VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

PEMERINTAH tidak memberikan contoh baik, dalam penataan keindahan kota. Buktinya baliho rusak dan kadaluarsa yang terpampang di area wisata Pantai Talise, tidak ditertibkan. Baliho yang menganggu keindahan kota itu berisi gambar camat Palu Timur beserta lurah-lurah, mengucapkan selamat atas pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) dan Harganas yang digelar di Palu bulan Juli lalu. Belum ditertibkannya baliho tersebut, menunjukkan pemerintah membeda-bedakan perlakukan dengan baliho lain. “Jelek Pak, mengganggu keindahan. Padahal itu baliho pemerintah. Harusnya kalau sudah rusak seperti itu, cepat diangkat atau diganti yang baru. Pemerintah harus memberikan contoh yang baik,” ujar Irawan (33), warga Besusu Tengah yang kebetulan melintas di perempatan Jl. Raden Saleh-Raja Molili-Suharso, kemarin (26/9). Hal yang sama juga dikemukakan Nia (20) mahasiswa Untad. Menurut Nia, selain mengganggu keindahan kota, baliho tersebut sudah kadaluarsa. Padahal setahu dia, pemasangan bal

ANGGARAN kesehatan yang diploting dalam prioritasdan plafon anggaran sementara (PPAS) Sulteng tahun 2011, hanya tujuh persen. Padahal sesuai aturan perundang-undangan, anggaran kesehatan dalam APBD minimal sepuluh persen. “Setelah saya hitung-hitung, anggaran kesehatan hanya tujuh persen.Padahal sesuai UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, harusnya paling sedikit sepuluh persen diluar gaji,” ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Partai Hanura, dr Ramli Isa Kukuh MHA, dalam rapat panitia anggaran, belum lama ini. Rendahnya anggaran kesehatan lanjut Ramli, berpengaruh terhadap layanan dan kondisi kesehatan masyarakat. Salah satu yang disoroti Ramli, anggaran pelayanan dan pencegahan penyakit menular. Dalam PPAS, program tersebut diplot Rp1,9 miliar. Pada satu sisi, potensi penyakit menular banyak di Sulteng. “Salah satunya demam berdarah atau DBD. Berdasarkan penelitian, jumlah penderita DBD tahun 2009 di Sulteng mencapai 73 ribu orang. Dari kasus itu

DESAKAN agar APBD 2011 lebih mencerminkan asas keadilan dan pemerataan menguat di DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. RAPBD 2011 yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) belum mencerminkan pemerataan. Politisi PAN, Suprapto Dg Situru, mengingatkan Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk mengedepankan asas keadilan anggaran dari sisi kewilayahan, berdasarkan skala prioritas yang termaktub dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). “Anggaran tidak boleh menumpuk pada daerah tertentu. Seluruh kabupaten/kota disamakan, berdasarkan prioritas program yang ada. Saya juga ingatkan agar daerah-daerah tertinggal diperhatikan infrastrukturnya,” ujar Prapto, akhir pekan kemarin (18/9/2010) di Shelter Deprov. Prapto juga mengingatkan TAPD, agar meningkatkan anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. “Perbandingan biaya langsung dan tidak langsung idealnya 30 banding 70. Dari tuj

KEBIJAKAN umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2011, ngambang dan tidak fokus. Demikian penilaian anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Asgar Ali Djuhaepa, usai pembahasan KUA dan PPAS bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Rabu (15/9/2010). Asgar menilai KUA dan PPAS tidak menjawab kondisi kekinian daerah dan masyarakat. Dikatakan Asgar, KUA dan PPAS harus mengacu dan sinkron dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) beserta skala prioritas pemerintah dalam kurun lima tahunan dan satu tahunan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), “Kami minta KUA dan PPAS disempurnakan. Demikian juga payung hukum yang dijadikan rujukan bukan hanya Permendagri No.59 tahun 2007, namun juga Permendagri No.37 tahun 2010 tentang penyusunan APBD yang terbaru,” ujar Asgar. KUA dan PPAS lanjut Asgar juga belum menggambarkan program prioritas pengentasan kemiskinan. Padahal salah satu program prioritas pe

PEMPROV Sulteng diminta turun tangan memfasilitasi penyelesaian pembebasan lahan PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) di desa Uso kecamatan Batui, yang sebagian bermasalah. “Masalah ini berlarut-larut dan dikeluhkan masyarakat. Saya kira Pemprov harus turun tangan dengan mengundang Tim 9 yang dibentuk Pemkab Banggai dan PT DSLNG, mencari solusi sehingga masalah ini secepatnya selesai,” ujar anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rusli Dg Palabbi,via Ponsel kemarin (14/9/2010). Percepatan penyelesaian masalah lahan,dikatakan Rusli akan berdampak pada operasional PT DSLNG di Banggai. Jika perusahaan gas tersebut beroperasi dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Beroperasinya perusahaan tersebut, akan mengurangi angka pengangguran di Sulteng. “Akan terjadi peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat. PT DSLNG juga telah menyatakan komitmennya menggunakan tenaga kerja lokal hingga 80 persen. Jika proyek ini telah jalan, sekira 8000 tenaga kerja lo

BANYAKNYA ruas jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat, direspon Ketua Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Nawawi Sang Kilat. Ditemui di ruang kerjanya kemarin, Nawawi menyatakan keluhan masyarakat tersebut harus dijawab Deprov, dengan politik anggaran. “Memang anggaran untuk jalan dan jembatan sangat kecil. Malah secara keseluruhan, anggaran bidang pekerjaan umum dalam APBD 2010, sekira Rp200 miliar. Itu termasuk gaji dan perjalanan dinas. Perlu penambahan anggaran, jika kita ingin jalan di semua wilayah bagus,” ujar Nawawi. Kerusakan jalan dikatakan Nawawi berpengaruh langsung pada kehidupan dan perekonomian masyarakat. Transportasi menjadi tidak lancar dan distribusi perekonomian terganggu. “Bukan saja hubungan antar daerah yang terganggu karena kerusakan jalan. Perekonomian masyarakat dua daerah yang terhubungkan jalan tersebut juga terganggu. Pemasaran hasil produksi masyarakat sepertti hasil pertanian, tidak lancar. Pendapatan masyarakat berkurang karena jalur transportasi

BADAN Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, telah menjadwalkan pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas palfon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD 2010 dan APBD 2011, usai lebaran. Pembahasan dijadwalkan marathon dari tanggal 14 September hingga 24 September2010. Menyahuti pembahasan APBD tersebut, Anggota Komisi II Deprov Sulteng Zaenal Daud, mengingatkan Pemprov untuk mengedepankan asas keadilan dan pemerataan anggaran dalan Perubahan APBD 2010 dan APBD 2011. Infrastruktur daerah tertinggal harus mendapatkan prioritas. “Pemprov dalam hal ini Bappeda dan Biro Keuangan, seyogyanya dalam penyusunan PPAS, mengedepankan asas keadilan dan pemerataan anggaran bagi seluruh daerah. Daerah tertinggal harus mendapatkan perhatian dan sebisa mungkin mendapatkan alokasi anggaran lebih, sesuai kebutuhan rakyat dan daerah itu,” ujar Zaenal Daud, kemarin (7/9/2010). Peringatan itu disampaikan politisi PKB asal Buol-Tolitoli itu, berdasarkan evaluasi APBD tahun 2009 dan

RENDAHNYA realisasi anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Sulteng yang bertalian dengan pelayanan publik, harus disikapi tegas oleh Gubernur. Demikian dinyatakan Direktur Central Sulawesi Institute, Itho Murtadha. Dikatakan Itho, rendahnya realisasi anggaran SKPD layanan publik, sangat merugikan masyarakat. “Anggaran tersebut harusnya mengena langsung pada kebutuhan masyarakat, namun tidak sampai karena pengelolaanya yang tidak bagus,” katannya, Rabu (4/8/2010) Dicontohkan Itho, serapan anggaran PU yang sangat rendah akan berpengaruh pada infrastruktur daerah. Dalam amatannya masih ada beberapa ruas jalan dan jembatan yang membutuhkan peningkatan. “Serapan yang rendah bisa juga dikarenakan beberapa hal, diantaranya perencanaan yang tidak matang. Untuk hal ini, saya kira Bappeda harus melakukan evaluasi kinerja SKPD. Selanjutnya DPRD Provinsi (Deprov) menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan secara ketat,” sarannya. Sebelumnya diberitakan sebanyak 12 SKPD Pemprov, ‘malas

KOMISI I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, mengusulkan pembentukan Tim Penelusuran sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD 2009. Usulan itu disampaikan ketua Komisi I, Sri Indraningsih Lalusu. “Tim ini diusulkan karena ada perbedaan data saldo (sisa anggaran) beberapa SKPD yang masuk ke komisi. Data tersebut berbeda, dengan laporan pertanggungjawaban gubernur dalam pengelolaan APBD2009.Total Silpa yang disampaikan gubernur Rp176,6 miliar,” jelas Sri Lalusu di ruang kerjanya, kemarin (2/9/2010). Dicontohkan Sri, sisa anggaran sekretariat DPRD (Setwan) yang diserahkan ke Komisi I Rp2,4 miliar. Sisa itu berdasarkan audit BPK RI. Namun dalam laporan pertanggungjawaban gubernur, sisa anggaran Setwan Rp1,7 miliar. “Ada selisih Rp700 juta,” ungkap Sri diamini anggota Komisi I Zaenal Abidin Ishak. Selisih sisa anggaran juga terjadi pada Inspektorat. Hasil audit BPK, sisa anggaran Inspektorat Rp913 juta. Namun menurut data Inspektorat ke Komisi I, hanya Rp455 juta. “Ada perbedaan pemahaman,

ANGGARAN pendidikan yang tercantum dalam prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Sulteng tahun anggaran 2011 hanya Rp59,74 miliar atau sekira 7 persen dari rencana total APBD Rp1,02 triliun. Kecilnya anggaran pendidikan tersebut menurut wakil ketua DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Syafrun Abdullah, menyalahi aturan perundang-undangan. Selain UUD1945 yang mengatur porsi anggaran pendidikan 20 persen dari total APBN/APBD, PPAS APBD 2011 juga belum sepenuhya menggambarkan keinginan Permendagri No. 37 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Pada satu sisi, pendidikan merupakan program prioritas pemerintah. “Dalam Permendagri dinyatakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen. Artinya boleh lebih tidak bisa kurang dari 20 persen. PPAS belum menggambarkan itu,” kata Syafrun, kemarin (16/9). Anggota Badan Anggaran (Banggar) Chaeruddin Zen, dalam sidang pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS kemarin juga mempertanyakan minimnya anggaran pendidikan. Chaeruddin