touna maupun Banggai. Kerusakan makin parah dan sulit dilewati kendaraan saat hujan turun. Bagaimana sulitnya medan karena kerusakan jalan, saya rasakan betul saat reses disana minggu lalu,” kata anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng asal Touna, Suprapto Dg Situru, kemarin. Diungkapkan Suprapto, daerah Dataran Bulan merupakan kantong produksi yang menjadi salahsatu andalan Touna untuk kakao, jagung dan hasil pertanian lainnya. “Bukan hanya hasil pertanian, tapi juga hasil hutan seperti rotan. Di sana ada beberapa desa permukiman transmigrasi,” terangnya. Masyarakat disana kata Suprapto, berharap pemerintah secepatnya memperbaiki infra

PALU, MERCUSUAR-Pemprov Sulteng diminta segera menangani abrasi pantai yang terjadi di Desa Pondan Kecamatan Lamala Kabupaten Banggai. Permintaan itu disampaikan masyarakat pada anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Markus Sattu Paembong, saat reses di desa tersebut akhir pekan lalu. Diungkapkan Markus yang turun langsung meninjau lokasi, abrasi sepanjang 1,5 Km telah mengancam jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Luwuk-Balantak. “Kalau air pasang, air laut naik ke jalan dan rumah penduduk. Sepanjang jalan itu juga tidak ada tanggul penahan ombak atau air pasang,” kata Markus, kemarin. Menurut penuturan warga pada Markus, kondisi itu telah lama berlangsung. Namun tiga tahun terakhir, kondisinya makin meresahkan warga yang bermukim di sepadan pantai Desa Pondan. “Sampai kini belum ada penanganan serius dari Pemprov maupun Pemkab Banggai. Padahal masyarakat telah mengusulkannya melalui Musrenbang Desa maupun Kecamatan. Masyarakat juga mengatakan, telah ada Tim dari PU Banggai meliha

PALU, MERCUSUAR – Infrastruktur di Kepulauan Wisata Togean, Kabupaten Tojo Unauna, masih minim. Masyarakat setempat meminta dibangunkan jalan lingkar yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya, karena selama ini mereka hanya menggunakan jalur laut. "Selama ini mereka hanya menggunakan jalur laut. Warga desa satu ke desa lainnya hanya bisa menggunakan perahu, karena jalan sangat terbatas," kata Wakil KetuaKomisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulawesi Tengah Suprapto Dg Situru, kemarin (27/4/2012) Dia mengatakan, permintaan pembangunan jalan lingkar di pulau tersebut disampaikan langsung masyarakat setempat saat dirinya berkunjung ke pulau itu baru-baru ini. Menurut dia, ada beberapa pulau yang memang memungkinkan dibangun jalan raya yang bisa menghubungkan satu desa dengan desa lainnya. Di Desa Lebiti, ibu kota Kecamatan Togean, misalnya, selama ini hanya terhubung dengan beberapa desa di sekitarnya. Sementara banyak desa tetangga lainnya masih terisolir dari akses darat. M

PALU, MERCUSUAR- Masyarakat Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali ,yang bermukim di Desa Po’ona, Lawangke dan Mandula kekurangan air bersih. Keluhan itu, disampaikan aparat desa, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat lainnya saat anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Huisman Brant Toripalu, melakukan reses disana. “Di ketiga desa itu bermukim sekira 700 kepala keluarga. Mereka benar-benar membutuhkan sarana air bersih sebagai kebutuhan dasar mereka. Harapannya, Pemprov bisa membantu pengadaan sarana air bersih, karena kondisi ini sudah berlangsung lama,” ujar Brant, kemarin (26/4/2012). Selain sarana air bersih, masyarakat juga mengeluhkan kondisi saluran irigasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya lanjut Brant, sarana irigasi yang ada tidak mampu mengairi persawahan dengan baik. “Masyarakat juga minta ada kejelasan program peningkatan infrastruktur pedesaan. Selama ini jika ada program, tidak ada koordinasi dengan pemerintah desa. Untuk itu masyarakat berharap Pemp

DONGGALA, MERCUSUAR- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Donggala menyarankan pada Pemkab Donggal, untuk melakukan penempatan guru secara merata untuk pemenuhan beban mengajar. Penyebaran selain dimaksudkan untuk pemenuhan standar beban mengajar guru, juga untuk peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah dan sekolah yang ada di Donggala. Guru yang tergabung dalam PGRI Donggala siap memenuhi beban mengajar, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Namun beban tersebut kata Ketua PGR Donggala, Supriyadi, harus didasarkan pada edaran DirjenPMPTK Diknas tahun 2009. “Guru siap mengajar sesuai beban yang disyaratkan. Namun Pemkab juga harus berani melakukan mutasi dan penempatan guru secara merata. Penumpukan guru pada wilayah atau sekolah tertentu mempengaruhi beban mengajar guru. Pada daerah atau sekolah yang kurang guru, jam mengajarnya tinggi. Sementara yang kurang, tentu saja jam mengajarnya rendah,” katanya. Jika ada guru yang kekurangan jam mengajar kata

TOLITOLI, MERCUSUAR - Tolitoli saat ini masih kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Tolitoli, Herlina, di depan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng yang melakukan koordinasi dan komunikasi di Kabupaten Tolitoli (17/5/2012). “Kami kekurangan dokter ahli dan tenaga medis. Khusus tenaga medis ini di daerah-daerah terpencil. Untuk itu kami berharap bantuan dari provinsi untuk penempatan dokter ahli di Kabupaten Tolitoli dan membantu tenaga kesehatan di daerah terpencil atau pulau-pulau yang ada di Tolitoli,” kata Herlina di hadapan anggota Deprov Mulyani Ladwan dan Zainal Daud. Selain kekurangan dokter dan tenaga medis, sarana dan prasarana kesehatan di kabupaten penghasil cengkeh itu juga perlu ditingkatkan. Imbas dari kedua masalah tersebut lanjut Herlina, Tolitoli secara nasional termasuk daerah bermasalah dibidang kesehatan. Tolitoli menempati peringkat ketiga terbawah untuk program promosi kesehatan, sebaran HIV/Aids ketiga se Indonesia

BUOL, MERCUSUAR-Jalan provinsi poros Buol-Air Terang Kabupaten Buol kondisinya memprihatinkan. Kerusakan terjadi hampir disepanjang jalan yang menghubungkan ibukota Buol dengan salahsatu kantong produksi itu. Pantauan Mercusuar, jalan sekira 40 Km itu yang dalam kondisi baik hanya pada ruas Kali-Kulango sekira 2 Km dan ruas Maniala-Boilan sekira 4 Km. Selebihnya kondisi jalan ruas Kulango-Taluan, Taluan-Momunu dan Boilan-Air Terang kondisinya rusak. Hampir sepanjang jalan ruas tersebut lubang memenuhi badan jalan. Malah poros Boilan-Air Terang tidak diaspal. Jasmadi, warga Kecamatan Tiloan mengatakan kondisi tersebut setahun terakhir tidak mengalami perbaikan. Peningkatan jalan hanya dilakukan pada ruas Kali-Kulango. Padahal dua tahun lalu, ruas jalan tersebut juga mendapatkan perbaikan. “Ini merepotkan warga. Tapi jalan yang diperbaiki hanya yang dalam kota. Kami berharap pemerintah bisa memperbaiki jalan menuju daerah kami, khususnya antara Kulango dan Air Terang,” katanya belum lama

TOLITOLI, MERCUSUAR-Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Ogotua Kabupaten Tolitoli, pengembangannya hingga kini belum kelar. PPI yang direncanakan sebagai pelabuhan terbesar di Sulteng itu terhambat pembebasan lahan. “Saya sudah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, proyek pengembangan PPI terancam batal jika masalah lahan tidak segera diselesaikan. Ada lahan di tengah-tengah lokasi yang belum tercapai kesepakatan harga,” ujar anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Zainal Daud, dihadapan Pemkab Tolitoli beberapa waktu lalu, saat melakukan koordinasi dan komunikasi di Tolitoli. Menurut Zainal, Kementerian Perhubungan mengungkapkan ada kabupaten lain yang berminat untuk membangun PPI sebagaimana PPI Ogotua. Dikhawatirkan, jika permasalahan lahan tidak segera diselesaikan, program tersebut akan digeser ke daerah lain. “Salahsatu kabupaten yang menyatakan siap diantaranya Banggai,” ujarnya. Sekkab Tolotoli Nurdin HK, dalam kesempatan tersebut mengakui adanya masalah tersebut. Saat ini piha

TOLITOLI, MERCUSUAR-Beberapa program dan kegiatan yang dibiayai APBD provinsi di Kabupaten Tolitoli, kurang dikoordinasikan dengan pemerintah setempat. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dengan jajaran Pemkab Tolitoli, saat melakukan koordinasi dan komunikasi dalam daerah (17/5/2012). Di depan Sekkab Tolitoli Nurdin HK dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemkab Tolitoli, Wakil Ketua Komisi IV Deprov Mulyani Ladwan mengatakan, pelaksana program dan kegiatan yang dibiayai APBD provinsi wajib berkoordinasi dengan Pemkab atau instansi teknis yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. “Memang kadang seperti itu. Keluhan seperti ini sering muncul karena kurangnya koordinasi ke kabupaten. Ini akan jadi catatan kami dan menjadi bahan evaluasi,” kata Muly. Contoh kurangnya koordinasi diantaranya, ketika anggota Komisi II Zainal Daud menanyakan besaran dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Tolitoli. Pemkab tidak mengetahui secara persis DBH yang jadi haknya

PALU, MERCUSUAR-Warga yang bermukim di sekitar Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali, menginginkan pemerintah segera membangun sekolah menengah atas (SMA) di Saemba. Aspirasi tersebut mereka sampaikan melalui anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Huisman Brant Toripalu. Diungkapkan Brant, anak usia sekolah SMA di Saemba dan sekitarnya, saat ini hanya menggantungkan pendidikannya pada SMA di Tomata yang berjarak lebih 10 Km. “Jalan menuju Tomata melalui Poros Pape-Tomata yang rusak parah. Anak-anak kesulitan untuk menempuh perjalanan ke SMA di Tomata. Akibatnya hampir tiap tahun ada anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya. Tahun 2011 lalu ada lebih 30 anak tidak lanjut,” beber politisi muda PDIP itu. Daerah Saemba lanjut Brant, terdiri dari enam desa yakni Desa Saemba, Saemba walati, Guntara, Lee, kasingoli dan Tomui Karya. “Ada SMP disana dan potensi anak usia SMA atau lulusan SMP tiap tahunnya sekira seratus siswa. Jika ada sekolah setingkat SMA di Saemba, mak

PALU, MERCUSUAR-Pasca banjir di Desa Wombo Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala beberapa bulan lalu, hingga kini infrastruktur yang rusak sebagian belum dibenahi. Salahsatu yang diinginkan masyarakat adalah pembuatan kembali jembatan yang menghubungkan Wombo dan sekitarnya dengan Kota Palu. “Masyarakat ingin secepatnya untuk dibuat kembali jembatan permanen sebagaimana sebelum rubuh di terjang banjir. Namun anggaran yang ada belum cukup,” kata anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Dapil Donggala, Asgar Djuahepa, kemarin (13/5). Diungkapkan Asgar, sebelum banjir terjadi, pihaknya telah mengusulkan agar jembatan tersebut dibenahi. Namun sebelum hal tersebut terealisasi, banjir keburu menghanyutkan jembatan. “Sebenarnya tahun ini sudah kami usulkan dan anggarannya ada di APBD. Tapi anggaran tersebut untuk jembatan bentangan 21 meter. Setelah banjir dan jembatan rubuh, bentangan menjadi 62 meter,” ungkap Asgar. Olehnya menurut Asgar, perlu perhitungan kembali secara teknis dan ang

PALU, MERCUSUAR-Jelang Pemilukada Buol bulan Juli kedepan, anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Dapil Buol-Tolitoli, Zainal Daud, menghimbau pada seluruh masyarakat, pendukung dan tim sukses kandidat pasangan calon Bupati-Wakil Bupati, untuk terus memupuk rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan. “Pemilukada hanya alat untuk memilih pemimpin. Jangan itu menjadikan kita bercerai berai dan hilang rasa persaudaraan. Pilihan boleh beda, tapi kita semua tetap bersaudara,” kata Zainal, kemarin (4/5/2012). Zainal mengingatkan kandidat dan tim suksesnya untuk membangun politik etis dan membangun demokrasi secara rasional. “Untuk pembelajaran dan mendewasakan demokrasi, sebaiknya kandidat dan tim sukses lebih bertarung pada ide, gagasan, visi-misi dan program prioritas. Itu yang kita tawarkan pada masyarakat, agar pilihan lebih rasional. Ini akan menjadikan proses demokrasi lebih berkualitas,” urai Ketua DPW PKB Sulteng yang mengusung pasangan dr Amirudin Rauf-DR Syamsuddin Koloi itu. Z

PALU, MERCUSUAR-Program pemerintah wajib belajar 9 tahun belum sepenuhnya dinikmati anak usia sekolah di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. Saat ini Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir belum memiliki sekolah dasar (SD) yang mampu menampung seluruh anak usia sekolah di desa tersebut. “Sebagian besar sekolah di desa Bakti Agung. Tahun ini anak usia sekolah di bakti agung cukup banyak, sehingga ada wacana tidak lagi menerima murid dari Tambarana,” ungkap anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Poso, Sonny Tandra, kemarin. Sonny yang baru-baru ini reses di Kecamatan Poso Pesisir mengaku, masyarakat menitipkan aspirasi agar Pemprov Sulteng turun tangan membantu pendirian SD di Desa Tambarana. “Ini agar seluruh anak usia sekolah dasar bisa mengenyam pendidikan. Bagaimana jadinya, kalau benar SD Bakti Agung tidak menerima murid dari Tambarana? Tentu yang jadi korban anak-anak kita disana,” kata Sonny. Sonny berharap aspirasi masyarakat tersebut segera bisa disikapi Pemprov Sulteng m

PALU, MERCUSUAR- Hubungan industrial antara buruh dan pemilik perusahaan atau manajemen membutuhkan kepastian hukum. Untuk itu, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur perlunya kontrak kerja secara jelas antara manajemen perusahaan dengan pekerja. “Perlu kepastian hukum soal perburuhan. Perlu ada kesepakatan antara pemilik atau manajmen dengan buruh. Setelah ada kesepakatan secara tertulis dalam bentuk kontrak kerja, semua pihak harus taat asas terhadap ketentuan yang diatur dalam kontrak tersebut,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Irwanto Lubis, dalam rapat dengar pendapat dengan perwakilan buruh dan Forum Jurnalis Sulteng, kemarin (3/5). Bagi perusahaan yang tidak taat asas lanjut Irwanto, Dinas Nakertrans selaku pelaksana UU Ketenagakerjaan harus bersikap tegas dengan memberikan sanksi pada perusahaan. “Dalam kontrak jelas hak dan kewajiban pekerja atau buruh dan kewenangan perusahaan. Misal ada perusahaan yang tidak mengupah pekerja dengan laya

PALU, MERCUSUAR - Ketua Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, mendukung langkah Dinas Nakertrans Sulteng, agar investor yang ingin menanamkan investasi di daerah ini menggunakan tenaga lokal . “Perlu aturan jelas untuk itu. Menurut saya, investor asing atau siapapun yang datang menanamkan modalnya di Sulteng harus menggunakan tenaga lokal minimal 40 persen. Jangan sampai ada pabrik atau perusahaan disini, tenaga kerjanya dari luar semua. Kita jadi penonton di negeri sendiri,”kata Sri saat rapat dengan pendapat dengan buruh dan Forum Jurnalis Sulteng, kemarin (3/5). Untuk mengatur hal tersebut lanjut Sri, bisa dibuat regulasi dalam bentuk Perda atau Peraturan Gubernur. “Banyak potensi di Sulteng yang bisa digarap dan menarik minat investor. Ini perlu dibuatkan aturannya, agar keberadaan investasi di daerah ini benar-benar membuka lapangan kerja dan menyejahterakan masyarakat,” katanya. Sebelumnya Kadis Nakertrans Sulteng Yusran Lalusu mengungkapkan perlunya k

PALU, MERCUSUAR - Dinas PU Sulteng yang terletak di Jalan Mohammad Yamin ludes terbakar, Minggu pagi sekitar pukul 08.20 Wita. Peristiwa ini mencuatkan spekulasi, karena kebakaran terjadi pada hari libur serta sebelumnya PU Sulteng mengusulkan untuk pembangunan gedung baru. Wakil Ketua Komisi III Suprapto Dg Situru, mendesak kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara mendalam atas terbakarnya kantor PU Sulteng. Dengan penyelidikan mendalam bisa diketahui apakah kebakaran kantor tersebut adalah bencana atau ada unsur kesengajaan. Suprapto menyandarkan permintaan tersebut dengan alasan kebakaran terjadi pada hari libur kerja, dimana tidak ada orang dalam kantor. Kedua, PU sudah mengajukan pembangunan gedung baru dan mengusulkan agar gedung yang kini terbakar dibongkar total. “Jangan sampai ada sabotase atau kesengajaan oknum-oknum tertentu. Ini masih dugaan saja. Olehnya kepolisian harus menyelediki penyebab kebakaran secara mendalam,” kata Suprapto. Ketua Komisi III DPRD Provinsi (D

PALU, MERCUSUAR-Menghadapi Pemilukada 2013, pergerakan politik di Kabupaten Parmout makin dinamis. Para kandidat mulai memantapkan langkah meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Dua kader Partai Golkar Parmout, Taufik Borman dan Awalunsyah Passau termasuk dua sosok yang turut meramaikan bursa bakal calon bupati 2013. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulteng Bidang Pemenangan Wilayah Tengah, Erwin Burase, yang dikonfirmasi membenarkan adanya gerakan kader Partai Golkar menyongsong Pemilukada 2013. “Semua punya kesempatan yang sama, silahkan saja bersaing secara demokratis untuk mendapatkan dukungan partai. Setidaknya saat ini Taufik Borman dan Awalunsyah merupakan dua kader yang telah bergerak dan berpeluang mendapatkan dukungan partai. Dengan waktu masih panjang, kader lain juga bisa bergerak untuk meningkatkan elektabilitasnya seperti keduanya,” kata Erwin, kemarin. Ditegaskan Erwin, bukan hanya kedua kader yang akan dinilai Partai Golkar. Partai beringin rimbun ini akan melakuka

PALU, MERCUSUAR-Minimnya anggaran kesehatan masyarakat untuk program jaminan kesehatan provinsi (Jamkesprov) yang dikemukakan pengelola Jamkesprov Dinas Kesehatan Daerah Sulteng, disahuti anggota Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Mustar Labolo. Dikatakan Mustar, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat. Olehnya pemerintah harus komitmen dan bertanggungjawab untuk memenuhinya. “Pemerintah daerah dan kami di dewan tidak boleh mengelak dari tanggungjawab itu. Saya sepakat dengan pengelola Jamkesprov, bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi,” kata Mustar, kemarin (6/6/2012). Ditegaskan Ketua Fraksi Partai Demokrat itu, sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) ia akan mengomunikasikan hal tersebut dengan pimpinan Deprov, anggota Banggar lainnya dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). “Jika benar kurang, kami akan perjuangkan penambahan anggaran baik secara perorangan selaku anggota Banggar maupun melalui suara fraksi. Semoga ini disahuti

PALU, MERCUSUAR - Pemerintah diminta melakukan kajian secara serius dan komprehensif atas rencana pemekaran Dinas Pekerjaan Umum menjadi beberapa instansi. Saran tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Huisman Brant Toripalu. “Pemekaran PU menjadi Dinas Bina Marga, Dinas Sumberdaya Air dan Dinas Perumahan dan Tata Ruang harus dikaji secara komprehensif. Salahsatu yang paling mendasar adalah pembiayaan. Saya mengapresiasi pemekaran dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja bidang ke-PU-an dalam menunjang visi-misi Gubernur. Namun harus diingat, pemekaran dinas bukan saja melahirkan struktur birokrasi baru dengan eselonisasi pegawai setingkat lebih tinggi, yang saat ini ada di bidang-bidang, tetapi juga mengakibatkan pembengkakan biaya yang cukup besar,” ujar Brant, kemarin (31/5). Brant juga mempertanyakan alasan pemekaran, pemerintah ingin mendapatkan tambahan kucuran APBD dari pemerintah pusat. “Pertanyaannya, jika pemerintah tidak mampu mendapatkan kucur

PALU, MERCUSUAR- Pengurangan biaya perjalanan dinas bagi pejabat Negara, daerah dan PNS yang dianjurkan Presiden SBY mendapat tanggapan dari anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. Suprapto Dg Situru dari Fraksi PAN Deprov Sulteng mengatakan, seruan Presiden untuk membatasi biaya perjalanan dinas, harus dibreak down dalam bentuk kebijakan hingga ke pemerintah daerah. “Saya setuju saja biaya perjalanan dinas dibatasi, namun gaji pejabat dan PNS sebaiknya dinaikkan,” katanya, kemarin (29/5). Penaikan gaji ujar Prapto, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan PNS. “Pegawai lebih terpacu untuk memberikan pelayanan memuaskan kepada publik. Pegawai juga diharapkan tidak tergoda untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Asumsi bahwa kenaikan gaji akan berpengaruh pada peningkatan kinerja seharusnya menjadi tantangan bagi para PNS. Idealnya, kesejahteraan pegawai yang kian meningkat semakin memacu kinerja mereka,” paparnya. Prapto mengakui, jika biaya pe

PALU, MERCUSUAR - Dana bagi hasil (DBH) pajak daerah lagi-lagi lambat disalurkan ke Pemkab/kota. Kejadian seperti ini telah terulang dari tahun ke tahun. Malah hak Kabupaten Tolitoli tahun 2010 lalu, sisa DBH sebesar Rp700 juta baru disalurkan pada triwulan (TW) I APBD 2012. Anggota Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Dapil Buol-Tolitoli, Zainal Daud, terkejut dengan pengakuan Pemkab tersebut. Saat ia melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan Pemkab Tolitoli, DBH tahun 2011 sebesar Rp4 miliar juga belum diterima. Menurut pengakuan Bagian Keuangan Pemkab Tolitoli pada Zainal, Pemkab telah melakukan komplain ke Pemprov Sulteng, namun uang yang seharusnya masuk ke APBD Tolitoli, itu belum juga dicairkan. “Imbasnya ada beberapa program dan kegiatan yang direncanakan dengan pembiayaan dana tersebut, terganggu. Ini harus dibenahi,” katanya, kemarin (17/5/2012). Ditegaskan Zainal, Gubernur Longki Djanggola harus menyeriusi terlambatnya DBH ke Pemkab/kota dengan melakukan evaluasi

PALU, MERCUSUAR – Calon Anggota Komisi Informasi Publik (KIP), menuding bahwa Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng tidak profesional dalam menjalankan fit and propertest serta pengumuman hasil uji kelayakan anggota KIP. Calon Anggota KIP Sulteng, H Sofyan Farid Lembah mengatakan hal itu, Rabu malam (16/5/2012). Menurut dia, bagaimana bisa pengumuman anggota KIP terpilih yang seharusnya diumumkan resmi secara melembaga hanya diumumkan lewat wawacara atau pernyataan pers oknum Ketua Komisi III Deprov Sulteng. Menurut dia, Ketua Komisi III Nawawi S Kilat terlalu gegabah membocorkan hasil tes, sementara itu belum menjadi keputusan lembaga DPRD. “Kalaupun informasi itu final, sangatlah merendahkan hakekat kelembagaan Deprov karena pengumuman KIP terpilih hanya lewat wawancara. Ini jelas sebuah pelecehan,” tegas Sofyan. Dia menambahkan, seharusnya Nawawi S Kilat menahan diri menunggu pengumuman resmi DPRD yang dituangkan lewat media pers oleh Ketua Deprov Aminuddin Ponulele. “Ini namany

PALU, MERCUSUAR - DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng menginisiasi sebuah rancangan peraturan daerah tentang pendidikan daerah, agar kualitas pendidikan di daerah ini lebih baik. "Dari segi kualitas kita berada di urutan lima besar terbawah dari 33 provinsi. Bagaimana kita mendorong agar kualitas pendidikan kita bisa meningkat, salah satunya diperketat melalui regulasi. Untuk itu kami mengajukan Raperda prakarsa tentang pendidikan daerah," kata salah seorang pemprakarsa Raperda pendidikan, Moh Ilham Chandra Ilyas, kemarin. Anggota Komisi IV (kesejahteraan rakyat) itu mengatakan, regulasi berupa undang-undang dan sejumlah peraturan pemerintah terkait dengan pendidikan dirasakan belum cukup. Regulasi yang sudah ada itu lebih bersifat umum sehingga ada hal-hal lokal yang belum terakomadasi. Chandra mengatakan, rancangan peraturan daerah itu telah beberapa kali dibahas bersama perwakilan pemerintah daerah dan instansi terkait, namun baru sebatas penyatuan visi. Deprov lanjut Chandra,

PALU, MERCUSUAR-Hari ini menjadi batas akhir (deadline) bagi Ketua DPC Partai Bintang Reformasi (PBR) Donggala, Edward, untuk mengklarifikasi deal politik yang dilakukan dengan kandidat Bupati Donggala, Burhanuddin Yado. Ditegaskan Ketua DPW PBR Sulteng, Rusli Dg Palabbi, jika yang bersangkutan tidak datang memenuhi undangan untuk klarifikasi, DPW PBR akan memberikan sanksi tegas pada Edward. “Kita undang dan Ketua DPC PBR Donggala berjanji hari Kamis datang. Jika tidak, kita akan beri sanksi dan membekukan kepengurusan dibawah Edward,” kata Rusli Palabbi, kemarin. Jika Ketua DPC diberikan sanksi dan kepengurusan dibekukan lanjut Rusli, komunikasi politik dan pendaftaran kandidat bupati Donggala akan diambil alih DPW PBR Sulteng. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya telah konsultasi dengan KPU Donggala, bahwa pendaftaran dan dukungan bisa dilakukan DPW jika DPC dibekukan. “Kita berharap Ketua DPC datang untuk klarifikasi, sehingga masalah ini bisa diselesaikan,” imbuh Rusli. Sebelumn

PALU, MERCUSUAR-Target pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulteng tahun 2013, diproyeksikan mencapai Rp2,1 triliun. Proyeksi nilai pendaatan APBD Sulteng tersebut dapat dilihat dari rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) 2013 yang telah diserahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. Kepada Mercusuar di Palu, Kamis (14/6), anggota Fraksi Partai Demokrat Deprov Sulteng, Nawawi Sang Kilat mengatakan, berdasarkan proyeksi data APBD Sulteng 2013, terjadi peningkatan sebesar Rp347,6 miliar dari APBD tahun 2012. “Jumlah persentase kenaikan APBD Sulteng itu sebesar 19,54 persen,” katanya. Menurut Nawawi, pendapatan sebesar itu ditargerkan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp611,6 miliar yang terdiri dari pajak daerah Rp542,36 miliar, retribusi daerah Rp2,5 miliar, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan Rp19,9 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp46,87 miliar. “Dana perimbangan ditargetkan Rp1,14

PALU, MERCUSUAR-Setelah tertunda sekira dua bulan, akhirnya perombakan komisi-komisi di DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng selesai. Melalui pemilihan yang berjalan demokratis dan penuh persahabatan, Asgar Djuhaepa terpilih sebagai Ketua Komisi III. Pada awal pemilihan, ada tiga paket pimpinan yang diajukan untuk dipilih oleh Komisi III. Paket A terdiri dari Asgar (PPP/Fraksi PAN) sebagai calon ketua, Zainuddin Tambuala (PKS) sebagai calon wakil ketua dan As’ad Lawali (Demokrat) calon sekretaris. Paket B terdiri dari As’ad calon ketua, Suprapto Dg Situru (PAN) calon wakil ketua dan Erwin Burase (Golkar) calon sekretaris. Paket C, Asgar calon ketua, Zainuddin Tambuala wakil ketua dan Baso Opu Andi Syafruddin (Demokrat) calon sekretaris. Menjelang pemilihan, Baso mengundurkan diri dan anggota memilih Paket A dan Paket B. Pemilihan yang dihadiri sebelas anggota komisi akhirnya memenangkan Paket A dengan tujuh suara dan empat suara untuk Paket B. Asgar, Zainuddin dan As’ad secara resmi menjadi

PALU, MERCUSUAR- Tiga warga Desa Talabosa Kecamatan Lore Peore terserang kusta. Masyarakat meminta pemerintah membantu pengobatannya. Masyarakat juga mengusulkan agar dialokasikan anggaran pemberantasan penyakit menular. “Saat saya reses di Desa Talabosa beberapa waktu lalu, warga menyampaikan ada tiga penderita kusta. Padahal Sulteng telah lama dimasukkan dalam daerah bebas kusta. Mengingat penyakit ini menular, masyarakat minta pemerintah turun tangan untuk pengobatan penderita dan melakukan tindakan prefentif untuk masyarakat di daerah itu dan sekitarnya agar penyakit ini tidak menyebar lebih luas,” kata anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Huisman Brant Toripalu, kemarin. Selain soal kusta, masyarakat juga mengeluhkan Puskesmas dan Puskemas Pembantu (Pustu) di Kecamatan Lore Peore sering kekurangan obat-obatan. Imbasnya masyarakat kesulitan mendapatkan obat, saat sakit atau berobat. Masyarakat lanjut Brant berharap Pemprov Sulteng melalui Dinas Kesehatan dapat membantu pengadaan

PALU, MERCUSUAR-Paripurna DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng menetapkan 14 Raperda masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda), Jumat (15/6) lalu. Keempatbelas Raperda tersebut menjadi prioritas Deprov untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Ketua Badan Legislasi Deprov, Busta Kamindang, yang dihubungi usai paripurna menyatakan, pada awalnya ada sekira 30-an Raperda yang diusulkan baik dari Pemprov Sulteng maupun prakarsa anggota Deprov. Setelah dilakukan pembahasan bersama pemerintah, tinggal 18 Raperda yang akan dimasukkan dalam Prolegda. “Empat Raperda telah ditetapkan jadi Perda beberawa waktu lalu, kini tinggal 14 Raperda,” terang Busta. Banleg lanjut Busta, akan menyusun skala prioritas dan mengatur jadwal pembahasan keempat belas Raperda. “Belum ditahu mana yang harus dibahas dulu, nanti diatur. Kita akan mencoba untuk menuntaskan Prolegda ini,” katanya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kabag Perundang-undangan dan Humas Sekretariat Dewan, Sitti Dahlia, keempat belas Rap

PALU, MERCUSUAR- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menggenjot pembangunan infrastruktur pada 2013 dengan target alokasi anggaran hingga 28 persen dari belanja langsung. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah, Patta Tope, di Palu, Rabu, mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut untuk memperlebar pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat. "Kalau mau pendapatan masyarakat merata maka infrastruktur harus dibangun terutama jalan ke kantong-kantong produksi," kata Patta Tope. Guru besar ekonomi di Universitas Tadulako itu mengatakan, pemerintah akan menargetkan alokasi anggaran untuk infrastruktur tersebut hingga mencapai 28 persen dari total belanja langsung pada Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah pada 2013. Patta Tope mengatakan, target belanja langsung 2013 nanti mencapai Rp1,088 triliun dari Rp2,1 triliun rencana APBD. Dia mengatakan, hingga saat ini masih banyak jalan, jembatan dan irigasi yang harus dibangun sehingga bisa memperleba

PALU, MERCUSUAR-Asa masyarakat kawasan timur Sulteng yang mendiami Kabupaten Poso, Banggai, Bangkep, Touna dan Morowali untuk memekarkan wilayah dan tergabung dalam Provinsi Sulawesi Timur (Sultim), belum menemui kepastian. Pasalnya tahun 2012 ini RUU Pembentukan Sultim belum masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) yang akan dibahas DPR RI. Ketua Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Yahya R Kibi, yang baru-baru ini melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, mendapatkan kenyataan itu. Berdasarkan data yang diserahkan DPR RI pada Dirjen Otonomi Daerah, RUU pemekaran daerah hanya mencantumkan 19 daerah. “Dari kesembilan belas daerah itu, tidak ada Sultim. Satu-satunya pemekaran provinsi hanya Kalimantan Utara, sisanya kabupaten dan kota,” ungkap Yahya, kemarin (21/6). Untuk daerah Sulteng, pemekaran yang masuk ke Prolegnas Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara. Dikatakan Yahya, proses untuk Sultim kemungkinan bes

PALU, MERCUSUAR – Sebanyak 73 aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng direkayasa statusnya agar bisa didum (dibeli) pihak-pihak tertentu. Dugaan rekayasa tersebut menjadi temuan BPK Perwakilan Sulteng yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulteng. Adanya dugaan rekayasa tersebut dipertanyakan anggota Panitia Kerja (Panja) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Sonny Tandra pada Kepala Biro Perlengkapan Umum, Aries Singi dan Sekprov Amdjad Lawasa dalam rapat bersama, Selasa (19/6). “Ada 73 aset golongan II yang direkayasa statusnya menjadi golongan III, sehingga bisa didum orang-orang tertentu. SK perubahan status tidak ditandatangani Gubernur, hanya Sekprov. Selain itu tidak ada persetujuan dari dewan,” kata Sonny. Dikatakan Sonny, sejak dirinya menjadi anggota Deprov 2009-2014, Pemprov Sulteng belum pernah mengajukan persetujuan penghapusan aset pada Deprov. “Hanya sekali sejak saya jadi anggota dewan, ada pengajuan penghapusan. Itu masa bhakti yang lalu (2004-2009),” ujarny

PUNGUTAN yang dilakukan sekolah saat pendaftaran siswa baru mendapat perhatian dan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, I Nyoman Slamet. Dikatakan Nyoman, sekolah tidak boleh melakukan pungutan tanpa dasar hukum yang jelas. “Termasuk RSBI, tidak boleh melakukan pungutan tanpa dasar hukum. Keputusan sekolah dengan persetujuan komite tidak cukup kuat dijadikan landasan untuk melakukan pungutan, sumbangan pembangunan atau apapun bahasanya,” kata Nyoman, Rabu (20/6). Setidaknya menurut Nyoman, payung hukum melakukan pungutan harus dari walikota atau bupati dimana sekolah itu berada. “Seringkali pungutan atau sumbangan didasarkan pada keputusan bersama sekolah dan komite. Salahsatu fungsi komite sekolah adalah menggalang dana masyarakat, baik perseorangan, dunia usaha maupun pemerintah dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan. Jadi kekurangan anggaran tidak mesti dipungut dari siswa,” paparnya. Menurutnya, pemerintah pun secara nyata melegalisas

PALU, MERCUSUAR-Total belanja langsung yang direncanakan dalam kebijakan umum anggaran (KUA) Sulteng tahun 2013 mencapai Rp1.088.975.036.236 dari total anggaran Rp2.126.728.099.325 atau sekira 51 persen. Sementara itu untuk belanja tidak langsung secara keseluruhan mencapai Rp1.031.053.063.089 atau 49 persen dari total APBD. Belanja tidak langsung tersebut diperuntukkan bagi belanja pegawai sebesar Rp350 miliar, belanja hibah Rp379,6 miliar, bantuan sosial Rp5 miliar, dana bagi hasil untuk kabupaten/kota Rp250 miliar, belanja bantuan keuangan Rp41,5 miliar dan belanja tidak terduga Rp5 miliar. Dalam pidato pengantar nota keuangan beberapa waktu lalu, Gubernur Longki Djanggola menyatakan anggaran langsung dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah guna mencapai target serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2011-2016 dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2013. Belanja langsung tahun 2013 difokuskan pada priorit