Gagal Total, Janji Politik, dan Realitas Kekuasaan

Oleh: Temu Sutrisno

Setiap kali masa jabatan seorang pemimpin publik berakhir atau mendekati momen politik tertentu, riak penilaian masyarakat selalu membuncah ke permukaan. Narasi yang berkembang kerap kali terjebak dalam dikotomi yang sangat ekstrem: disanjung sebagai sosok yang berhasil mutlak, atau dihujat sebagai pimpinan yang “gagal total”. Bineritas penilaian ini tidak hanya menyederhanakan kompleksitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga mereduksi dinamika kepemimpinan politik itu sendiri. Hakikatnya, hampir tidak ada pemimpin yang gagal secara menyeluruh atau gagal total. Namun pemimpin yang belum atau tidak berhasil menjalankan keseluruhan program dan janji politiknya secara paripurna.

Secara teoretis, ruang kepemimpinan publik selalu bertautan dengan apa yang disebut oleh Niccolò Machiavelli sebagai interaksi antara fortuna (keberuntungan atau dinamika eksternal) dan virtu (kemampuan individual seorang pemimpin). Seorang kepala daerah atau kepala negara mungkin datang dengan niat mulia, integritas tinggi, dan cetak biru pembangunan yang luar biasa matang. Namun, ketika roda kekuasaan dijalankan, ia berhadapan dengan ketidakpastian kondisi global, krisis yang tak terduga, fluktuasi ekonomi, hingga manuver politik oposisi. Hambatan-hambatan ini kerap membenturkan virtu sang pemimpin dengan dinding tebal realitas fortuna, sehingga beberapa agenda strategis terpaksa tertunda atau dinomorduakan.

Dari sudut pandang sosiologi politik, janji politik pada masa kampanye pada dasarnya adalah bentuk kontrak sosial (social contract) yang diartikulasikan oleh para pemikir klasik seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Dalam kampanye, janji adalah komoditas utama untuk meraih legitimasi publik. Namun, begitu kursi kekuasaan diduduki, proses penterjemahan janji politik menjadi kebijakan publik (public policy) harus melewati labirin birokrasi yang amat rumit.

Max Weber mengingatkan kita tentang konsep birokrasi rasional-legal yang rigid. Pemimpin politik sering kali berhadapan dengan lambannya mesin birokrasi, ego sektoral antar-lembaga, serta keterbatasan anggaran publik (APBN/APBD). Janji politik yang dirancang secara idealis di atas kertas kerap kali terdistorsi ketika memasuki tahap implementasi teknis. Fenomena inilah yang dalam studi kebijakan publik dikenal sebagai implementation gap, jurang pemisah antara formulasi kebijakan dan hasil nyata di lapangan.

Selain masalah teknis birokrasi, teori incrementalism yang dicetuskan oleh Charles Lindblom menggambarkan bahwa pembuatan kebijakan di dunia nyata jarang sekali bersifat komprehensif atau radikal. Kebijakan publik umumnya berjalan secara bertahap, kompromistis, dan tambal sulam akibat dinamika tarik-menarik kepentingan antar-aktor politik (muddling through). Seorang pemimpin yang berjanji akan merombak seluruh sistem dalam waktu lima tahun sering kali terpaksa menerima kenyataan bahwa ia hanya bisa mengubah sebagian kecil dari sistem tersebut.

Oleh karena itu, mengecap seorang pimpinan "gagal total" adalah kekeliruan logika publik yang ahistoris dan destruktif. Pemimpin yang dianggap tidak populer di penghujung jabatannya sekalipun, hampir dipastikan pernah menorehkan pencapaian di sektor tertentu seperti pembangunan infrastruktur dasar, stabilitas makroekonomi, reformasi administrasi digital, atau penguatan layanan sosial dasar. Sayangnya, memori kolektif masyarakat sering kali mengalami negativity bias, di mana satu atau dua janji besar yang terbengkalai jauh lebih diingat daripada puluhan program kecil yang berhasil diwujudkan secara konsisten.

Sebaliknya, mengklaim bahwa seorang pimpinan telah bekerja secara paripurna juga merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas demokratis. Tidak ada kepemimpinan yang sempurna (purna), sebab kebutuhan dan ekspektasi masyarakat senantiasa bergerak lebih cepat daripada kapasitas pemerintah untuk memenuhinya. Ketiadaan pencapaian paripurna ini justru menjadi bahan bakar utama yang menjaga roda demokrasi tetap berputar. Ketidakberhasilan menyelesaikan seluruh agenda memberikan ruang bagi suksesi kepemimpinan berikutnya untuk melanjutkan, memperbaiki, dan memperbarui pembangunan.

Penilaian akhir terhadap seorang purnatugas kepemimpinan harus dilakukan secara proporsional, rasional, dan berbasis data objektif. Kita perlu beranjak dari budaya politik yang reaktif menuju budaya politik yang dewasa, rasional-objektif-argumentatif. Menilai kepemimpinan dari dokumen rencana pembangunan secara utuh, terlepas dari seberapa banyak janji kampanye yang belum sempat tertunaikan. Tidak ada kepemimpinan yang gagal total; yang ada hanyalah perjalanan kepemimpinan yang terhenti oleh batasan waktu dan realitas politik yang membuat janji belum sepenuhnya terealisasi.***

Penulis adalah Wartawan Mercusuar-Trimedia Grup