Evaluasi Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya diproyeksikan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045 kini tengah diuji konsistensinya. Alih-alih menjadi berkah di bulan suci, pelaksanaan MBG selama Ramadan justru memicu gelombang protes. Persoalan klasik muncul ke permukaan: kualitas menu yang dianggap jauh dari standar gizi dan ketidaksesuaian antara realitas piring makan dengan anggaran besar yang digelontorkan.
Kita harus jujur mengakui bahwa sebuah kebijakan publik skala masif memang rentan terhadap kendala teknis. Namun, ketika menyangkut urusan perut dan masa depan anak bangsa, toleransi terhadap kesalahan harus ditekan hingga ke titik nol. Menu yang tidak bergizi bukan sekadar masalah salah masak, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sayangnya, di tengah karut-marut teknis ini, para aktor politik mulai "berselancar" mencari panggung. Sangat disayangkan melihat program yang bersifat kemanusiaan dan investasi sumber daya manusia (SDM) ditarik ke pusaran polemik partisan. Perdebatan mengenai pemangkasan anggaran pendidikan demi mendanai MBG kian memanaskan ruang publik, menciptakan konsumsi informasi yang membelah masyarakat.
Publik terjebak dalam dikotomi yang tidak produktif. Padahal, yang dibutuhkan saat ini bukanlah saling sikut antarpartai politik, melainkan pengawasan yang ketat agar setiap rupiah yang keluar dari APBN benar-benar terkonversi menjadi protein dan nutrisi di meja makan siswa.
Di tengah riuh rendah kritik, langkah cepat Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi total patut diacungi jempol. Keputusan berani untuk menyetop sementara beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan operasional dapur MBG yang bermasalah adalah bentuk pertanggungjawaban sosial dan transparansi publik yang nyata.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak tutup mata. Evaluasi ini harus menjadi momentum pembersihan sistem, mulai dari rantai pasok bahan baku hingga proses distribusi di lapangan. Jangan sampai oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi dibiarkan merusak program nasional ini.
Bak pepatah, "karena nila setitik, rusak susu sebelanga." Jangan sampai niat mulia untuk melakukan investasi jangka panjang pada generasi masa depan hancur berantakan hanya karena kelalaian segelintir orang atau ketidaksiapan sistem di tingkat bawah.
Pemerintah harus memastikan bahwa MBG bukan sekadar proyek bagi-bagi makanan, melainkan gerakan nasional yang terintegrasi, transparan, dan bebas dari muatan politik praktis. Generasi emas tidak bisa menunggu; mereka butuh gizi, bukan sekadar janji atau perdebatan anggaran yang tak berujung.TMU

Komentar
Posting Komentar