Suara Senyap di Balik Demonstrasi

-

 



Minggu pagi (31/8/2025) usai kegiatan di Cikarang Bekasi, saya kontak teman di Jakarta, Etal, menanyakan kondisi Jakarta.

"Aman mas. Pagi ini kondusif. Biasanya demo mulai jam dua siang hingga malam," sahut Etal.

"Siap, tengkiyu infonya pak lawyer ganteng. Pagi ini saya meluncur ke Jakarta, besok balik ke Palu."

Hari beranjak siang. Saya bersama Ketua DKP PWI Sulteng, Pak Mahmud dan dua kawan asal Manado, menuju Jakarta. 

Semalam dan Senin dinihari, saya mencoba membaca kondisi Jakarta dari sudut rakyat biasa.

Di seputaran jl  Agus Salim, Kebon Sirih, Kwitang, hingga Senen (jalan dan kawasan bukan menunjukkan urutan rute, namun titik-titik di mana saya berbincang) bertemu dengan penjual di warung kopi, Warteg, beberapa orang yang lalu lalang, dan sopir taksi online.



Bertanya pada mereka, apa yang mereka rasakan selama ada aktivitas demonstrasi tanggal 25-30 Agustus.

Petrus, sopir yang mengantar keliling mengaku pendapatannya turun drastis. Biasanya, ia bisa mendapatkan 400 hingga 600 ribu sehari. Malah dalam kondisi ramai, kadang bisa tembus satu juta. 

Dalam tiga hari terakhir, ia hanya mendapat 150 ribu.

"Dari bapak putar-putar, mungkin bisa seratus lebih. Tiga hari ini baru dapat 150. Saya masih harus setoran dan memenuhi kebutuhan keluarga," kata Petrus.

Petrus setuju penurunan pajak dan gaji pejabat yang diserukan demonstran.

"Tapi jangan bakar-bakar. Jangan anarkis. Kalau Jakarta rusuh, ekonomi susah. Orang seperti kami tambah susah."

Pengakuan Petrus, sebangun dengan Edy. Ia malah belum pulang tiga hari terakhir, untuk kejar setoran.

Saat saya menawarkan untuk mengantar ke Bandara Senin dinihari, ia dengan semangat langsung menyanggupinya.

"Siap Bang, ini nomor saya. Hubungi saja. Nanti saya standby jam tiga subuh di depan hotel," ujar Edy antusias, saat bersama-sama menikmati kopi di pinggir jalan.

Lastri, pemilik Warteg mengaku bisa mendapatkan omset 4-5 juta tiap hari. Lima hari aksi di Jakarta dan diteruskan penjarahan oleh kelompok tertentu, membuat omsetnya melorot tajam.

"Kalau empat atau lima juta, saya bisa untung satu atau satu juta lebih. Tiga hari terakhir, paling satu setengah. Hanya kembali modal. Makanya hari ini, masak dikurangi. Kalau ramai, nanti masak lagi," kata Lastri.

Sebenarnya ia setuju dengan tuntutan penurunan pajak dan pemangkasan gaji pejabat.

"Saya ini orang kecil pak. Ikut saja pemerintah. Saya setuju jika pajak diturunkan, syukur-syukur penjual seperti kami tidak kena pajak," pintanya.

Masih ada beberapa orang yang saya ajak berbincang. Suara mereka serupa dengan Petrus, Edy, dan Lastri.

Mungkin saja, jika presiden bertindak lebih cepat menghentikan tunjangan pejabat -bukan hanya DPR, tapi juga pejabat pemerintah dari pusat hingga daerah, penurunan pajak, dan peningkatan subsidi kebutuhan rakyat- sekali lagi mungkin saja-aksi mulia mahasiswa dan buruh tidak akan melebar, dimanfaatkan pihak atau orang tertentu berbuat anarkis dan menjarah. Entahlah. TMU

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kedudukan DPRD Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

-
UUD NRI 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat, yang keberlakuannya berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat. Sehingga UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu materi penting konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara, dalam bentuk kekuasaan yang diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara, berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antarlembaga negara. Meminjam pendapat William G. Andrews, konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu men...
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertakhta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nus...
Baca selengkapnya

ALIRAN STUDI HUKUM KRITIS (CLS)

-
Oleh: Temu Sutrisno     Studi Hukum Kritis atau Critical Legal Studies (CLS), adalah teori yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standard-standard di dalam teori dan praktek yang selama ini telah diterima. Penganut Studi Hukum Kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya power relationship dalam masyarakat. Moh Mahfud MD menegaskan, doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan (power) secara politik[1]. Moh.Mahfud MD menegaskan dalam disertasinya Politik Hukum di Indonesia bahwa, “Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.” Sementara politik itu sendiri adalah pertarungan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat atau negara.[2] Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyaraka...
Baca selengkapnya