VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

PALU, MERCUSUAR – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Palu akan memberikan sanksi kepada pengurus PT Bank Sulteng atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) karena lalai dalam melakukan pengawasan kepada karyawannya, sehingga terjadi kasus pembobolan senilai belasan miliar. Penegasan itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Palu Rahmat Hernowo di Palu, Kamis (28/3). “BI sanksi pengurusnya, memang ini dibersihkan untuk menyiapkan langkah besar dalam waktu dekat. Detailnya masih diembargo dan akan dijelaskan pihak bank dalam waktu dekat,” tulisnya melalui fasilitas pesan singkat kemarin. Terjadinya kasus pembobolan di BPD, menurutnya, disebabkan integritas oknum pegawai yang rendah. Selain itu, fungsi pengawasan internal yang lemah. “Kami sudah memantau sinyalemen ini sejak 2012 dan sampai batas tertentu unsur tindak pidana kami minta untuk dilaporkan ke penyidik,” tandasnya, sembari menambahkan pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah manajemen bank. Terpisah,

PALU, MERCUSUAR-Pemkab Buol siap memidanakan PT Hardaya Inti Platations (HIP) atau Cipta Cakra Murdaya (CCM) jika terbukti ada pencaplokan tanah warga dan pemanfaatan tanah untuk perkebunan di luar hak guna usaha (HGU). Kesiapan memidanakan itu disampaikan Bupati Buol, Amirudin Rauf, dalam diskusi yang digelar Central Sulawesi Institute (CSI) bekerjasama dengan Litbang Harian Mercusuar, di sebuah hotel di Palu, Kamis (4/4/2013). “Saat ini kami tengah bekerja dan memverifikasi lahan yang dipersengketakan warga dan perkebunan sawit. Sesuai surat arahan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, pemanfaatan tanah untuk perkebunan di luar HGU menyalahi aturan dan bisa dipidanakan. Jika nanti terbukti ada lahan yang dimanfaatkan CCM atau HIP di luar HGU dan terdapat di dalamnya unsur pidana, kami akan pidanakan. Pemkab akan menggugat. Olehnya bantu saya, masyarakat dan kelompok yang menuntut beserta pendampingnya berikan data dan formulir yang telah disiapkan Pemkab sebagai acuan kami memp

PALU, MERCUSUAR- Pemerintah Kabupaten Buol, optimis pada 2013 bisa surplus beras dengan upaya bekerja keras melalui berbagai program agar produktivitas per hektare rata-rata bisa mencapai 5,0 sampai 5,6 ton gabah kering giling. "Pemerintah Kabupaten Buol menargetkan produksi beras 2013 naik menjadi 22 ribu ton dan optimistis tahun 2014 produksi beras sudah bisa mencapai 30 ribu ton," kata kata Bupati Buol Amirudin Rauf, ditemui di kediamannya belum lama ini. Ia mengatakan bahwa sejak daerah itu menjadi daerah kabupaten otonom berpisah dengan Kabupaten Tolitoli tahun 1999, kebutuhan konsumsi beras masyarakat jauh lebih tinggi dibanding jumlah produksi. "Produksi kami hanya 120 ribu ton pada 2012, sementara konsumsi beras per tahun mencapai 19 ribu ton," katanya. Amirudin mengatakan jika dikonversi dalam bentuk rupiah setidaknya uang yang dikeluarkan masyarakat Buol untuk membeli beras dari luar tersebut mencapai Rp7 miliar. "Karena kekurangan produksi ber

PALU, MERCUSUAR-Sampai kemarin (12/4/2013), Gubernur Longki Djanggola belum memasukkan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2012 ke DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. Hal ini menyulut komentar dari anggota Deprov. Gubernur dinilai lamban mempertanggungjawabkan kinerjanya. Penyampaian LKPJ itu mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Kepada Masyarakat. PP Nomor 3 Tahun 2007 menegaskan, LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan LKPJ Akhir Masa Jabatan dapat disampaikan bersamaan atau berjarak satu bulan dari LKPJ Akhir Tahun Anggaran. Anggota Deprov dari PKB, Zainal Daud, menyatakan Deprov seharusnya telah melakukan pembahasan LKPJ Gubernur sel

PALU, MERCUSUAR.- Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehari sebelum peresmian gedung baru Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulteng, Jum’at (12/4/2013), mengukuhkan dua pengurus parpol masuk dalam jajaran komisaris, yakni Karim Hanggi (Komisaris Utama) dan Amiludin Haludin (Komisaris). Karim Hanggi selama ini diketahui sebagai ketua DPD Partai Hanura Sulteng dan Amiludin Haludin merupakan salah seorang fungsionaris DPD Partai Gerindra Gerindra. Selain dua nama tersebut, mereka yang masuk dalam jajaran direksi dan komisaris BPD Sulteng adalah, Rahmad Abdul Haris (Direktur Utama), Diana Liza Mustaqim (Direktur pemasaran), Siti Mariam Dalle (Direktur Operasional), Aka Mardanis (Direktur Kepatuhan). Sementara Said Awad dan Hans Kindangen masing-masing sebagai Komisaris Independen, Chairul Tanjung (Komisaris Stategis). Masuknya dua nama pengurus parpol dalam jajaran komisaris tersebut, sesuai hasil konsultasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng tentang Raperda PT Ban

PALU, MERCUSUAR – Warga yang bermukim di Desa Balongga Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) mengusulkan agar pemerintah segera menormalisasi Sungai Balongga. Sebab tiap turun hujan, Sungai Balongga dipastikan banjir. Usulan itu disampaikan masyarakat pada Rusli Dg Palabbi, anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, yang reses di Desa Balongga belum lama ini. Dikatakan Rusli, menurut masyarakat setiap musim hujan, banjir senantiasa menerjang perkebunan, sawah dan permukiman warga. “Ada sekira 10 Hektare sawah dan kebun masyarakat rusak. Bahkan sawah disana kemungkinan gagal panen akibat banjir beberapa waktu lalu,” ujar Rusli, kemarin (15/4). Diungkapkan Rusli, Pemkab Sigi sudah menangani sebagian alur sungai yang diusulkan untuk dinormalisasi. “Masyarakat mengusulkan ini, karena ingin cepat tuntas dan mereka menyadari keterbatasan anggaran di kabupaten,” lanjutnya. Selain mengusulkan normalisasi Sungai Balongga, masyarakat juga menitip aspirasi pada Rusl

PALU, MERCUSUAR - Masyarakat Desa Kodadi, Uha-uhangon, Balean dan Bahingin Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) tersiksa saat banjir datang. Bagaimana tidak, sungai yang begitu lebar, tidak terdapat jembatan sebagai penghubung keempat desa tersebut. Saat banjir datang, masyarakat nyaris tidak bisa keluar dan terisolasi di desa masing-masing. “Ada beberapa yang menggunakan rakit, tapi cukup berbahaya. Malah anak-anak sekolah tidak ada yang berani menyeberang dari Kodadi dan Uha-uhangon ke desa sebelah. Padahal sekolah di seberang sungai,” tutur anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Markus Sattu Paembong, Senin (15/4), usai reses di keempat desa itu. Rakit tersebut merupakan swadaya masyakat, untuk menyiasati ketiadaan jembatan penyeberangan. “Rakit hanya bisa digunakan saat debit air turun atau kecil. Jika banjir besar, secara umum masyarakat tidak berani menggunakannya,” tambahnya. Masyarakat lanjut Markus, berharap Pemprov Sulteng turun tangan membangun j

PALU, MERCUSUAR-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan delapan kursi di DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dalam Pemilu 2014. Target tersebut diutarakan Ketua DPW PPP Sulteng, Asgar Djuhaepa, sesaat sebelum melakukan penyerahan daftar Caleg sementara (DCS) ke KPU Sulteng. “target kami tidak muluk-muluk. Berdasarkan potensi suara per daerah pemilihan, PPP menargetkan minimal delapan kursi. Masing-masing daerah pemilihan satu kursi. Khusus Donggala dan Dapil Poso Touna Morowali, ditargetkan dua kursi,” papar Asgar, Senin (22/4). Optimisme Asgar, selain dikarenakan sedikitnya partai yang lolos sebagai peserta Pemilu, proses rekruitmen kader juga berjalan bagus. “Pemilu kedepan hanya duabelas partai yang jadi kontestan. Beda dengan Pemilu sebelumnya yang diikuti banyak partai. Perebutan suara bisa lebih dioptimalkan. Selain itu dalam proses verifikasi, KTA-nisasi yang dilakukan PPP cukup berhasil. Masing-masing kecamatan rata-rata KTA limaratus sampai seribu. Khusus Touna, ada beb

PALU, MERCUSUAR - DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Donggala mulai hari ini membuka pendaftaran bakab calon wakil bupati (Bacawabup). Pendaftaran dibuka mulai hari ini hingga Jumat (10/5/2013). Ketua DPW PPP Sulteng Asgar Djuhaepa, yang juga Calon Bupati (Cabup) yang diusung PPP, saat dikonfirmasi membenarkan pendaftaran tersebut. “Iya pendaftaran terbuka bagi siapa saja putra-putri terbaik yang siap memimpin Donggala lima tahun kedepan. Persyaratannya secara lengkap ada di Kantor PPP Donggala. Pendaftaran dilakukan disana, karena secara teknis menjadi kewenangan DPC PPP Donggala,” ujar Asgar, Minggu (5/5/2013). Selain membenarkan pendaftaran Bacawabup, Asgar memberikan sinyal telah mendapat dukungan beberapa partai untuk maju sebagai Cabup dalam Pemilukada Donggala 2013. “Kita buka pendaftaran karena partai telah siap. Insya Allah beberapa partai telah siap koalisi dengan PPP. Partainya apa saja, dalam beberapa waktu kedepan akan kami sampaikan, karena saat ini sura

PALU, MERCUSUAR- Realisasi belanja modal Pemprov Sulteng 2012 kurang dari 100 persen atau hanya 92,27 persen dari pagu anggaran Rp352 miliar. "Jadi, masih ada sisa anggaran Rp27,2 miliar. Belanja modal kita sudah kurang dari 29 persen sesuai dengan ketentuan, tidak habis lagi dibelanjakan," kata Ketua Fraksi Demokrat Mustar Labolo dalam bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Tengah pada APBD 2012 di ruang Fraksi Demokrat di Palu, Jumat. Bedah LKPJ tersebut dilakukan fraksi untuk memberikan penilaian dan rekomendasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPJ gubernur. Kegiatan itu juga dihadiri pengurus DPD Demokrat dan staf ahli fraksi. Menurut Mustar, mestinya semakin tinggi serapan belanja modal, semakin baik terhadap pembangunan di daerah karena belanja modal tersebut menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Dia mengatakan, jika dibanding dengan serapan belanja pegawai, baik belanja langsung maupun tidak langsung, lebih tinggi. Belanja p

PALU, MERCUSUAR - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Tengah Mustar Labolo menyatakan fraksinya akan merekomendasikan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit investigasi pembangunan gedung serbaguna pariwisata provinsi di Palu. "Kami minta supaya diaudit investigasi karena pembangunan gedung itu sudah menelan anggaran Rp6,425 miliar, tetapi masih ada permintaan lagi untuk dianggarkan pada perubahan APBD 2013," kata Mustar saat membedah laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sulawesi Tengah di ruang Fraksi Demokrat, Jumat (10/5/2013). Bedah LKPJ tersebut juga dihadiri pengurus DPD Demokrat Provinsi Sulteng guna mengetahui apa saja yang menjadi penilaian fraksi terhadap pertanggungjawab gubernur 2012. Mustar mengatakan DPRD telah menyetujui tiga kali penganggaran pembangunan gedung pusat kegiatan kebudayaan di Jalan Mohammad Yamin, Kota Palu itu. Tahun anggaran 2011 DPRD menyetujui Rp1,2 miliar, namun digunakan hanya Rp963 juta. Jumlah tersebut sama de

PALU, MERCUSUAR - Konflik internal PW Muhammadiyah Sulteng yang meluas hingga penurunan Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, menyeret DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dalam spanduk yang ditempelkan kelompok penentang Rektor Heru Wardoyo, mengklaim dukungan Deprov. Ketua Komisi I Deprov, Yahya R Kibi, secara tegas menyatakan klaim tersebut tidak benar. Deprov sebagai lembaga perwakilan rakyat, bersikap netral dan tidak memasuki konflik PW Muhammadiyah maupun Unismuh Palu. “Itu tidak benar. Deprov maupun Pemprov Sulteng tidak pernah berpihak pada salahsatu kelompok yang terlibat konflik PW Muhammadiyah dan Unismuh Palu,” kata Yahya, kemarin (19/6/2013). Deprov dan Pemprov Sulteng lanjut Yahya, menempatkan diri sebagai mediator penyelesaian konflik yang terjadi di Unismuh. “Tidak elok kalau Pemprov dan Deprov mendukung pengambilalihan kepemimpinan PW Muhammadiyah dan Rektor Unismuh. Deprov berkepentingan agar konflik ini bisa diselesaikan dan situasi kondusif,” tekannya. Sa

PALU, MERCUSUAR-Pemprov Sulteng diminta mempublikasikan penerima dana bantuan sosial (Bansos). Publikasi tersebut sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kosnstitusional pada masyarakat. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Moh Ilham Chandra Ilyas, menyarankan agar Pemprov Sulteng memublikasikan penerima Bansos melalui media cetak dan elektronik. “Surat Keputusan Gubernur tetang penerima Bansos merupakan satu bagian utuh dokumen APBD. Olehnya untuk transparansi dan pertanggungjawaban publik, perlu diumumkan lewat media,” ujar Chandra, Rabu (26/6/2013). Selama ini lanjut Chandra, SK Gubernur tersebut tidak pernah diketahui. Malah anggota Deprov juga tidak menerima tembusan SK tersebut. “Mestinya dalam pembahasan APBD telah diketahui siapa saja penerima Bansos berdasarkan SK Gubernur. Sampai saat ini kami tidak pernah tahu SK tersebut. Dengan diumumkannya penerima Bansos, bukan saja dewan yang akan mengawal, namun masyarakat secar

PALU, MERCUSUAR –Diduga ada oknum tertentu yang memainkan anggaran pada APBD 2013. Faktanya, ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2012 senilai Rp22 miliar (M) masuk dalam APBD 2013 tanpa pembahasan bersama DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng. Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Deprov Sulteng, Mustar Labolo, menegaskan fraksinya tidak mengetahui duduk persoalan pemasukan Silpa Rp22 M dalam APBD 2013. FPD tidak pernah membahas pengalokasian Silpa tersebut dalam APBD 2013. “Kami Fraksi Partai tidak tahu menahu. Tidak ada pembahasan secara transparan dan akuntabel saat pembahasan APBD antara tim anggaran pemerintah daerah bersama Banggar, khususnya kami Fraksi Partai Demokrat,” kata Mustar, Rabu (26/6/2013). Menurut Mustar, dalam pembahasan APBD 2013 beberapa waktu lalu, ada dana Silpa APBD tahun sebelumnya berjumlah Rp75 M. Namun dalam perkembangannya, setelah dilakukan koreksi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Silpa menjadi Rp131 M. “Kita sudah bahas dan ploting anggara

PALU, MERCUSUAR-Proyek gedung baru DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dilimpahkan ke proses hukum. Pelimpahan kasus tersebut diputuskan dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi III dengan Sekretariat Dewan dan kuasa direksi pelaksana proyek, Rabu (10/7/2013). Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Deprov, Syafrun Abdullah, mantan kuasa direksi PT Mitra Gusnita Nanda (MGN), Zainuddin dan kuasa direksi Pathwel Mangoni, pesimis dapat melakukan perkuatan beberapa titik struktur yang menjadi temuan Puslibang Kementerian Pekerjaan Umum. Zainuddin selaku kuasa pertama, menyatakan dirinya tidak bertanggungjawab atas kualitas bangunan, karena telah mengundurkan diri tahun 2008 saat mengikuti tes CPNS di Donggala. Ia menjadi kuasa direksi MGN pada tahun 2007-2008, awal pembangunan gedung dikerjakan. “Awalnya saya bertemu Dede Sakkung dan Benny Tandra di warung kopi saat tender kedua. Saya diminta membawa dokumen penawaran ke DPRD. Saat menang tender, saya tidak tahu prosesnya, Dede Sakkung dan Ben

PALU, MERCUSUAR-DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng merekomendasikan pada BPK untuk melakukan audit investigatif untuk tujuan tertentu atas pengelolaan dana bantuan soaial (Bansos) Pemprov Sulteng, yang dinilai tidak transparan. Rekomendasi tersebut menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat, Mustar Labolo, berdasarkan hasil Pansus laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012. “Kenapa dewan minta audit soal Bansos, karena terindikasi ada yang tidak transparan. Dana Bansos berdasarkan laporan Gubernur tersisa sekira tiga miliar. Namun banyak usulan masyarakat tidak bisa dicairkan,” jelas Mustar, Rabu (10/7/2013). “Mengapa penerima Bansos dan hibah harus tertutup? Sampai-sampai anggota Badan Anggaran tidak mengetahui,” ujar Mustar. Diutarakan Mustar, sampai saat ini beberapa Bansos untuk rumah ibadah tidak kunjung cair. Padahal para calon penerima telah diundang untuk menandatangani Bansos sejak November 2012. “Alasannya tidak ada rekening penerima. Padahal dokumen berita acara menyaratka

PALU, MERCUSUAR-Petani kelapa di Buol menolak bibit kelapa yang disalurkan Dinas Perkebunan Provisi Sulteng. Enam puluh ribu bibit kelapa dalam yang dibiayai APBN 2013 tersebut, dinilai warga tidak berasal dari blok pembibitan kelapa dalam Buol. Penolakan petani tersebut disampaikan pada warga dan Pemkab Buol saat Tim DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng melakukan komunikasi dan koordinasi ke kabupaten itu. Menurut anggota Tim Deprov Zainal Daud, bibit yang disalurkan ke petani terindikasi diambil dari blok pembibitan daerah lain. “Masyarakat hanya mau menerima bibit dengan kulaitas terbaik. Sesuai aturan ityu diambil dari blok pembibitan terdekat. Artinya untuk Buol, harus diambil dari Buol, bukan daerah lain. Kedua, bibit itu harus benar-benar kelapa dalam, bukan jenis kelapa lain,” kata Zainal, Selasa (30/7/2013). Dikatakan Zainal, pengadaan bibit tersebut merupakan program nasional untuk peremajaan kelapa dalam di Sulteng, yang dinilai sebagai komoditi yang cukup bagus. “Pemerintah ingi

Pemprov Sulteng dibawah kepemimpinan Gubernur Longki Djanggola dan Wakil Gubernur Sudarto belum sepenuhnya melaksanakan prinsip keadilan anggaran. Setidaknya hal itu mencuat dalam pertemuan antara Tim DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dengan Pemkab Buol,23/7/2013). Tim Deprov yang dipimpin Wakil Ketua Deprov Lutfi Lembah dengan anggota Yahya R Kibi, Zainal Daud, Asgar Djuhaepa, Irwanto Lubis dan Syarifuddin Adam diterima langsung Ketua DPRD Buol Abdullah Batalipu dan Bupati Buol Amirudin Rauf beserta seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Di depan Tim Deprov, Pemkab Buol berharap kucuran anggaran dari APBD Provinsi untuk Buol bisa ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan evaluasi Pemkab, kucuran anggaran yang turun ke Buol melalui proyek-proyek yang dikelola Pemprov Sulteng, relatif kecil dibandingkan yang diterima kabupaten lain. Pemkab Buol sebagaimana dituturkan Zainal Daud, menyatakan siap menyukseskan visi misi Gubernur yang ingin membawa Sulteng sejaj