VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

Oleh: Temu Sutrisno PEKAN kemarin publik Indonesia disentakkan berita Ummi membakar diri dengan dua anaknya di kamar mandi kostnya, Sleman Yogyakarta. Ia tertekan karena terlilit hutang Rp20 ribu pada tetangganya. Pada saat bersamaan kita juga disuguhkan pemeriksaan kasus korupsi. Para terdakwa dan tersangka masih bisa tertawa dibawah sorotan kamera. Dua fakta yang sangat kontradiktif. Bagaimana sebenarnya Islam memandang orang yang lemah? Allah SWT dengan hikmah-Nya telah menciptakan manusia berbeda-beda status sosialnya. Ada yang menjadi pemimpin dan ada yang dipimpin. Ada yang ditakdirkan kaya, ada pula yang miskin. Semuanya dijadikan sebagai ujian bagi hamba-Nya. Sebagaimana firman-Nya: “Dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain, maukah kamu bersabar? Dan adalah Rabb kalian Maha Melihat.” (Qs. Al-Furqan: 20) Dalam firman-Nya yang lain, “Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas s

PALU, MERCUSUAR-Jumlah masyarakat sekitar Danau Lindu yang terserang Schitosomiasis meningkat. Saat ini sekira 4 persen masyarakat yang berada di kawasan danau Lindu terserang virus yang belum ditemukan obatnya itu. Padahal tahun sebelumnya, hanya ditemukan sekira 0,82 persen masyarakat yang terinfeksi. “Laporan yang kami terima dari masyarakat, terjadi peningkatan hingga 4 persen dari populasi masyarakat yang bermukim di sekitar Danau Lindu,” ungkap anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng asal Poso, Sonny Tandra, kemarin (12/8). Dikatakan Sonny, pemerintah harus secepatnya turun tangan untuk pencegahan meluasnya penyebaran virus tersebut. “Ini penyakit yang hanya ada di Lindu. Meski anggaran untuk penyakit menular dalam APBD sangat kecil, pemerintah harus turun tangan. Jangan sampai sebarannya meluas,” ujar politisi Partai Patriot itu. Peningkatan jumlah masyarakat yang terserang Schitosomiasis menurut Sonny, dikarenakan penanganan dari instansi teknis kesehatan yang kurang optimal. Ha

PALU, MERCUSUAR-Pemprov Sulteng bersama-sama Direksi PT Bank Sulteng menyeriusi pengembalian kredit macet. Untuk melakukan penagihan, PT Bank Sulteng melibatkan debt collector dari Makassar, Star Action. Keterlibatan perusahaan penagih hutang tersebut terungkap dalam jawaban tertulis Gubernur HB Paliudju, atas pertanyaan beberapa anggota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng terkait laporan pertanggungjawaban gubernur dalam pengelolaan APBD 2009, beberapa waktu lalu. Selain melibatkan debt collector, Direksi PT Bank Sulteng menurut Gubernur juga bekerjasama dengan pengadilan dan kejaksaan untuk penagihan. “Direksi telah membuat kesepakatan dengan kejaksaan dan menandatangani MoU untuk kredit yang sulit ditagih. Kerjasama ini difasilitasi Asosiasi Bank Daerah Seluruh Indonesia, di Jakarta,” jelas Gubernur dalam jawaban tertulisnya. Direksi lanjut Gubernur, juga bekerjasama dengan kantor pelelangan (KP2LN/PUPN). “Penagihan juga dilaksanakan langsung oleh petugas kredit masing-masing cabang PT B

GUNA mengatasi kekurangan sumberdaya listrik di Sulteng, pemerintah perlu mengembangkan pembuatan energi alternatif. Demikian disampaikan juru bicara Pansus laporan hasil koordinasi dan komunikasi antar daerah, Suryawati Hosari dalam paripurna DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng kemarin (7/7). Sulteng kata Suryawati, bisa bertukar pemikiran dalam pengembangan energi alternatif dengan Pemprov Jawa Barat, yang telah berhasil mengatasi krisis energi. Berdasarkan hasil kunjungan Komisi III, untuk mengatasi krisis energi listrik, Pemprov Jawa Barat memanfaatkan potensi panas bumi yang banyak bertebaran di wilayah itu. Pemprov Jawa Barat menargetkan pengembangan Potensi Panas Bumi sampai dengan Tahun 2025 sebesar 3267 MW (target Road Map Nasioanal), yang tersebar di Bogor (Gunung Pancar 50 MW, Kawah Ratu Gunung Salak 352 MW, Kiara Beres Gunung Salak 225 MW). Sukabumi (Jampang 225 MW), Garut ( Cilayu 100 MW, Gunung Guntur Masigit 70 MW), Cianjur (Tanggeung-Cibungur 100 MW), Tasikmalaya (G.Galungg

PALU, MERCUSUAR-Poros jalan Mepanga-Basi yang menghubungkan kabupaten Parmout dengan Tolitoli, kondisinya sangat meprihatinkan. Demikian dikemukakan anggota Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Rusli Dg Palabbi. “Saya baru dari Tolitoli melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi realisasi APBD 2009. Kondisi jalan Pasir Putih (sebutan poros Mepanga-Basi. Red), cukup memprihatinkan. Banyak titik kerusakan. Kondisi ini perlu perhatian serius dari pemerintah,” ujar Rusli di ruang kerjanya, Kamis (5/8). Pemkab Tolitoli pada rombongan Deprov lanjut Rusli, mengusulkan agar poros jalan tersebut ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional, sehingga beban pembiayaan ditanggung APBN. “Menurut Pemkab Tolitoli, APBD kabupaten dan provinsi terbatas untuk penanganan jalan tersebut. Saya kira, usulan ini patut diapresiasi positif sebagai solusi kerusakan jalan yang makin parah dan terjadi hampir setiap tahun,” kata politisi PBR itu. Berdasarkan catatan Komisi III ungkap Rusli, masih banya

UPAYA peningkatan sumberdaya manusia (SDM) di Sulteng terkait pengeloaan potensi sumberdaya alam (SDA), harus digenjot. Masih banyak potensi SDA tidak terkelola, dikarenakan SDM yang belum memadai di bidang terkait. “Jika dikaitkan dengan sumberdaya alam (SDA) yang kita miliki, SDM kita sangat lemah. Kita tidak memiliki SDM yang secara teknis mampu mengolah SDA yang ada,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi (Deprov) Suprapto Dg Situru, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/8). Lemahnya SDM menurut Prapto, tidak lepas dari kerja pemerintah yang belum optimal. Pemerintah katanya, seharusnya mendorong putra Sulteng yang memiliki tingkat kecerdasan bagus, untuk terus menimba ilmu sesuai dengan potensi SDA yang ada. Usai menempuh pendidikan, mereka diberikan kesempatan untuk mengolah SDA yang ada. “Dengan cara itu, Nikel, Emas dan SDA potensial lainnya, bisa dikelola sendiri. Kita bikin pabrik sendiri. Tidak perlu menunggu ahli dari luar. Jika kemampuan investor dalam daerah kecil, mak

PALU, MERCUSUAR – Rendahnya realisasi anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Sulteng yang bertalian dengan pelayanan publik, harus disikapi tegas oleh Gubernur. Demikian dinyatakan Direktur Central Sulawesi Institute, Itho Murtadha. Dikatakan Itho, rendahnya realisasi anggaran SKPD layanan publik, sangat merugikan masyarakat. “Anggaran tersebut harusnya mengena langsung pada kebutuhan masyarakat, namun tidak sampai karena pengelolaanya yang tidak bagus,” katannya, Rabu (4/8) Dicontohkan Itho, serapan anggaran PU yang sangat rendah akan berpengaruh pada infrastruktur daerah. Dalam amatannya masih ada beberapa ruas jalan dan jembatan yang membutuhkan peningkatan. “Serapan yang rendah bisa juga dikarenakan beberapa hal, diantaranya perencanaan yang tidak matang. Untuk hal ini, saya kira Bappeda harus melakukan evaluasi kinerja SKPD. Selanjutnya DPRD Provinsi (Deprov) menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan secara ketat,” sarannya. Sebelumnya diberitakan sebanyak 12 SKPD Pe

ANGGOTA Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dari daerah emilihan Buol-Tolitoli, Zaenal Daud, menduga ada perubahan anggaran peningkatan jlan Air Terang-Lampasio, yang menghubungkan kabupaten Buol-Tolitoli. Kondisi ruas jalan Air Terang-Lampasio saat ini rusak parah. “Dalam APBD 2010 dianggarkan Rp1,5 miliar untuk peningkatan jalan tersebut. Namun yang saya lihat di lapangan, hanya dilakukan cutting pada lereng bukit tepi jalan di sekitar Lampasio. Saya akan cek dokumen, sepertinya ada perubahan perencanaan dari perkerasan jalan,” ujar Zaenal Daud, di ruang kerjanya (9/8). Dikatakan Zaenal, Kepala Dinas PU Sulteng harus segera turun tangan memantau dan mempercepat pelaksaanaan proyek jalan Air Terang-Lampasio. Terbukanya jalan tersebut lanjut Zaenal, akan memperpendek jalur transportasi Buol-Tolitoli. “Jika jalan itu bagus, aksesibilitas ekonomi warga di sekitar baik dari Buol ke Tolitoli atau sebaliknya, akan meningkat. Jalan ini merupakan jalan yang menghubungkan kantong-kantong

PALU, MERCUSUAR-Terkait banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sejumlah kabupaten, DPRD kabupaten harus pro aktif menindaklanjutinya. Hal itu dikemukakan anngota DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Nawawi Sang Kilat. “Sesuai UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK Pasal 7 ayat (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya dan pada ayat (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan. Mengacu pada ketentuan ini, DPRD harus pro aktif menindaklanjuti temuan BPK,” ujar Nawawi, di Shelter Deprov kemarin (Selasa, 1/6). DPRD lanjut Nawawi harus membentuk Pansus untuk membahas temuan BPK, dengan memberikan catatan kritis dan mebuat rekomendasi untuk pemerintah daerah. “Jika temuan BPK terindikasi pidana atau merugikan keuangan negara/daerah, DPRD bisa meminta kepolisian, kejaksaan atau

PALU, MERCUSUAR - Dana bagi hasil untuk kabupaten Morowali sebesar Rp3,2 miliar, belum disetor Biro Keuangan Pemprov Sulteng. Dana bagi hasil tersebut merupakan pendapatan pada bulan November-Desember 2009 dan Triwulan I APBD 2010. “Itu yang disampaikan Kepala Kantor Pengeloaan Keuanganan Aset Daerah Morowali, saat kami melakukan koordinasi dalam dalam daerah pekan lalu (28/7),” terang anggota Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng asal Morowali, Chaeruddin Zen akhir pekan kemarin. Padahal lanjut Chaeruddin, berdasarkan data Biro Keuangan Pemprov Sulteng yang diterima Komisi II, uang tersebut dinyatakan telah ditransfer. “Malah dana yang ada telah ditransfer hingga bulan Maret,” ungkap mantan Sekkab Morowali itu. Atas temuan itu Komisi II dalam waktu dekat akan melakukan klarifikasi ke Biro Keuangan, sehingga permasalahan yang ada menjadi jelas. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulteng, Baharuddin HT yang dikonfirmasi soal temuan belum disetornya dana bagi hasil ta

PALU, MERCUSUAR - Pengalihan anggaran pembangunan Gedung Wanita (GW) ke pembuatan pagar STQ sebesar Rp1,1 miliar, merupakan pelanggaran. Pasalnya, pengalihan anggaran baru bisa dilakukan dengan persetujuan Deprov. “Itu sebuah pelanggaran,” kata anggota Komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Markus Sattu Paembong, Jumat (6/8). Alasan Karo Perlengkapan Umum Pemprov Sulteng, Kasman Lassa, tidak perlu persetujuan Deprov karena Gubernur memiliki kewenangan pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam PP No. 19 Tahun 2010, dinilai Markus keliru. “APBD adalah produk bersama antara pemerintah dan Deprov. Olehnya tidak benar diperbolehkan menggeser anggaran tanpa sepengetahuan dan persetujuan Deprov. Selain itu, sampai saat ini fungsi Deprov dalam hal pengawasan dan budgeting belum berubah. Mengacu pada dua fungsi itu, apa yang disampaikan Karo seperti tidak mengindahkan kedudukan dan fungsi Deprov,” ujarnya. Pekan lalu lanjut Markus, Komisi I telah memanggil Karo Perlengkapan Umum Kasman La

BERDASARKAN hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Universitas Indonesia, menempatkan Sulawesi Tengah pada peringkat ke tujuh (secara nasional), untuk peredaran dan penggunaan narkotika dengan jumlah pemakai sekitar 40 ribu orang. Olehnya penting untuk mengambil langkah-langkah kongkrit, dengan sebuah gerakan sosialisasi pada program dan kegiatan pemberantasan masalah tersebut di atas. “Jangan hanya berupa slogan-slogan dan spanduk-spanduk himbauan semata,” ujar Ketua Komisi DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng Sri Indraningsih Lalusu, dalam paripurna laporan pengelolaan APBD 2009, kemarin (15/7). TMU