Memaknai Status IKN dalam Putusan MK Nomor 71/PUU-XXIV/2026

Oleh: Temu Sutrisno

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan satu hal penting. Secara hukum, Jakarta masih tetap menjadi ibu kota negara sampai Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara. Putusan ini sekaligus menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sehingga dasar hukum pembangunan IKN tetap sah dan berlaku.

Membaca secara utuh putusan tersebut, Mahkamah tidak sekadar menolak seluruh gugatan, tetapi juga memberikan penegasan konstitusional mengenai tahapan perpindahan ibu kota. Banyak kalangan selama ini beranggapan bahwa karena pembangunan fisik di Nusantara sudah berjalan dan lembaga Otorita IKN telah dibentuk, maka secara otomatis ibu kota negara telah berpindah dari Jakarta. Tafsir itu dipatahkan oleh MK. Mahkamah justru menegaskan bahwa perpindahan ibu kota bukan peristiwa otomatis, melainkan harus melalui tindakan hukum formal yang jelas.

Jakarta Masih Sah sebagai Ibu Kota

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa negara tidak boleh berada dalam kondisi tanpa ibu kota yang sah. Prinsip ini penting dalam sistem ketatanegaraan, sebab kedudukan ibu kota bukan sekadar simbol administratif, tetapi pusat dari penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selama Keppres pemindahan belum diterbitkan, semua fungsi pemerintahan pusat, kedudukan lembaga negara, serta aktivitas administratif nasional tetap merujuk pada Jakarta. Dengan demikian, tidak ada dualisme ibu kota. Nusantara memang telah dibangun dan dipersiapkan, tetapi status hukum ibu kota tetap berada di Jakarta.

Pandangan ini menjadi penting untuk menghindari kekosongan hukum. Andaikan Jakarta dianggap tidak lagi menjadi ibu kota hanya karena UU IKN telah berlaku, sementara Keppres belum ada, maka negara akan menghadapi ketidakpastian status pusat pemerintahan. MK menutup celah tafsir itu secara tegas.

Membaca Pasal 39 dan 41 UU IKN

Kunci penafsiran dalam perkara ini terletak pada Pasal 39 UU IKN. Pasal tersebut berbunyi:

“Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden.”

Norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sejak awal merancang perpindahan ibu kota secara bertahap. UU IKN memang menetapkan Nusantara sebagai ibu kota negara baru, tetapi keberlakuannya belum efektif sampai Presiden menetapkan Keppres.

Pasal 39 dapat dipahami sebagai ketentuan peralihan. Dalam hukum tata negara, ketentuan seperti ini berfungsi menjaga kesinambungan pemerintahan agar tidak terjadi kevakuman status. Dengan kata lain, pasal tersebut memastikan bahwa Jakarta tetap menjalankan fungsi ibu kota selama proses transisi berlangsung.

Dalam sidang uji materi, pemohon menilai norma ini menimbulkan ketidakpastian karena dianggap membuka ruang tafsir bahwa ibu kota bisa berada di dua tempat. Namun Mahkamah menolak pandangan tersebut. Justru Pasal 39 memberikan batas yang sangat jelas: hanya setelah Keppres terbit, status ibu kota berpindah.

Selain Pasal 39, pasal yang sangat penting adalah Pasal 41 UU IKN. Bunyi pokok pasal ini menyatakan bahwa sejak Keppres pemindahan diterbitkan, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ini memiliki makna penting karena menunjukkan bahwa pencabutan status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota juga tidak berlaku otomatis. Semua baru efektif setelah Presiden menetapkan Keppres.

Jika Pasal 39 mengatur kapan Nusantara resmi menjadi ibu kota, maka Pasal 41 mengatur kapan Jakarta resmi berhenti menjadi ibu kota. Kedua pasal ini saling berpasangan dan membentuk satu konstruksi hukum yang utuh.

Dengan membaca keduanya secara sistematis, terlihat jelas bahwa UU IKN tidak pernah menempatkan Indonesia dalam posisi memiliki dua ibu kota. Sebaliknya, undang-undang justru menegaskan bahwa perpindahan berlangsung pada satu momen yang pasti, yakni saat Keppres ditandatangani Presiden.

Keppres sebagai Titik Penentu

Putusan MK menempatkan Keppres sebagai titik sentral. Ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi tindakan hukum yang menentukan kapan perubahan konstitusional itu berlaku.

Artinya, seluruh pembangunan di Nusantara saat ini, seperti gedung kementerian, istana, jalan, hingga infrastruktur pendukung masih berada pada tahap persiapan menuju perpindahan. Keberadaan bangunan fisik tidak otomatis mengubah status hukum.

Di sinilah prinsip negara hukum bekerja. Dalam sistem hukum modern, perubahan status suatu wilayah atau institusi negara tidak ditentukan oleh fakta fisik semata, melainkan oleh prosedur hukum yang sah. Sebuah gedung boleh selesai dibangun, tetapi jika syarat formal belum terpenuhi, status hukumnya belum berubah.

MK menegaskan prinsip itu dengan sangat jelas: perpindahan ibu kota adalah tindakan konstitusional yang mensyaratkan keputusan presiden.

Implikasi Politik dan Pemerintahan

Putusan ini juga memiliki dampak politik yang besar. Bagi pemerintah, putusan tersebut memastikan bahwa proyek pembangunan IKN dapat terus berjalan karena UU IKN tetap konstitusional. Tidak ada dasar hukum untuk menghentikan pembangunan.

Namun di sisi lain, putusan ini menjadi pengingat bahwa pemerintah tidak bisa menyatakan ibu kota telah pindah hanya berdasarkan progres pembangunan. Secara legal, status ibu kota baru berlaku setelah Presiden mengambil langkah formal.

Bagi masyarakat, putusan ini memberikan kepastian. Tidak ada kebingungan mengenai pusat pemerintahan. Indonesia saat ini masih beribu kota di Jakarta. Nusantara adalah ibu kota yang telah ditetapkan melalui undang-undang, tetapi belum efektif sampai syarat formil dipenuhi.

Secara politik, putusan ini juga menunjukkan sikap hati-hati MK. Mahkamah tidak mencampuri kebijakan pembangunan yang merupakan ranah eksekutif dan legislatif. Namun Mahkamah memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap berjalan dalam koridor hukum.

Penutup

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 memberi pelajaran penting bahwa pemindahan ibu kota bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi proses hukum tata negara yang harus dilaksanakan secara tertib.

Pasal 39 UU IKN menegaskan bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota sampai terbit Keppres. Pasal 41 menegaskan bahwa pencabutan status Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota juga baru berlaku setelah Keppres yang sama. Kedua pasal itu membentuk satu sistem transisi yang utuh.

Dengan demikian, putusan MK menegaskan norma UU IKN bahwa Indonesia tidak sedang memiliki dua ibu kota dan tidak pula berada dalam kekosongan hukum. Negara tetap memiliki satu pusat pemerintahan yang sah, yaitu Jakarta, sembari menunggu keputusan presiden yang akan menjadi tonggak resmi lahirnya era baru di Ibu Kota Nusantara.***

Palu, 17 Mei 2026