Pitutur Luhur: Wong Ala Bakal Cilaka

-

Oleh: Temu Sutrisno/Wakil Sekretaris Paguyuban Kesenian Eko Wandowo Sulawesi Tengah



Setiap manusia lahir dibekali Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa dengan fitrah yang cenderung pada kebenaran. Di relung hati terdalam, tidak ada manusia yang ingin terjebak pada pikiran, sikap, dan perilaku buruk.

Para leluhur, mengingatkan kecenderungan manusia pada kebenaran dan kebaikan dengan nasihat "wong ala bakal cilaka" atau dalam bentuk ujaran lainnya "wong ala bakal ajur mumur". Dalam kalimat yang lebih lengkap

 "Wus cinatur wong ala kalantur lantur, yen tan mundur mbenjang bakal ajur mumur".

Wong kang ala bakal cilaka mengingatkan, bahwa setiap orang yang bertindak buruk akan mendapatkan keburukan. Para leluhur menasihati, bahwa setiap manusia akan mendapatkan balasan dari perbuatan yang dilakukan (ngunduh wohing pakarti).


Wus cinatur wong ala kalantur lantur, yen tan mundur mbenjang bakal ajur mumur, jika diartikan secara bebas: sudah menjadi ketetapan, orang yang berpikiran dan berperilaku buruk akan tersesat. Jika tidak segera sadar, kelak hidupnya akan menemui kehancuran.

Nasihat ini mengingatkan bahwa orang yang terus-menerus memiliki perilaku atau pikiran buruk, serta tidak segera introspeksi atau berubah, maka besar kemungkinan akan mengalami kehancuran di kemudian hari.

Dengan kata lain, pitutur ini menekankan pentingnya kesadaran diri dan kemampuan untuk  memperbaiki diri sebelum terlambat. Ini adalah pesan bijak yang relevan untuk refleksi pribadi dan perbaikan diri.

Dalam dunia politik, banyak contoh tokoh yang karirnya mengalami penurunan drastis akibat perilaku atau keputusan yang tidak bijak. 

Pemimpin atau pejabat yang terus-menerus membuat keputusan kontroversial atau berperilaku tidak etis sering kehilangan kredibilitas. Pada akhirnya turun kepercayaan dan dukungan publik.

Contoh perilaku buruk lainnya adalah skandal korupsi. Kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat menghancurkan karir politik seseorang.

Demikian halnya orang yang terlalu bergantung pada  kekuasaan. Fokus berlebihan pada kekuasaan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dapat berujung pada kejatuhan.

Dari sisi psikologi, pitutur ini juga menemukan relevansinya.  Perilaku dan pikiran negatif dapat berdampak buruk pada kesejahteraan individu. Sedep dengan pola pikir negatif cenderung mengalami stres dan depresi lebih tinggi.

Orang dengan pikiran negatif cenderung berperilaku destruktif atau tercela. Secara psikologi, oerilaku seperti manipulasi atau agresi dapat merusak hubungan interpersonal dan reputasi.

Pitutur ini mengingatkan setiap orang untuk sadar diri. Kemampuan introspeksi dan mengubah perilaku negatif sangat penting untuk kesehatan mental dan hubungan yang lebih baik.

Pitutur ini mengingatkan pentingnya refleksi diri dan perubahan perilaku sebelum konsekuensi negatif menjadi tidak terkendali. Kesadaran akan dampak jangka panjang dari tindakan kita dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih bijak. 

Untuk menghindari pikiran, sikap, dan perilaku buruk atau tercela dalam kehidupan sosial,  bahasa sederhananya tidak boleh membiakkan iri dengki. Jangan senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Jangan selalu berprasangka buruk, suudzan. Harus senantiasa berbaik sangka, husnudzan. Wallahu alam bishawab. ***


Tana Kaili, 30 September 2025





Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kedudukan DPRD Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

-
UUD NRI 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat, yang keberlakuannya berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat. Sehingga UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu materi penting konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara, dalam bentuk kekuasaan yang diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara, berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antarlembaga negara. Meminjam pendapat William G. Andrews, konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu men...
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertakhta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nus...
Baca selengkapnya

ALIRAN STUDI HUKUM KRITIS (CLS)

-
Oleh: Temu Sutrisno     Studi Hukum Kritis atau Critical Legal Studies (CLS), adalah teori yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standard-standard di dalam teori dan praktek yang selama ini telah diterima. Penganut Studi Hukum Kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya power relationship dalam masyarakat. Moh Mahfud MD menegaskan, doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan (power) secara politik[1]. Moh.Mahfud MD menegaskan dalam disertasinya Politik Hukum di Indonesia bahwa, “Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.” Sementara politik itu sendiri adalah pertarungan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat atau negara.[2] Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyaraka...
Baca selengkapnya