Pitutur Luhur: Sepi ing Pamrih Rame ing Gawe

-

Oleh: Temu Sutrisno/Wakil Sekretaris Paguyuban Kesenian Eko Wandowo Sulawesi Tengah




Nusantara memiliki keunikan cara dalam membangun budaya. Para leluhur, menitip beragam ajaran melalui ujaran kebaikan, pribahasa. 

Pribahasa yang berisi petuah kebaikan, dalam budaya Jawa disebut pitutur luhur. Masyarakat Jawa dalam membentuk budi pekerti, karakter, dan budaya, mewariskan banyak pitutur luhur atau nasihat bijak secara turun-temurun. Salah satunya pitutur sepi ing pamrih, rame ing gawe.

Pitutur ini secara lengkap sepi ing pamrih rame ing gawe, banter tan mbancangi dhuwur tan nungkuli. Pitutur ini bukan sekadar rangkaian kata indah, melainkan pedoman etika hidup yang tetap relevan di tengah dinamika modern.

Apa makna pitutur luhur tersebut? Guna memahami pitutur dimaksud, kita dapat memaknai dalam penggalan kata seperti berikut:

Pertama, Sepi ing Pamrih. Secara sederhana dapat diartikan, bekerja secara tulus tidak mengutamakan kepentingan pribadi, melainkan mengedepankan kepentingan bersama.

Filosofi ini mengajarkan keikhlasan dalam bekerja dan berbuat, tanpa berharap imbalan yang berlebihan.

Dalam konteks spiritual, sepi ing pamrih juga berarti menjauhkan diri dari sifat loba atau serakah.

Di era kekinian yang penuh persaingan ketat, setiap orang mengedepankan keinginan dan kepentingan pribadi, sikap sepi ing pamrih menumbuhkan etos kerja yang jujur, mendorong budaya kerja kolektif, dan menekan individualisme berlebihan yang sering merusak keharmonisan.

Kedua, Rame ing Gawe diartikan giat bekerja, tekun, dan tidak malas.

Pitutur ini menekankan pentingnya kontribusi nyata daripada sekadar berbicara. Orang yang “rame ing gawe” adalah mereka yang hadir dengan karya, bukan hanya wacana.

Perkembangan dunia society 5.0 yang mengedepankan kompetensi, inovasi, dan kreatifitas, produktivitas adalah kunci. Semangat rame ing gawe mencerminkan profesionalisme, disiplin, dan komitmen pada kualitas kerja—nilai penting dalam organisasi, perusahaan, maupun komunitas sosial.

Ketiga, pitutur Banter Tan Mbancangi dimaknai cepat dalam bertindak atau bekerja, tetapi tidak menyalip atau merugikan orang lain.

Nasihat ini mengajarkan pentingnya efisiensi dan kecepatan, tetapi tetap dalam koridor etika.Tidak hanya cepat, tetapi juga tertib dan menghormati aturan main.

Di era digital yang serba cepat, banter tan mbancangi sejalan dengan prinsip kompetisi sehat. Boleh maju dan inovatif, tetapi tidak dengan menjatuhkan orang lain, misalnya lewat praktik curang.

Keempat, Dhuwur Tan Nungkuli. Para leluhur masyarakat Jawa menitip pesan pada seluruh anak cucu dan komunitas di mana pun berada, boleh memiliki kedudukan tinggi, tetapi tidak sombong dan tetap rendah hati.

Pitutur ini memiliki makna filosofis menekankan kehormatan sejati bukan diukur dari jabatan, melainkan dari sikap. Menjadi tinggi tanpa merendahkan orang lain  adalah esensi kepemimpinan yang arif. Seorang pemimpin yang baik, bukan yang duduk di kursi tinggi kekuasaan, melainkan yang duduk dan berdiri bersama dengan yang dipimpinnya tanpa sekat dan jarak yang menghambat.

Dalam kepemimpinan modern, kualitas seorang pemimpin bukan hanya pada visi dan strategi, tetapi juga sikap rendah hati, empati, dan keterbukaan. “Dhuwur tan nungkuli” adalah prinsip kepemimpinan yang humanis dan egaliter.

Merangkai makna di atas, pitutur luhur “Sepi ing pamrih, rame ing gawe, banter tan mbancangi, dhuwur tan nungkuli” adalah kearifan lokal yang tetap relevan dengan kehidupan manusia sepanjang masa.  

Pitutur ini mengajarkan keikhlasan, etos kerja, kecepatan yang beretika, dan kerendahan hati dalam kepemimpinan.

Bila dipraktikkan, pitutur ini dapat menjadi solusi menghadapi problem kehidupan modern yang sering ditandai oleh egoisme, persaingan tidak sehat, dan kepemimpinan yang arogan.

Dengan demikian, pitutur Jawa bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga kompas moral bagi masyarakat masa kini dan masa depan. Sebuah pesan para leluhur yang futuristik dan menjangkau lintasan zaman. Wallahu alam bishawab.***



Tana Kaili, 26 September 2025

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kedudukan DPRD Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

-
UUD NRI 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat, yang keberlakuannya berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat. Sehingga UUD NRI 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu materi penting konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara, dalam bentuk kekuasaan yang diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara, berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta hubungan antarlembaga negara. Meminjam pendapat William G. Andrews, konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu men...
Baca selengkapnya

Dewi Themis Menangis

-
Gambar
  Oleh: Temu Sutrisno   DEWI Themis duduk bersimpuh di hadapan Ratu Shima. Dewi keadilan Yunani itu menumpahkan isi hatinya pada ratu adil tanah Nusantara yang bertakhta di Kalingga. “Duh Sang Ratu, aku tak sanggup lagi mengemban tugas sebagai simbol keadilan universal. Di Negara lain mungkin aku bisa jadi dewi keadilan, tapi tidak dengan negeri Nusantara,” keluh Dewi Themis bercucuran air mata. Bagaimana tidak, lanjut Dewi Themis, aku yang lahir dari peradaban Yunani tidak mampu menembus kepribadian para penegak hukum di negeri ini. “Kepadamu wahai Ratu Shima yang adil dan bijaksana, aku serahkan tutup mataku, pedang, dan timbangan keadilan ini,” kata Dewi Themis. “Mengapa engkau lakukan itu, wahai dewi. Bukankah engkau perlambang ketulusan, kelemahlembutan, dan nurani luhur?” sahut Ratu Shima. “Di negeriku Yunani dan banyak negara mungkin karakterku bisa dipahami. Tapi di sini aku rasakan tidak seperti itu. Mungkin lebih tepat engkau yang menjadi simbol keadilan di Nus...
Baca selengkapnya

ALIRAN STUDI HUKUM KRITIS (CLS)

-
Oleh: Temu Sutrisno     Studi Hukum Kritis atau Critical Legal Studies (CLS), adalah teori yang berisi penentangan terhadap norma-norma dan standard-standard di dalam teori dan praktek yang selama ini telah diterima. Penganut Studi Hukum Kritis percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya power relationship dalam masyarakat. Moh Mahfud MD menegaskan, doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan (power) secara politik[1]. Moh.Mahfud MD menegaskan dalam disertasinya Politik Hukum di Indonesia bahwa, “Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan.” Sementara politik itu sendiri adalah pertarungan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat atau negara.[2] Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyaraka...
Baca selengkapnya