Menguji Tuah WFH dalam Jerat Krisis BBM

​Kebijakan Work From Home (WFH) kembali naik ke permukaan, namun kali ini bukan karena ancaman pandemi, melainkan sebagai tameng menghadapi gejolak ekonomi global. Dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jumat (13/3) lalu, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemberlakuan WFH satu hari dalam sepekan. Logikanya sederhana, mengurangi mobilitas berarti mengurangi sedotan bensin di tangki kendaraan. Namun, pertanyaannya, seberapa efektif langkah ini secara substansial?

​Niat pemerintah untuk menekan biaya operasional di tengah meroketnya harga minyak dunia memang patut diapresiasi. Secara teoritis, jika jutaan pekerja—baik ASN maupun swasta—diam di rumah selama satu hari, konsumsi energi nasional akan turun secara drastis. Namun, kebijakan di atas kertas seringkali berbenturan dengan realitas di lapangan yang jauh lebih kompleks.

​Kekhawatiran terbesar dari rencana ini adalah pergeseran makna dari WFH menjadi Work From Anywhere (WFA). Tanpa pengawasan yang ketat dan sistem kedisiplinan yang mumpuni, WFH berisiko hanya menjadi label formalitas. Bukannya menetap di rumah dan menghemat energi, para pekerja justru berpotensi memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan mobilitas lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.

​Lemahnya kedisiplinan, terutama di kalangan birokrasi, bisa membuat kebijakan ini menjadi bumerang. Jika ASN bekerja dari kafe yang jauh dari rumah atau bahkan bepergian ke luar kota, maka efisiensi BBM yang diharapkan hanyalah ilusi. Alih-alih menghemat, emisi dan konsumsi bahan bakar tetap tinggi, hanya berpindah rute dari jalur kantor ke jalur rekreasi.

​Pemilihan hari juga krusial. Jika pemerintah memilih hari Jumat sebagai hari WFH, ada risiko besar kebijakan ini justru memicu lonjakan mobilitas akhir pekan yang lebih awal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa fleksibilitas di hari Jumat sering dimanfaatkan untuk "mencuri start" liburan.

Jika ini terjadi, volume kendaraan di jalan raya tidak akan berkurang; ia hanya akan berpindah dari kemacetan rutin di pusat kota menjadi kemacetan di jalur-jalur wisata. Target penghematan energi pun akan menguap begitu saja.

​Alih-alih hanya mengandalkan fleksibilitas jam kerja yang penuh celah, pemerintah seharusnya berani menyentuh akar persoalan, yakni kedisiplinan penyaluran BBM bersubsidi. 

Sejauh ini, kebocoran subsidi BBM masih menjadi beban terberat bagi APBN. Jika pemerintah mampu memastikan bahwa BBM bersubsidi hanya dinikmati oleh mereka yang benar-benar berhak, proyeksi penghematan anggaran bisa mencapai angka fantastis, yakni antara Rp90 triliun hingga Rp100 triliun. Angka ini jauh lebih pasti dan berdampak signifikan dibandingkan spekulasi penghematan dari satu hari WFH yang sulit dikontrol.

​Kebijakan publik tidak boleh hanya bersifat kosmetik untuk menenangkan pasar atau publik sesaat. Ia harus berangkat dari kajian serius yang mempertimbangkan aspek perilaku masyarakat dan ketegasan sistem.

​WFH mungkin bisa menjadi suplemen dalam upaya efisiensi nasional, namun ia bukanlah obat utama. Jika pemerintah tetap ingin menjalankan kebijakan ini, diperlukan mekanisme pengawasan berbasis digital yang ketat agar WFH tidak menjadi "libur tambahan".

​Namun, di atas itu semua, keberanian untuk melakukan reformasi subsidi BBM yang tepat sasaran adalah kunci yang sesungguhnya. Tanpa ketegasan di sektor subsidi, kebijakan WFH hanya akan menjadi langkah kecil yang tenggelam di tengah besarnya pemborosan energi nasional. TMU