VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

  SANG Kepala Kampung ingin, daerah-daerah yang berpotensi tambang dikelola oleh warga. Ada beberapa daerah yang akan diusulkan menjadi wilayah pertambangan rakyat (WPR). Alasan yang paling mendasar, WPR bakal menstimulasi pergerakan ekonomi dan kesejahteraan warga. Sementara untuk aktivitas tambang yang sudah ada –karena tak berizin, harus ditutup. Ada juga yang dulu digembar-gemborkan ditutup, beberapa bulan kemudian beroperasi kembali. Kini angin segar muncul, WPR bakal diusulkan. Jika diizinkan, warga yang selama ini menggantungkan hidupnya pada tambang bakal dapat sandaran. Belajar dari beberapa tambang rakyat, baik yang ilegal maupun legal, Sang Kepala Kampung harus mempertimbangkan dampak buruk tambang terhadap lingkungan, dan kesejahteraan (yang belum tentu) didulang.   Meskipun aktivitas pertambangan dapat menopang kebutuhan hidup, namun dalam praktiknya banyak yang tidak memperhatikan berbagai pencemaran lingkungan. Masih terpatri dalam ingatan warga, akibat aktivit

DULU, para orang tua sering menasihati anak-anaknya agar tidak terburu-buru atau tergesa-gesa ketika melakukan sesuatu. Pesan bijak lainnya, jangan memulai langkah dengan gegabah sehingga muncul masalah, karena tak akan lari gunung dikejar. Nasihat ini lahir, karena para orang tua yang bijak bestari memahami benar, bahwa ketergesa-gesaan adalah salah satu sifat manusia. Olehnya sejak dini, anak-anak harus diingatkan agar tidak terjebak pada sikap dan perilaku terburu-buru, tergesa-gesa, dan gegabah. Terburu-buru, tergesa-gesa, dan gegabah memiliki makna yang hampir sama, yakni sikap, melakukan sesuatu, atau mengambil keputusan tanpa pikir panjang. Dalam percakapan orang di Palu atau umumnya Sulawesi, terburu-buru, tergesa-gesa, atau gegabah padanan kata yang tepat (mungkin) kajuru-juru. Sikap atau perbuatan yang dilakukan dengan kajuru-juru, biasanya mengabaikan banyak hal, diantaranya aturan, kewenangan, dan bisa jadi juga etika. Kajuru-juru lebih mempertimbangkan kecepatan da

  Oleh: Temu Sutrisno Harga minyak goreng tak kunjung turun, meski Presiden telah menginstruksikan penyetabilan harga. Tak tanggung-tanggung, Pemerintah memutuskan mengguyur pasar dengan 1,2 miliar liter minyak goreng kemasan sederhana. Tak sekadar membanjiri pasar, tapi juga menggelontorkan minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter itu hingga enam bulan ke depan atau sampai Juni 2022. Di tengah penantian stabilisasi harga minyak goreng, masyarakat dikejutkan dengan kebijakan kenaikan harga elpiji. Harga jual elpiji untuk jenis nonsubsidi naik antara Rp1.600 hingga Rp2.300 per Kg. kenaikan harga itu disebabkan harga kontrak atau contract price Aramco (CPA) LPG terus meningkat sepanjang 2021, dan telah mencapai mencapai US$847 per metrik ton pada November 2021, atau naik 57 persen sejak Januari 2021. Harga elpiji nonsubsidi terbaru setelah adanya penyesuaian harga Bright Gas 5,5 Kg (refill)   Rp76.000 per tabung. Bright Gas 5,5 Kg (perdana) Rp306.000 per tabung. Bright Gas 12 Kg

  Oleh: Temu Sutrisno Hampir dua tahun masyarakat Indonesia dan seluruh dunia menghadapi pandemi COVID-19. Berulang kali Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat harus siap menghadapi transisi dari pandemi menuju endemi COVID-19. Masyarakat harus siap hidup berdampingan dengan COVID-19. Pada pidatonya tanggal 10 September 2021, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah harus mulai bersiap untuk transisi dari pandemi menuju endemi, serta belajar hidup bersama dengan COVID-19. Selain itu, Presiden juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, meskipun COVID-19 telah berubah menjadi endemi. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menghindari virus corona, meski pandemi telah berubah menjadi endemi? Belajar dari pengalaman menghadapi COVID-19 selama pandemi, setidaknya ada tiga hal yang menjadi kunci yakni tetap mematuhi protokol kesehatan, melakukan vaksinasi sekurang-kurangnya 70 persen dari populasi, dan tidak euporia berlebihan saat dila

Oleh: TEMU SUTRISNO Senin (18/10/2021) sekolah di Palu memulai pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. Namun sebagian besar sekolah tidak sepenuhnya dapat melakukan PTM. Sekolah kebanyakan menerapkan metode blended learning, yang memadukan PTM dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pilihan memberlakukan blended learning merupakan jalan tengah yang ditempuh banyak sekolah, karena belum semua siswa divaksin COVID-19. PTM sejauh ini diprioritaskan untuk siswa yang telah divaksin. Sementara siswa yang belum divaksin tetap mengikuti pembelajaran dari rumah atau PJJ secara daring. Perubahan gaya belajar ini memunculkan tantangan baru yang harus dihadapi. Salah satunya pemilihan metode pembelajaran yang pas. Blended learning mungkin adalah salah satu metode yang patut dicoba dalam fase awal penerapan PTM di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Blended learning adalah sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menggabungkan, mencampurkan, mengombina

 Oleh: Temu Sutrisno   Indonesia punya pengalaman pahit menghadapi pandemi Covid-19. Libur panjang selalu diiringi dengan peningkatan kasus positif Covid-19. Catatan ini menjadi pintu masuk bagi pemerintah, dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 hari-hari libur selanjutnya. Berdasarkan data Satgas Covid-19, periode libur panjang Libur Idul Fitri 22-25 Mei 2020 peningkatan kasus positif 69-93 persen pada tanggal 6-28 Juni 2020. Libur HUT RI 15-17 Agustus 2020, peningkatan kasus positif 58-188 persen pada tanggal 1-3 September 2020, dan libur akhir Oktober peningkatan kasus positif 17-22 persen pada tanggal 8-22 November 2020. Peningkatan kasus positif, seiring dengan pergerakan masyarakat mengisi liburan dan meningkatkan kerumunan di area publik. Belajar dari kenaikan kasus positif Covid-19 setiap periode liburan, menjelang libur natal dan tahun baru (Nataru) Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 perihal Pencegahan d

  MERCUSUAR-Konon di sebuah kampung yang terkena bencana, warga yang menjadi korban berharap kerja cepat Kepala Kampung dan aparatnya. Apalagi saat belum terpilih, Sang Kepala Kampung kampanye keliling dan berjanji dapat menyelesaikan persoalan bencana dalam hitungan bulan. Janji manis ini tentu saja membuai warga kampung. Walhasil dalam pemilihan, warga berbondong-bondong mempercayakan kepemimpinan padanya. Bulan berganti, satu tahun pun menanti. Penanganan bencana tak kunjung selesai. Malah tersiar kabar, sekelompok warga di pengungsian harus meninggalkan hunian sementara yang ditempatinya selama ini. Bukan karena telah mendapatkan hunian tetap atau telah membangun hunian baru secara mandiri. Warga harus meninggalkan huniannya, karena tempat hunian telah habis kontrak. Sang Kepala Kampung pun menjadi tumpuan warga. Tapi apa lacur, Kepala Kampung bilang urusan hunian tetap bukan urusannya. Pembangunan hunian tetap untuk korban bencana, urusan Pemerintah Atas. Pemerintah nun ja

  Oleh: Temu Sutrisno   Era teknologi informasi yang serba cepat, juga memengaruhi perilaku wartawan. Wartawan yang dituntut bekerja cepat menyajikan berita secara real time, sering mengabaikan sisi akurasi dan etika pemberitaan. Pada satu sisi, Kode Etik Jurnalistik tidak membedakan antara jurnalisme media siber dengan platform jurnalisme lainnya. Tidak ada perbedaan Kode Etik Jurnalistik  untuk jurnalisme konvensional dengan jurnalisme siber. Kenapa? Karena yang diatur dalam kode etik adalah perilaku wartawan, bukan platform medianya. Beberapa permasalahan etik yang sering muncul dalam jurnalisme siber di era digital diantaranya plagiarisme, rentan kesalahan, penyembunyian identitas atau identitas ganda, gambar palsu atau gambar layak sensor, dan pemilihan diksi menarik namun kurang etis.  Kondisi ini menjadi lebih komplek permasalahannya, karena kemajuan teknologi informasi juga melahirkan jurnalisme dua arah, dimana netizen bisa melakukan kerja-kerja reportase sebagaimana