Mengkritik dengan Data, Bukan Prasangka

 Oleh: Temu Sutrisno

Sebagai anak kampung dari kawasan transmigrasi, saya masih ingat betul bagaimana situasi pendidikan pada tahun 1990-an. Saat itu, bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi merupakan sebuah kesyukuran besar. Tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama. Beasiswa sangat terbatas, informasi sulit diakses, dan banyak anak cerdas harus mengubur cita-citanya karena keterbatasan ekonomi.

Keadaan hari ini tentu belum sempurna. Namun, jika dibandingkan dengan masa lalu, akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu telah jauh berkembang. Pemerintah memiliki Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, beasiswa LPDP, hingga berbagai skema bantuan pendidikan lainnya yang menjangkau jutaan peserta didik.

Karena itu, saya merasa miris ketika mendengar ada orang yang mengaku tokoh masyarakat atau mahasiswa mengkritik pemerintah dengan narasi bahwa negara tidak memedulikan pendidikan dan hanya mementingkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketika diminta menunjukkan data, yang muncul justru kebingungan dan asumsi.

Saya setuju dan mendukung gerakan untuk memperbaiki dan memajukan bangsa. Mahasiswa memang harus kritis. Mengawal dan mengawasi pemerintah merupakan tindakan mulia, agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan. Namun kritik yang tidak didasarkan pada data hanya akan menjatuhkan martabat intelektualisme itu sendiri. Kritik tanpa fakta mudah berubah menjadi prasangka, bahkan kebencian.

Padahal data menunjukkan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi salah satu penerima perhatian terbesar negara. Meski harus diakui masih butuh perbaikan, sehingga program seputar pendidikan tepat sasaran, tidak bocor, dan tentu saja dapat dirasakan seluruh anak didik dari Sumatra hingga Papua tanpa diskriminasi dan berkeadilan.

Pada tahun 2024, penerima Program Indonesia Pintar (PIP) mencapai 18,6 juta siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekira 18 juta siswa. Pemerintah juga meningkatkan nilai bantuan bagi peserta didik penerima manfaat.

Untuk tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan penerima PIP sebanyak 19.482.627 peserta didik. Rinciannya terdiri atas 888 ribu murid TK, 10.360.614 murid SD, 4.369.968 murid SMP, 1.935.774 murid SMA, dan 1.928.271 murid SMK. Adapun besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp450 ribu per tahun untuk peserta didik TK dan SD, Rp750 ribu per tahun untuk siswa SMP, serta Rp1,8 juta per tahun bagi siswa SMA dan SMK.

Bantuan tersebut bukan angka kecil. Di balik statistik itu terdapat jutaan anak yang tetap bisa membeli buku, seragam, alat tulis, dan kebutuhan sekolah lainnya. Bagi keluarga miskin, bantuan tersebut sering kali menjadi pembeda antara tetap bersekolah atau putus sekolah.

Pada jenjang perguruan tinggi, negara juga menjalankan program Bidikmisi dan KIP Kuliah. Data Kementerian Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa sejak 2010 hingga 2024 terdapat sekira 1,6 juta mahasiswa penerima Bidikmisi dan KIP Kuliah. Dari jumlah itu, sekira 500 ribu mahasiswa menerima Bidikmisi pada periode 2010–2019 dan lebih dari 1,1 juta mahasiswa menerima KIP Kuliah pada periode berikutnya.

Komitmen pemerintah terhadap pendidikan tinggi juga tercermin dari peningkatan anggaran KIP Kuliah yang terus naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), pada tahun 2020 anggaran KIP Kuliah tercatat sebesar Rp6,5 triliun. Lima tahun kemudian, pada 2025, anggaran tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi Rp14,9 triliun dengan sasaran penerima sebanyak 1.044.921 mahasiswa.

Peningkatan itu masih berlanjut pada Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), alokasi KIP Kuliah mencapai Rp15,32 triliun dengan sasaran penerima sebanyak 1.047.221 mahasiswa. Data tersebut menunjukkan bahwa negara tidak sedang mengurangi perhatian terhadap pendidikan tinggi. Sebaliknya, akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu justru terus diperluas.

Belum lagi berbagai program beasiswa luar negeri yang dikelola melalui LPDP. Ribuan mahasiswa Indonesia setiap tahun memperoleh kesempatan menempuh pendidikan magister dan doktoral di universitas-universitas terbaik dunia dengan pembiayaan negara. Program ini merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia dan menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Lalu bagaimana dengan Program Makan Bergizi Gratis? Program ini memang menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Namun mengatakan bahwa MBG dijalankan dengan mengorbankan pendidikan jelas merupakan kesimpulan yang terlalu sederhana.

Data terbaru menunjukkan bahwa hingga Mei 2026, penerima manfaat MBG telah mencapai 62,4 juta orang. Mereka terdiri dari peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dari jumlah tersebut, sekira 48,35 juta merupakan peserta didik sekolah. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau 82,9 juta penerima manfaat secara nasional.

Program MBG juga tidak hanya berbicara tentang gizi. Data Badan Gizi Nasional per Mei 2026 menunjukkan program ini telah menyerap sekira 1,28 juta tenaga kerja yang bekerja pada 29.225 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Selain itu, sebanyak 142.387 pemasok lokal mulai dari petani, peternak, nelayan, UMKM hingga koperasi ikut terlibat dalam rantai pasok program tersebut. Dengan kata lain, MBG bukan hanya program kesehatan dan pendidikan, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah

Fakta tersebut menunjukkan bahwa MBG dan pendidikan bukanlah dua program yang saling meniadakan. Justru keduanya saling melengkapi. Pendidikan membutuhkan anak-anak yang sehat dan memiliki kecukupan gizi. Sebaliknya, pemenuhan gizi yang baik akan lebih bermakna jika disertai akses pendidikan yang memadai.

Kita juga perlu memahami bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ruang kelas, guru, dan buku pelajaran. Faktor kesehatan dan kecukupan gizi memiliki hubungan langsung dengan kemampuan belajar, konsentrasi, dan perkembangan intelektual anak. Karena itu, menempatkan MBG sebagai lawan dari pendidikan merupakan cara pandang yang keliru sejak awal.

Tentu saja seluruh program pemerintah tetap harus diawasi. Transparansi anggaran, ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, hingga potensi penyimpangan harus terus dikritisi. Dalam negara demokrasi, kritik adalah vitamin yang menyehatkan kekuasaan.

Namun kritik yang baik lahir dari data, riset, dan argumentasi yang kuat. Bukan dari sentimen, prasangka, atau kebencian politik. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual seharusnya menjadi teladan dalam tradisi berpikir kritis berbasis fakta. Ketika berbicara tentang pendidikan, tunjukkan angka. Ketika menilai program pemerintah, hadirkan data. Ketika menuduh ada pengabaian, tunjukkan bukti.

Sebab pada akhirnya, tugas kaum intelektual bukan sekadar menentang atau mendukung pemerintah. Tugas intelektual adalah mencari kebenaran berdasarkan fakta, lalu menyampaikannya kepada publik dengan jujur dan bertanggung jawab.

Mengkritik itu perlu. Tetapi kritik yang paling bernilai adalah kritik yang lahir dari data, bukan dari prasangka. Apalagi jika prasangka itu kemudian berkembang menjadi kebencian yang menutup mata terhadap fakta. Wallahualam bishawab. ***