Wartawan dan Nabi Palsu

-

Oleh: Temu Sutrisno




Tengah hari beranjak sore. Tonakodi berdiri di bordes lantai dua bangunan kantor asosiasi profesi. Tatapannya mengarah pada awan hitam tipis, yang mulai mengarak ke arah perbukitan di sebelah barat kota. 

Perbukitan yang dulu indah membiru, kini nampak kecoklatan di beberapa titik. Sebagian area menganga seperti menertawakan diri sendiri. Bukit perkasa yang tak mampu melawan kuasa, digerogoti mesin dibongkar paksa, dikeruk, dijual ke pulau manca.

Serombongan bangau terbang melintas dari kabupaten sebelah, menuju ke utara. Rombongan burung itu, berupaya menghindari debu yang membumbung mengangkasa.

"Assalamualaikum."

"Waalaikumsalam," sahut Tonakodi menyambut beberapa anak muda. 

Tonakodi mempersilakan tamunya masuk, sembari menyalami satu per satu.

"Tabe le Tonakodi, ini beberapa adik-adik mahasiswa mau belajar, bincang-bincang soal jurnalistik," Ami, sahabat Tonakodi membuka pembicaraan.

"Ohh. Baguslah, kalau masih ada anak-anak muda mau belajar jurnalistik," sambut Tonakodi.

"Tapi saya ingatkan ya, sebetulnya di luar sana masih banyak orang yang lebih paham jurnalistik dibanding saya. Anggap saja ini hanya diskusi awal. Istilah buku, baru judulnya. Isinya, nanti bisa diskusi atau belajar dengan orang lain," kata Tonakodi.

"Saat kami belajar di kampus, ada teman bilang sekarang ini tidak ada lagi wartawan yang independen. Sulit menemukan wartawan idealis. Seperti lagu Rhoma Irama, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Bagaimana menurut Tonakodi?" tanya Adrian, mahasiswa perguruan tinggi Islam.

"Tonakodi, tabe. Ada juga orang yang mengaku wartawan bilang, saat ini etika nomor sekian, yang penting ada pemasukan," Lulu menambah daftar pertanyaan.

Tonakodi tersenyum mendengar semangat mahasiswa menembakkan peluru pertanyaan berentetan.

"Baik. Kita mulai satu-satu. Pelan-pelan saja," ujar Tonakodi.

Perlu dipahami, wartawan itu tugasnya mengabarkan, menyampaikan pesan. Tugasnya mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, menyimpan, dan pada ujungnya menyampaikan informasi demi kepentingan publik. Sebuah tugas mulia memenuhi hak informasi masyarakat."

Dalam bahasa arab, penyampai pesan disebut nabi. Sementara dalam bahasa Inggris disebut messenger.

"Bukan bermaksud membandingkan atau menyejajarkan dengan nabi, wartawan perannya mirip dengan nabi atau messenger. Atau katakanlah menjalankan sedikit dari sekian banyak tugas kenabian," lanjut Tonakodi.

Kenapa? Semangat pesan yang disampaikan para nabi dan wartawan sama. Apa? Kebenaran.

Kata kunci berikutnya, para nabi menyampaikan pesan Tuhan dengan bahasa penuh kesantunan, penuh rahmat. Wartawan dalam menyampaikan pesan juga diikat dengan etika. Selain benar, juga harus disampaikan dengan baik dan tanpa iktikad buruk, papar Tonakodi panjang lebar.

"Tapi di luar sana, banyak orang yang mengaku wartawan diduga melanggar etik, nyaman saja. Contohnya, pernah diberitakan di sebuah media wartawan ditangkap karena meminta paksa dan menerima sesuatu. Seingat saya, berita seperti itu sudah berkali-kali muncul di media," sergah Dicky.

"Jangankan wartawan. Dalam sejarah kenabian, ada juga orang-orang yang disebut nabi palsu. Dalam konteks jurnalisme, ada juga wartawan yang tidak menyampaikan informasi dengan benar, tidak beriktikad baik, atau mereka yang memanfaatkan profesi untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum dan etika," tutur Tonakodi.

"Bagaimana kalau mereka sudah mengantongi sertifikat kompetensi?" tiba-tiba Ami turut menajamkan diskusi.

"Hahaha...saya kira tadi yang bertanya mahasiswa juga," Tonakodi bagara Ami.

Sertifikat kompetensi wartawan bisa dicabut, jika terbukti yang bersangkutan melanggar hukum dan etika jurnalistik.

"Pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers tentang Pencabutan Sertifikat dan Kompetensi Wartawan. Jika terbukti melanggar, maka kartu dan sertifikatnya dicabut. Jadi setelah dinyatakan sebagai wartawan kompeten harus benar-benar menjaga marwah profesi wartawan,” ujar Tonakodi.

Soal idealisme, Tonakodi menganalogikan seperti iman.

"Memegang prinsip pasti penuh ujian, sebuah pilihan yang tidak mudah. Seperti iman dalam kita beragama. Kadang iman naik turun. Tapi bagi mereka yang memegang teguh, pada akhirnya bakal mendapat konsekuensi yang membahagiakan. Begitu juga dalam dunia jurnalistik. Mungkin mereka yang menyalahgunakan saat ini aman, nyaman, dan terpenuhi kepentingannya. Tapi ingat, ada pengadilan akhir, pengadilan ilahi. Menjadi wartawan idealis memang berat bagi orang-orang yang terbiasa tidak mematuhi etika. Berat. Seberat orang beriman di akhir zaman, mereka seperti memegang bara api di tangannya, untuk mempertahankan imannya."

"Tapi yakinlah, di antara mereka yang menyalahgunakan profesi, masih banyak wartawan baik. Wartawan yang memegang teguh peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pers dan kode etik jurnalistik. Saya berprasangka baik dan berkeyakinan seperti itu," ucap Tonakodi.

Tak terasa, sore menjelang. Angin terus membawa awan berkumpul, berkondensasi, bersiap meredakan kepulan debu yang memayungi kota.

Adrian, Ali, dan kawan-kawan pamit pulang. Tonakodi dan Ami pun bergegas meninggalkan kantor, sebelum hujan menjalankan amanah menyuburkan tanah. ***



Tana Kaili, 3 September 2025

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kedudukan DPRD Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

-
UUD NRI 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat, yang keberlakuannya berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat. Sehingga UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu materi penting konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara, dalam bentuk kekuasaan yang diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara, berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antarlembaga negara. Meminjam pendapat William G. Andrews, konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu men...
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertakhta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nus...
Baca selengkapnya

ALIRAN STUDI HUKUM KRITIS (CLS)

-
Oleh: Temu Sutrisno     Studi Hukum Kritis atau Critical Legal Studies (CLS), adalah teori yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standard-standard di dalam teori dan praktek yang selama ini telah diterima. Penganut Studi Hukum Kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya power relationship dalam masyarakat. Moh Mahfud MD menegaskan, doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan (power) secara politik[1]. Moh.Mahfud MD menegaskan dalam disertasinya Politik Hukum di Indonesia bahwa, “Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.” Sementara politik itu sendiri adalah pertarungan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat atau negara.[2] Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyaraka...
Baca selengkapnya