Revisi UMP Sulteng!

-
PALU, MERCUSUAR-Gubernur Longki Djanggola tidak boleh berkilah soal rendahnya upah minimal provinsi (UMP) Sulteng. Sebelum meneken Keputusan Gubernur soal UMP, seharusnya Gubernur Longki Djanggola mengetahui duduk persoalan UMP dan tidak berlindung dibalik usulan Dewan Pengupahan terkait dengan UMP yang jauh lebih rendah dibanding provinsi lain. “Gubernur sebelum menandatangani UMP harus memahami dulu, mendengar masukan dari pengusaha, pekerja dan tentu tim dari Dinas Nakertras. Jadi ada masukkan dari Tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah. Beliau perlu duduk bersama dan mendengarkan masukkan soal UMP. Benar UMP kita terendah dari seluruh provinsi yang telah menetapkan UMP,” ujar anggota Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Mustar Labolo, menyikapi UMP Sulteng, Senin (12/11/2012) kemarin. Dikatakan Mustar, dengan kondisi perekonomian Sulteng yang tumbuh pesat, semestinya UMP bias dinaikkan lebih dari UMP yang telah ditetapkan Gubernur. “Perlu ditinjau ulang UMP yang telah ditetapkan Gubernur. Perlu dilakukan penyesuaian berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta. Ini merupakan upah layak. Saya yakin pengusaha di daerah ini masih mampu dengan UMP itu. Peningkatan UMP ini akan menaikkan tingkat pendapatan buruh atau pekerja. Dengan cara itu, tingkat kemiskinan di Sulteng bisa ditekan lagi,” katanya. Terpisah, Ketua Fraksi PDIP Huisman Brant Toripalu menyatakan, UMP harus memenuhi rasa keadilan pekerja. Untuk itu, Pemprov harus menjelaskan secara transparan dasar perhitungan UMP yang dilakukan Dewan Pengupahan. “Variabel apa semua dan bagaimana metode penyusunan pengupahan harus jelas. Pekerja harus tahu. Begitu juga dengan pengusaha. Sehingga UMP benar-benar sesuai kondisi Sulteng, adil dan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja,” kata Brant. Senada dengan Brant, anggota Fraksi Partai Demokrat Nawawi Sang Kilat secara tegas menyatakan UMP tidak sebanding dengan kondisi perekonomian Sulteng. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, bahkan diatas pertumbuhan ekonomi nasional, seharusnya dibarengi dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekerja. “Pertumbuhan ekonomi Sulteng pada triwulan I tahun 2012 sebesar 11,25 persen dan triwulan II mencapai 10,25 persen. Triwulan III dan IV saya yakin tidak jauh dari angka ini. Jika pertumbuhan ekonomi bagus, artinya tingkat pendapatan naik. Pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup. Kalau taraf hidup pekerja rendah, berarti pertumbuhan ekonomi timpang dan hanya kelompok tertentu yang diuntungkan,” kata Nawawi. Menurut Nawawi, permasalahan UMP merupakan permasalahan klasik yang terus berulang. Permasalahan utama adalah mengenai kesepakatan besaran UMP antara pemerintah dengan pengusaha dan pengusaha dengan buruh. “Info yang saya terima, upah rata-rata di Indonesia tahun 2012 sekira Rp2,2 juta. Kalau UMP Sulteng tahun 2013 hanya berkisar sembilanratusan, hemat saya kecil. Selain masalah penetapan, permasalahan lainnya mengenai UMP masih banyaknya penyelewengan di lapangan. Meskipun ada aturan UMP, nyatanya upah yang diberikan banyak yang di bawah UMP. Seringkali buruh atau pekerja tidak bisa berbuat banyak, cenderung menerima ketimbang tidak berpenghasilan sama sekali. Pengawasan lemah," tandasnya. Dewan Pengupahan Sulteng telah menetapkan UMP tahun 2013 sebesar Rp995.000 atau naik sebesar Rp110.000 dari UMP tahun 2012. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Sulteng, Muh Nasri Songgo menjelaskan, upah sebesar itu sudah mampu memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) para pekerja. Ada beberapa indikator yang harus dipertimbangkan saat menetapkan UMP. Di antaranya, indeks harga konsumen, kondisi pasar kerja dan produk domestik regional bruto (PDRB). Selain itu kita juga harus melihat kesanggupan perusahaan membayar upah pekerja. Jika dibandingkan 11 provinsi di Indonesia yang telah menetapkan UMP, Sulteng ternyata yang paling rendah. Mengenai ini, Gubernur Sulteng Longki Djanggola menegaskan pihaknya hanya menetapkan UMP berdasarkan usulan yang ditetapkan oleh dewan pengupahan daerah. “Maka untuk itu silakan tanyakan pada mereka (dewan pengupahan) kenapa UMP Sulteng dapat seperti itu. Secara teknis mereka yang lebih tahu, kenapa UMP ditetapkan seperti itu. Saudara perlihatkan ke mereka data-data yang anda sampaikan tersebut,” demikian pesan singkat gubernur kepada Mercusuar, Kamis (8/11/2012). Kata Longki, selaku Gubernur, ia hanya meneken rekomendasi UMP yang disodorkan dewan pengupahan. Gubernur kembali tidak banyak berkomentar ketika disodori pertanyaan, mengapa nilai UMP Sulteng rendah padahal di awal kepemimpinan Longki-Sudarto, pertumbuhan ekonomi di Sulteng mencapai 9,16 persen atau melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. “Ia betul, itu salah satu dari sekian banyak kriteria untuk indikator UMP. Yang saya tahu selain pertumbuhan ekonomi, juga perlu diperhatikan kemampuan fiskal daerah, kemampuan pengusaha, produktivitas dan lain-lain,” balas Gubernur. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HUKUM DAN MORALITAS

-
A. LATAR BELAKANG Moral adalah satu kata yang kerapkali tidak punya nilai atau makna yang berarti dalam kancah struktur hukum di Indonesia. Pembuat hukum sampai dengan penegak hukum adalah hamba hukum yang perjuangannya membela kebenaran dan keadilan, namun pada kenyataannya seringkali di tangan merekalah hukum menjadi berwarna dan ketika sampai ke masyarakat ditanggapi secara berbeda. Hukum dibuat bukan tanpa makna. Hukum dalam upaya penegakannya tidak hanya membutuhkan rule of law , tetapi juga rule of man , karena hukum dibuat oleh manusia, ditegakkan oleh manusia dan untuk manusia. Oleh karenanya moral sangat penting dijadikan dasar rule of man . Dimensi moral sangat penting untuk mengarahkan hukum sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang adil dan sejahtera. B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa hubungan manusia, hukum dan moral? 2. Sejauhmana moral mempengaruhi pelaksanaan hukum? C. TUJUAN 1. Mengetahui hubungan antara manusia
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertahta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nusantara ini
Baca selengkapnya

Negeriku Makin Lucu

-
Gambar
Foto: Dok.Accor Hotels/Kompas Oleh: Temu Sutrisno Makin hari Kian ke sini Negeriku makin lucu Hahahahahahahaha Ada yang merasa paling tahu Ia sebut yang lain dungu Ada yang merasa paling kuasa Ia ingin mengatur segalanya Ada pula yang merasa paling adil Ia tafsir aturan dengan segala dalil Ada yang selalu merasa benar Menuding yang lain biang kerusakan Ada yang menebar mantra sakti terzalimi Padahal sakit hati Terjungkal kehilangan kursi Oh Tuhan Biarkan sejenak aku tertawa Hahahahahahahaha Izinkan aku mengeja makna Tanda alam yang Engkau goreskan Dalam sujud Ku genggam erat keyakinan Engkaulah pemilik kedaulatan Kata paling Kata lebih Merasa paling Merasa lebih Menggerogoti hati Mengerdilkan pikir Paling baik Paling berani Paling adil Paling hebat Lebih dahsyat Lebih kuat Lebih teruji Lebih makmur Lebih sejahtera Lebih baik, tidak menggambarkan dirinya paling baik Lebih adil, tidak membuktikan tidak ada keadilan Seperti anjing mungil menggonggon
Baca selengkapnya