Memaknai Pers sebagai Mitra Strategis

Oleh: Temu Sutrisno

 

Di Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026, berseliweran di beranda media sosial dan berita-berita media siber, banyak orang—terutama pejabat pemerintahan—yang mengatakan pers atau media sebagai mitra strategis. Pernyataan itu hampir seragam, meski ada variasi bahasa. Ada yang menyebut “sahabat pembangunan”, “teman seperjalanan”, bahkan ada yang lebih puitis, “kekasih demokrasi yang tak boleh ditinggalkan”.

Pernyataan itu membuat saya merenung. Ada kekhawatiran, sedih, dan sedikit senang namun getir.

Senang, karena mereka ternyata masih ingat ada pers, di tengah gelombang besar digital dengan anak emasnya, media sosial. Di zaman ketika orang lebih percaya pada video pendek berdurasi 12 detik ketimbang laporan investigasi 12 halaman, ingatan sekecil apa pun pada pers patut disyukuri, seperti menemukan uang dua ribu di saku celana yang baru dicuci.

Sedih, karena pernyataan itu tidak sesuai fakta. Banyak pejabat tidak bisa membedakan media pers, media sosial, dan media “seakan-akan” pers. Pemerintah tidak sepenuhnya menunjukkan keberpihakan pada pers seperti amanah Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak informasi publik yang menjadi fungsi pers.

Pemerintah juga belum serius menempatkan pers sebagai bagian utuh upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Program literasi media lebih sering berbentuk spanduk foto pejabat tersenyum. Atau foto dan video sekian detik di platform media sosial.

Lucunya, saat netizen ramai menyoroti pejabat bersangkutan atau pemerintahan di media sosial, buru-buru mencari media pers sebagai tempat klarifikasi. Pers dianggap sebagai sapu pembersih sampah informasi di media sosial.  Aneh, lucu, dan ada kegetiran, saat ada media pers seperti kerbau dicucuk hidungnya. Media bersedia diperlakukan demikian.

Khawatir, karena mitra strategis tidak berdiri sama tinggi. Tidak ada kesetaraan dalam kemitraan. Pers berdiri pada posisi lemah, dengan banyaknya media yang diikat dengan sistem partisan, kontrak iklan pemerintah, atau sekadar sebungkus nasi kotak saat konferensi pers.

Kata mitra strategis terdengar gagah, seperti judul proposal proyek yang tebalnya lebih dari buku UU Pers beserta pejelasannya. Namun dalam praktik, kemitraan itu sering mirip hubungan antara pemilik kucing dan kucingnya: dianggap mitra saat lucu, dibuang saat mencakar.

Bayangkan sebuah konferensi pers. Pejabat datang terlambat satu jam, bicara lima menit, lalu menolak pertanyaan karena “harus rapat penting”. Wartawan diminta menulis berita lengkap, berimbang, dan mendalam. Jika beritanya kritis, si wartawan tiba-tiba tidak lagi dianggap mitra.

Kemitraan macam apa ini? Mungkin kemitraan versi paket internet: saat kuota habis, hubungan langsung melambat.

Lebih menyedihkan lagi ketika pers disamakan dengan buzzer, kreator konten, atau influencer. Di mata sebagian pejabat, wartawan ideal adalah yang bisa mengetik cepat, memuji lebih cepat, dan bertanya paling lambat. Fungsi kontrol dianggap gangguan sinyal, sementara pujian dianggap konten edukatif.

Padahal, pers bukan pengeras suara kantor humas. Pers adalah alarm kebakaran. Memang berisik, tapi justru karena ada yang terbakar.

Di ruang-ruang rapat pemerintah, istilah kemitraan sering diterjemahkan menjadi “tolong bantu naikkan citra kami”. Wartawan diundang seperti tamu hajatan, diberi kopi, kue lapis, dan rilis yang sudah ditulis rapi, tinggal ganti nama media dan kode wartawan saja.

Beberapa pejabat bahkan sudah menyiapkan judul berita. Tinggal wartawan yang belum siap kehilangan harga diri.

Saya pernah bertanya kepada seorang kawan humas, mengapa rilisnya selalu berisi kata “luar biasa”, “spektakuler”,  “hebat”, dan “terobosan bersejarah”. Ia menjawab polos, “Biar enak dibaca pimpinan.”

Jadi yang ingin dibahagiakan bukan publik, melainkan atasan. Pers diminta menjadi bantal empuk kekuasaan, bukan kaca pembesar bagi kenyataan.

Sementara itu, di sudut lain, banyak wartawan harus berjibaku dengan gaji yang jauh darinya kata cukup. Mereka dituntut idealis, tapi dompetnya realistis. Di tengah situasi itu, godaan menjadi “mitra yang patuh” tentu lebih menggoda daripada menjadi “mitra yang jujur”.

Masalah bertambah ruwet ketika media sosial dianggap sama dengan pers. Seorang selebgram yang mengulas jalan berlubang dianggap setara dengan liputan mendalam tentang korupsi anggaran perbaikan jalan. Bedanya hanya satu, yang pertama dapat like, yang kedua dapat somasi.

Pejabat lebih senang diwawancarai kreator konten karena pertanyaannya ringan: “Apa makanan favorit Bapak?” Wartawan yang bertanya besaran anggaran makan minum justru dicurigai sebagai oposisi ilegal.

Akhirnya, publik dibanjiri informasi manis seperti teh kemasan, sementara berita pahit seperti jamu disembunyikan di rak belakang.

Pers pelan-pelan digeser dari ruang utama demokrasi ke pojok gudang algoritma. Namun ironisnya, setiap HPN, pers kembali dipanggil ke panggung, dipuji sebagai pilar keempat, difoto bersama, lalu setelah itu dilupakan seperti spanduk bekas kampanye.

Maka, memaknai pers sebagai mitra strategis seharusnya dimulai dari keberanian mendengar hal yang tidak menyenangkan. Kemitraan bukan berarti pers harus ikut tepuk tangan saat pemerintah keliru menghitung anggaran, atau pura-pura buta saat proyek publik berubah menjadi proyek keluarga.

Pers yang sehat adalah pers yang kadang bikin kening berkerut, bukan yang selalu bikin pejabat mengantuk karena terlalu banyak pujian.

Pemerintah perlu membedakan antara kritik dan kebencian, antara liputan investigasi dan nyinyiran, antara jurnalisme dan konten promosi diskon tanggal kembar. Tanpa itu, istilah mitra strategis hanya akan menjadi slogan kering tanpa muatan.

Bagi pers sendiri, kemitraan juga bukan alasan untuk menanggalkan independensi. Wartawan bukan staf tambahan protokol, dan kantor redaksi bukan cabang dinas komunikasi.

Di ujung renungan ini, saya membayangkan sebuah kemitraan yang setara, pejabat yang siap ditanya sulit, wartawan yang siap menulis jujur, dan publik yang siap membaca utuh. Mungkin terdengar utopis, tapi demokrasi memang lahir dari mimpi yang keras kepala.

Selama itu belum terwujud, setiap kali mendengar kata mitra strategis, saya akan tersenyum seperti orang yang ditawari investasi bodong: sopan, tapi tetap memegang dompet erat-erat meski hanya berisi uang makan siang.

Pers adalah cermin. Kita tahu, tidak semua orang berani berteman lama dengan cermin.

Selamat Hari Pers Nasional. Semoga kemitraan kita tidak seperti janji di baliho. Indah saat dicetak, pudar saat hujan pertama turun dan mentari membumbung tinggi.***

 

Palu, 10 Februari 2026