Bola yang Menyatukan dan Standar Ganda FIFA

Oleh: Temu Sutrisno

Saat Tanjung Verde, Iran, Kongo, dan Jepang bermain di Piala Dunia 2026, bersaing dengan raksasa bola Brasil, Jerman, Argentina, Prancis, hingga Inggris dan Spanyol ada sebuah keharuan. Dunia sejenak melupakan masalahnya. Semua bersorak. Semua bersatu tanpa beda, merayakan kegembiraan yang sama.

Tidak banyak hal di dunia yang mampu menyatukan miliaran manusia dalam satu waktu selain sepak bola. Ketika peluit pertandingan dibunyikan, perbedaan bahasa, ras, agama, budaya, bahkan ideologi politik seakan menghilang. Anak-anak di desa terpencil hingga masyarakat di kota-kota metropolitan memahami aturan permainan yang sama. Sorak-sorai kemenangan maupun air mata kekalahan menjadi bahasa universal yang dipahami seluruh umat manusia.

Sepak bola telah membuktikan dirinya sebagai olahraga paling inklusif di dunia. Kesederhanaan aturannya memungkinkan siapa pun memainkannya tanpa memerlukan fasilitas yang rumit. Sebuah bola dan lapangan sederhana sudah cukup untuk menghadirkan kegembiraan. Karena itulah, sepak bola menjadi media yang efektif membangun persahabatan lintas negara dan lintas budaya.

Turnamen seperti Piala Dunia bukan sekadar kompetisi olahraga. Ia merupakan perayaan keberagaman umat manusia. Negara-negara dengan sejarah, sistem politik, tingkat ekonomi, dan budaya yang berbeda dapat bertemu dalam semangat sportivitas. Para pendukung dari berbagai belahan dunia saling berinteraksi, bertukar pengalaman, dan menunjukkan bahwa persaingan tidak harus melahirkan permusuhan.

Dalam banyak kesempatan, sepak bola juga menjadi instrumen diplomasi. Sejarah mencatat bahwa pertandingan sepak bola pernah membuka ruang dialog di tengah hubungan politik yang tegang. Pesan perdamaian, anti-rasisme, dan persaudaraan terus dikampanyekan melalui olahraga ini. FIFA sendiri selama bertahun-tahun mengusung slogan For the Game. For the World., yang menggambarkan cita-cita menjadikan sepak bola sebagai milik seluruh umat manusia.

Namun, idealisme tersebut sering kali berbenturan dengan praktik kebijakan yang menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi FIFA sebagai organisasi olahraga internasional. Di balik narasi persatuan global, sejumlah kebijakan FIFA dinilai masih mencerminkan perlakuan yang tidak setara terhadap anggota-anggotanya.

Pertama, persoalan distribusi kuota Piala Dunia. Meskipun reformasi kompetisi telah menambah jumlah peserta, pembagian kuota antarkonfederasi masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar. Federasi dengan kekuatan historis memperoleh representasi yang jauh lebih besar dibanding kawasan lain yang sedang berkembang. Memang FIFA memiliki dasar penilaian berupa prestasi, jumlah anggota, kualitas kompetisi, serta pertimbangan komersial. Namun, apabila sepak bola benar-benar dimaksudkan sebagai milik seluruh dunia, maka prinsip pemerataan kesempatan juga layak menjadi bagian dari pertimbangan utama. Kompetisi global akan semakin bermakna apabila setiap kawasan memiliki peluang yang lebih proporsional untuk berkembang.

Kedua, konsistensi pemberian sanksi terhadap negara anggota. FIFA menjatuhkan sanksi kepada Rusia setelah invasi ke Ukraina, sehingga tim nasional maupun klubnya tidak dapat mengikuti berbagai kompetisi internasional. Nepal, Brunei, Guatemala, dan Sierra Leone juga pernah dikenai suspensi akibat campur tangan pemerintah terhadap federasi sepak bolanya.

Di sisi lain, muncul kritik bahwa FIFA tidak mengambil langkah serupa terhadap negara-negara lain seperti Israel dan Amerika Serikat yang terlibat dalam konflik bersenjata atau operasi militer yang menimbulkan korban sipil. Bertahun-tahun Israel dan Amerika melakukan serangan terhadap negara lain, bahkan hingga hari ini. Tidak sekalipun FIFA mengambil langkah tegas seperti pada Rusia. Israel pernah didenda karena sikap diskriminatif, bukan karena menyerang Palestina, Lebanon, Suriah, dan Iran yang telah menimbulkan korban sipil ratusan ribu jiwa.

Perbedaan respons terhadap berbagai kasus tersebut memunculkan persepsi adanya standar ganda dalam penerapan kebijakan organisasi.

Tentu saja harus diakui bahwa setiap kasus memiliki dasar hukum, konteks politik, serta keputusan lembaga internasional yang berbeda. Namun, justru karena FIFA selalu menegaskan diri sebagai organisasi yang netral dari politik, maka konsistensi penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting. Netralitas tidak cukup hanya dinyatakan dalam slogan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Hal lain yang juga sering menjadi bahan diskusi adalah keanggotaan sejumlah entitas yang bukan negara berdaulat penuh menurut hukum internasional, seperti Taiwan dan Hong Kong. Dalam struktur FIFA, keduanya memiliki asosiasi sepak bola sendiri dan berkompetisi secara terpisah. Kondisi ini berbeda dengan prinsip hubungan internasional yang dianut banyak negara melalui kebijakan "Satu Tiongkok". Keberadaan anggota-anggota tersebut memang memiliki latar belakang historis yang panjang dalam sistem organisasi olahraga internasional, tetapi tetap menunjukkan bahwa struktur keanggotaan FIFA tidak selalu sejalan dengan dinamika politik internasional.

Ditengah standar ganda itu, sepak bola tetap menjadi simbol persatuan umat manusia. Nilai-nilai sportivitas, persahabatan, dan perdamaian yang dibawanya jauh lebih besar daripada berbagai kontroversi organisasi yang mengelolanya. Namun, agar benar-benar menjadi representasi keadilan global, FIFA dituntut tidak hanya mempromosikan kesetaraan di atas lapangan, melainkan juga menerapkannya dalam setiap kebijakan kelembagaannya.

Bola memang mampu menyatukan dunia. Akan tetapi, persatuan itu akan terasa lebih utuh apabila aturan yang mengelolanya juga berdiri di atas prinsip keadilan, konsistensi, dan perlakuan yang sama bagi seluruh anggotanya. Tanpa itu, slogan persatuan global berisiko hanya menjadi retorika yang indah, tetapi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.***

Penulis adalah Wartawan Mercusuar-Trimedia Grup