VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

PALU, MERCUSUAR-Gubernur Longki Djanggola tidak boleh berkilah soal rendahnya upah minimal provinsi (UMP) Sulteng. Sebelum meneken Keputusan Gubernur soal UMP, seharusnya Gubernur Longki Djanggola mengetahui duduk persoalan UMP dan tidak berlindung dibalik usulan Dewan Pengupahan terkait dengan UMP yang jauh lebih rendah dibanding provinsi lain. “Gubernur sebelum menandatangani UMP harus memahami dulu, mendengar masukan dari pengusaha, pekerja dan tentu tim dari Dinas Nakertras. Jadi ada masukkan dari Tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah. Beliau perlu duduk bersama dan mendengarkan masukkan soal UMP. Benar UMP kita terendah dari seluruh provinsi yang telah menetapkan UMP,” ujar anggota Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Mustar Labolo, menyikapi UMP Sulteng, Senin (12/11/2012) kemarin. Dikatakan Mustar, dengan kondisi perekonomian Sulteng yang tumbuh pesat, semestinya UMP bias dinaikkan lebih dari UMP yang telah ditetapkan Gubernur. “Perlu ditinjau ulang UMP yang t

PALU, MERCUSUAR-Menteri dalam Negeri melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri menyarankan agar perubahan organisasi tata laksana kerja dinas-dinas di Sulteng dikaji kembali. Saran tersebut merupakan salahsatu poin hasil konsultasi Pansus DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng yang membahas perubahan Perda tentang Dinas-dinas. “Saat konsultasi, Bagian Organisasi Kemengadri mengatakan perlunya dikaji kembali usulan pemekaran SKPD. Pada prinsipnya, hal itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan, karena pemekaran SKPD akan membebani anggaran,” terang anggota Pansus, Huisman Brant Toripalu, kemarin (25/9/2012). Pansus lanjut Brant, setelah menerima masukan dari Kemndagri akan menyarankan pada pemerintah untuk melakukan kajian terhadap aspek yuridis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata laksana kerja perangkat daerah dan aspek anggaran yang berkaitan dengan kemampuan daerah membiayai pemekaran SKPD, baik dinas maupun badan.

PRODUK kakao Sulteng berpotensi menembus pasar Eropa. Tanggapan pelaku usaha perkakaoan Eropa cukup bagus pada produk kakao Sulteng, dalam pameran beberapa waktu lalu di Paris. Potensi tersebut digambarkan anggota Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Zainal Daud, yang turut dalam rombongan Pemprov Sulteng, dalam kunjungannya ke Perancis. Diungkapkan Zainal, untuk menyasar pasar Eropa, dibutuhkan peningkatan kualitas produk kakao. Kakao Sulteng harus memiliki kualitas berstandar internasional. “Respon cukup bagus. Dibandingkan dengan kakao Pantai Gading dan Ghana, (kakao) kita tidak kalah bagus. Memang masih dibutuhkan sentuhan sedikit lagi untuk memenuhi standar internasional,” ujar Zainal. Wilayah Eropa sangat membutuhkan pasokan kakao yang sangat tinggi. Negara tujuan ekspor untuk kakao dan produk kakao ini terbesar untuk Uni Eropa adalah Jerman, Perancis, Belgia, Italia, Austria dan Spanyol. “Mereka sangat butuh kakao. Ini peluang bagi Sulteng sebagai salahsatu daerah penghas

Tepat tanggal 10 Oktober 2012, Pemerintahan Kabupaten Buol akan dipimpin oleh Amirudin Rauf dan Syamsudin Koloi sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjabat hingga 2017 mendatang. Pelantikan keduanya akan dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten (Dekab) Buol, yang rencananya akan dilakukan oleh Gubernur Sulteng Longki Djanggola. Sebagimana diketahui, pasangan Amirudin- Syamsudin (AS) yang mengusung moto “ perubahan” tersebut adalah pasangan peraih suara terbanyak dalam Pemilukada Buol dengan total perolehan suara mencapai 36.468, atau 49,35 persen dari total suara sah pemilih 73.900 suara. Banyak harapan masyarakat Buol yang disandarkan pada kepemimpinan baru tersebut. Berbagai pekerjaan rumah telah menanti untuk diselesaikan keduanya dalam lima tahun kedepan. Pemberantasan korupsi, penuntasan kasus Ramadhan berdarah, reformasi birokrasi, pembenahan tata kelola keuang daerah, pembenahan fasilitas vital seperti air dan listrik, serta masih banyak lagi pekerjaan rumah yang akan di

PALU, MERCUSUAR-Aset Pemprov Sulteng tumpang tindih kepemilikan dengan Pemkab Donggala dan Pemerintah Pusat. Adanya tumpang tindih kepemilikan, menjadi temuan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rusli Dg Palabbi, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Donggala, tanggal 8 Oktober lalu. Tumpang tindih status kepemilikan yang pertama, Pelabuhan Wani. Pelabuhan tersebut masih terdata di sebagai aset Pemprov Sulteng. Pada saat bersamaan Pelabuhan Wani juga tercatat sebagai aset Pemerintah Pusat. “Berdasarkan data aset Pemprov Sulteng, Pelabuhan Wani tercatat dengan luas lahan 900 M2. Disitu juga terdata ada Pos Polisi 30 M2, Pos Jaga 30 M2 dan bangunan gedung 30 M2,” ungkap Rusli, kemarin (10/10/2012). Namun berdasarkan keterangan pegawai Bidang Perhubungan Laut Dishub Kominfo Sulteng, Pelabuhan Wani telah jadi aset Pemerintah Pusat. Malah sejak tahun 1985, Pemerintah Pusat secara rutin menganggarkan pengembangan dan rehabilitasi pembangunan melalui APBN. Temuan lainnya, aset Pemp

Oleh: Temu Sutrisno Peringatan tahun baru Jawa atau 1 Suro merupakan penanda pergantian tahun menurut penanggalan Jawa. Pada 2012 ini tahun Jawa telah berumur 1946 tahun, yang penetapannya dilakukan pada jaman Kerajaan Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613-1645 M), menggantikan penanggalan Hindu yaitu tahun Saka. Tanggal 1 Suro diperingati tepat dengan 1 Muharram atau Asyuro. Sebutan Asyuro dari bahasa Arab dalam dialek masyarakat Jawa berubah jadi Suro. Ketika itu di masyarakat Jawa, tahun yang menjadi pegangan masyarakat pada zamannya adalah Tahun Saka yang berdasarkan peredaran matahari. Sementara bagi umat Islam sendiri menggunakan Tahun Hijriyah. Pada waktu Sultan Agung berkuasa, Islam telah diakui menjadi agama di lingkungan istana Mataram (Islam). Maka untuk tetap meneruskan penanggalan Tahun Saka yang berasal dari leluhurnya dan ingin mengikuti penanggalan Tahun Hijriyah, maka Sultan Agung membuat kebijakan mengubah Tahun Saka menjadi Tahun

Seorang sejarawan pernah berujar bahwa sejarah itu adalah versi atau sudut pandang orang yang membuatnya. Versi ini sangat tergantung dengan niat atau motivasisi pembuatnya. Barangkali ini pula yang terjadi dengan Majapahit, sebuah kerajaan maha besar masa lampau yang pernah ada di negara yang kini disebut Indonesia. Kekuasaannya membentang luas hingga mencakup sebagian besar negara yang kini dikenal sebagai Asia Tenggara. Namun demikian, ada sesuatu yang ‘terasa aneh’ menyangkut kerajaan yang puing-puing peninggalan kebesaran masa lalunya masih dapat ditemukan di kawasan Trowulan Mojokerto ini. Sejak memasuki Sekolah Dasar, kita sudah disuguhi pemahaman bahwa Majapahit adalah sebuah kerajaan Hindu terbesar yang pernah ada dalam sejarah masa lalu kepulauan Nusantra yang kini dkenal Indonesia. Inilah sesuatu yang terasa aneh tersebut. Pemahaman sejarah tersebut seakan melupakan beragam bukti arkeologis, sosiologis dan antropologis yang berkaitan dengan Majapahit yang jika dicerna dan d

Di dalam Mitologi Jawa diceritakan bahwa salah satu leluhur Bangsa Sunda (Jawa) adalah Batara Brahma atau Sri Maharaja Sunda, yang bermukim di Gunung Mahera. Selain itu, nama Batara Brahma, juga terdapat di dalam Silsilah Babad Tanah Jawi. Di dalam Silsilah itu, bermula dari Nabi Adam yang berputera Nabi Syits, kemudian Nabi Syits menurunkan Sang Hyang Nur Cahya, yang menurunkan Sang Hyang Nur Rasa. Sang Hyang Nur Rasa kemudian menurunkan Sang Hyang Wenang, yang menurunkan Sang Hyang Tunggal. Dan Sang Hyang Tunggal, kemudian menurunkan Batara Guru, yang menurunkan Batara Brahma. Berdasarkan pemahaman dari naskah-naskah kuno bangsa Jawa, Batara Brahma merupakan leluhur dari raja-raja di tanah Jawa. BANI JAWI KETURUNAN NABI IBRAHIM Di dalam Kitab ‘al-Kamil fi al-Tarikh‘ tulisan Ibnu Athir, menyatakan bahwa Bani Jawi (yang di dalamnya termasuk Bangsa Sunda, Jawa, Melayu Sumatera, Bugis… dsb), adalah keturunan Nabi Ibrahim. Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim, semakin nyata, ketika