APBD Sulteng Tembus R1,7 Triliun
PALU, MERCUSUAR-Pemerintahan Longki Djanggola dinilai selangkah lebih maju dalam penyusunan RAPBD 2012. Longki berani memproyeksikan pengeluaran melebihi pendapatan yang nilainya mencapai Rp1,925 triliun.
“Dengan pendapatan ditargetkan Rp1,772 triliun, terjadi defisit Rp152,092 miliar. Tapi pemerintah telah memproyeksikan Silpa APBD 2011 sebesar itu, sehingga defisit anggaran tertutupi,” kata anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari Partai Patriot, Sonny Tandra, kemarin (28/11).
Selama ini ungkap Sonny, pemerintah selalu mengajukan APBD antara sisi pendapatan dan pengeluaran sama besar. “Jauh hari pemerintah dibawah Pak Longki telah memproyeksikan Silpa tahun berjalan. Silpa selama ini kita hitung dalam pembahasan perubahan APBD tahun berikutnya. Dengan cara seperti ini telah terjadi efesiensi pengelolaan anggaran, yang seharusnya menunggu APBD Perubahan 2012, tapi telah dialokasikan dan dihitung dalam APBD 2012. Ini menunjukkan Pak Longki memiliki jiwa kewirausahaan dalam penyusunan APBD dan penyusunan program kerja,” nilai Sonny.
Keberanian Longki memproyeksikan Silpa 2011 sebesar itu kata Sonny, karena terjadi tren peningkatan Silpa yang dikarenakan efesiensi anggaran dari proses tender dan peningkatan pendpatan asli daerah yang jauh melebihi target pendapatan yang telah direncanakan.
Terpisah, Ketua Komisi III Nawawi Sang Kilat, mengemukakan tejadi kenaikan anggaran infrastruktur sekira 70 persen dari anggaran tahun 2011. Infrastruktur tahun 2011 hanya sekira Rp152 miliar dan dalam RAPBD 2012 diajukan Rp281,74 miliar.
“Perbandingan belanja langsung dan tidak langsung Rp864,9 miliar berbanding Rp1,060 triliun. Sekilas terlihat belanja tidak langsung lebih besar. Tapi jika dirunut, didalamnya telah ada untuk kebutuhan masyarakat seperti BOS Rp323 miliar, dana bantuan sosial Rp8 miliar dan bantuan kabupaten/kota Rp93,9 miliar,” ujar Nawawi.
RAPBD 2012 lanjut Nawawi, diprioritaskan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pertanian. “Tapi ada sedikit kekurangan dan ini bias dicatat dalam pembahasan nanti, Lingkungan Hidup yang jadi urusan wajib hanya dapat Rp7 miliar dan ini terkecil dari delapan belas urusan wajib. Padahal kita tahu kerusakan lingkungan di Sulteng eskalasinya naik,” katanya. TMU
Komentar
Posting Komentar